Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menilai negara telah lalai terhadap pengawasan bandara di kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Mori mengaku belum ada pembahasan mengenai bandara tersebut selama pihaknya menggelar rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang menaungi perizinan bandara.


“Kalau seperti apa yang diberitakan tentunya negara lalai ya. Tapi kan kami belum dapat penjelasan. Jadi kami belum bisa pada kesimpulan itu,” kata Mori kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Politikus Partai NasDem itu mengaku baru mendapat informasi mengenai bandara di kawasan IMIP Morowali itu dari Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie mengunjungi bandara tersebut pada Kamis (20/11/2025). Lantas, Mori pun bertanya-tanya mengapa Kemenhub tak pernah menyinggung soal keberadaan bandara itu selama melaksanakan rapat bersama Komisi V DPR RI.



“Di dalam rapat kerja kan adanya bahwa ada bandara yang semestinya menjadi pengawasan di Kementerian Perhubungan, dalam hal ini di Kementerian Perhubungan Udara, kok bisa luput ya? Atau mungkin diawasi tapi tidak pernah dilaporkan,” kata Mori.



Mori pun mengatakan keberadaan bandara tersebut diketahui oleh Kemenhub sekaligus AirNav Indonesia sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas layanan navigasi penerbangan.

Maka dari itu, Mori menyebut dia berencana menanyakan lebih lanjut kepada Kemenhub dalam rapat kerja yang akan diselenggarakan pada 2 Desember 2025 nanti.
Mori menilai dengan tidak adanya keterlibatan otoritas pemerintah dalam operasional bandara, maka bisa berdampak terhadap penerimaan negara. Terutama, bila ada kedatangan dari luar negeri di bandara tersebut.

“Nah ini kan bisa dibilang riskan sekali dari sisi penerimaan negara, dari sisi pertahanan keamanan, dari sisi regulasi kita ini sangat riskan,” katanya.
Meski demikian, dia mengaku belum mendapatkan laporan resminya lebih lanjut. Namun, dia menduga bahwa bandara tersebut telah digunakan untuk menerima kedatangan luar negeri. Hal ini diyakininya karena berdasarkan pernyataan Menhan Sjafrie yang mengamati ketidakhadirannya peran Bea Cukai dan Kementerian Imigrasi di Bandara IMIP Morowali.

“Logikanya kan gitu, kalau cuma penerbangan dari Medan, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bali misalnya, buat apa Pak Menhan bicara itu? Karena memang kalau penerbangan domestik tidak diperlukan imigrasi, tidak diperlukan custom. Custom itu dalam arti bea cukai, kira-kira itu ya,” terangnya.

Sebagai informasi, Keberadaan Bandara PT IMIP yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), belakangan menimbulkan polemik nasional karena disebut beroperasi tanpa kehadiran petugas resmi seperti Bea Cukai dan Imigrasi.
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat melakukan kunjungan ke Morowali pada November 2025, mengungkapkan bahwa bandara tersebut tidak memiliki pos pengawasan dua instansi negara tersebut.

Hal ini memicu kekhawatiran sejumlah tokoh dan lembaga negara, termasuk Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, yang menilai kondisi itu berpotensi menciptakan “negara dalam negara”.

Ia menilai negara tidak boleh membiarkan aset strategis dikelola tanpa kontrol penuh pemerintah, apalagi mengingat lokasi kawasan industri dianggap sangat luas dan aktivitas orang serta barang di dalamnya bisa jadi tidak melalui prosedur resmi.
"Kita tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal," ujarnya dikutip Selasa (25/11/2025).

https://tirto.id/dpr-kecolongan-tak-...i-pt-imip-hmDP