PT Freeport Indonesia yang kontrak karyanya akan berakhir pada 2021 nanti, meminta kepada pemerintah Indonesia agar kontrak karya II yang ditandatangani pada 1991 tersebut bisa diperpanjang hingga tahun 2041. Hal tersebut diungkapkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto.

Permintaan perpanjangan kontrak karya tersebut terkait dengan kesiapan Freeport yang rencananya tengah mempersiapkan investasi sebesar US$ 16,9 miliar untuk kelanjutan operasional perusahaan yang ditargetkan bisa sampai 2041, di mana Freeport saat ini tengah menyiapkan kegiatan pertambangan bawah tanah.

Rozik menjelaskan, kontribusi dari tambang permukaan yang saat ini menyumbang 60% dari total produksi biji (ore) perusahaan ke depannya akan semakin mengecil. Oleh karenanya perusahaan saat ini tengah mempersiapkan investasi untuk pertambangan bawah tanah.

Adapun selama proses penyiapan tambang bawah tanah yang diperkirakan baru bisa beroperasi penuh pada 2021 nanti, perusahaan belum bisa mengingkatkan kapasitas produksinya. Untuk itulah kepastian perpanjangan kontrak setelah 2021 sangat penting untuk perusahaan. Saat ini kapasitas produksi biji perusahaan adalah sebesar 220.000 ton biji per hari.

Namun Roziq menyadari bahwa perpanjangan kontrak tersebut memang tidak mudah. Mengacu pada UU No 4 tahun 2009, kontrak karya (KK) telah dihapus dan diubah menjadi rezim Izin Usaha Pertambangan (IUP), di mana dalam rezim IUP tersebut, kontrak kerja sama ditinjau kembali setiap 10 tahun. Meski demikian, Freeport berharap pemerintah dapat memberikan kepastian kelanjutan kontrak kepada Freeport. Sebab ini terkait dengan besarnya investasi yang dikeluarkan perusahaan.

Sumber

Sekalian aja sampe kiamat