Bertemu Perwakilan Negara Melanesia, DPR Luruskan Disinformasi soal Papua


Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat mengikuti sidang parlemen dunia bertajuk the 148th Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss. (Dody/nr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon mengungkapkan, pertemuan DPR dengan negara-negara rumpun Melanesia dapat meluruskan kesalahan informasi soal Papua. Adapun negara-negara tersebut tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), yang merupakan organisasi antar pemerintah negara dengan rumpun Melanesia.

“Kita menyampaikan informasi-informasi yang akurat perkembangan di Papua atau isu Papua yang saya kira kalau informasi dari mereka kan banyak yang salah atau disinformasi,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024)

Pertemuan dengan perwakilan MSG digelar dalam sebuah dialog di sela-sela perhelatan Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis (25/7/2024). Forum tersebut merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik di mana pertemuan pertama digelar pada 2018.

Fadli mengatakan, penjelasan dari DPR mengenai pembangunan dan kondisi Papua yang sesungguhnya dapat meluruskan kesalahan informasi.

“Kan kita yang mewakili rakyat jadi kita menyampaikan tadi perkembangan. Banyak sekali disinformasi, missed informasi, mungkin propaganda yang tidak benar terhadap apa yang terjadi di Papua,” ujar dia.

“Justru sebaliknya, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan dari pihak-pihak yang menginginkan separatisme maka kita perlu jelaskan kepada mereka,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR Puan Maharani juga berdialog dengan MSG. Puan mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, termasuk Papua. Puan mengeklaim peningkatan pembangunan di Papua meliputi ribuan jalan raya hingga banyak infrastruktur sarana lainnya seperti ratusan sekolah, beberapa bandara, pelabuhan, hingga pemerataan penyaluran listrik.

Kepada MSG, DPR menegaskan pembangunan di Papua juga telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Disampaikan pula bahwa DPR berperan penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua.

Salah satunya adalah dengan mendukung implementasi penuh UU Otonomi Khusus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. Baca juga: Jokowi Tiba di Papua, Disambut Bahlil hingga Budi Gunawan Kemudian DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua.

“Kita jelaskan juga dukungan DPR termasuk pada perluasan atau pemekaran provinsi dari 2 menjadi 6 provinsi di Papua. Disampaikan pula tentang pembangunan-pembangunan yang ada di sana, perluasan jalan, infrastruktur, kesehatan dan lain-lain oleh Ibu ketua,” urai Fadli.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, anggota MSG mengaku kerap mendapat informasi-informasi yang keliru dari pihak-pihak tertentu.

Menurutnya, anggota MSG berterima kasih atas penjelasan dari DPR soal Papua.

“Mereka apresiasi karena mendapatkan informasi yang datang dari kita selaku parlemen yang mewakili rakyat dan mereka juga kebetulan sistemnya parlementer,” kata dia.

Oleh karena itu, Fadli menilai pertemuan antara DPR dan MSG kemarin cukup berpengaruh. Pendekatan melalui diplomasi parlemen ini diharapkan membuka pandangan baru negara-negara MSG soal Papua.

DPR, kata Fadli, juga mengundang Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro pada pertemuan tersebut untuk memberikan laporan terkait Papua.

“Mereka sangat apresiasi keterangan-keterangan kita dan mereka juga menyampaikan pandangan-pandangannya tapi pada umumnya positif. Terlebih kita undang Komnas HAM sebagai lembaga yang independen melaporkan situasi dan kondisi di Papua,” ujar Fadli.

Bahkan MSG meminta agar ada suatu forum khusus antara parlemen negara-negara MSG dengan DPR.

Lebih dari itu, Fadli menyebut negara-negara MSG pun ingin ada kerja sama dengan parlemen Indonesia.

“Mereka melihat perlu ada satu forum yang lebih rutin antara Indonesia dan parlemen negara-negara MSG, kita setujui. Bahkan tadi ada permintaan kalau bisa ada MoU antara DPR dengan parlemen MSG,” ujar Fadli.

“Kita bilang akan kita diskusikan dan tindaklanjuti. Saya kira itu adalah hal yang sangat positif dalam pertemuan itu dan kita berharap akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan,” pungkasnya.

baca: https://nasional.kompas.com/read/202...apua?page=all.

banyak sekali orang-orang di Pasifik mendukung OPM sehingga MSG diberikan penjelasan oleh DPR RI mengenai Papua