DAP Sanksi Negara Indonesia Rp 50 Triliun, Dominikus Sorabut: Lukas Enembe Dilecehkan Martabatnya!
Senin, 10 Oktober 2022 16:43
Gubernur Lukas Enembe menghadiri rapat terbatas Koalisi Papua Bangkit di Abepura, Kota Jayapura, Senin (12/7/2021). 


TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Dominikus Sorabut mengatakan, negara wajib membayar denda adat sebesar Rp 50 triliun karena telah melecehkan martabat Gubernur Papua Lukas Enembe.
Denda tersebut, menurut Dominikus, karena Lukas Enembe adalah pemimpin besar Tanah Papua.
"Bicara soal korupsi itu normative. Tetapi dalam hidup ini ada hukum, ada juga indikator-indikator bagaimana seseorang itu betul dijadikan tersangka,” kata Dominikus.

Dikatakan, selama ini sepak terjang Lukas Enembe dalam membangun Papua, demikian luar biasa.
Namun semua itu tidak dilihat sebagai hal positif. Justru dianggap sebagai hal negatif, dan narasinya itu mendiskriminasi.
 

 
Lantaran dalil-dalil hukum telah dipolitisir oleh para pejabat di Jakarta, sehingga DAP memutuskan memberikan sanksi atau denda adat atas pelecehan martabat dan harga diri pemimpin rakyat Papua, sebesar Rp 50 triliun.
"Dalam waktu dua bulan terakhir, Gubernur Papua mengalami pelecehan dan direndahkan martabatnya secara verbal dengan memberikan status tersangka tanpa melalui proses hukum yang tak wajar,” tukasnya.

Pelecehan atas martabat Gubernur Lukas Enembe itu, merupakan tindakan yang wajib diperkarakan secara adat dan diberi sanksi sesuai hukum adat yang berlaku di Tanah Papua.
Disebutkan bahwa para pihak yang akan diundang hadir dalam sidang perkara adat itu, yakni Presiden Republik Indonesia, Menkopolhukam, Mendagri, Ketua KPK serta Penjabat Gubernur Papua Barat.

"Para pihak yang melecehkan Lukas Enembe sebagai anak adat terbaik di sukunya, harus disidangkan dan dihukum dalam bentuk denda adat," tandasnya.
Untuk diketahui, pada Minggu 9 Oktober 2022, Lukas dikukuhkan sebagai kepala suku besar atau pemimpin besar Tanah Papua.
Pengukuhan itu dilakukan oleh Dewan Adat Papua (DAP), di kediaman pribadinya di Kawasan Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Minggu 9 Oktober 2022.
Dominikus Sorabut mengatakan, pengukuhan itu dilakukan setelah Dewan Adat Papua (DAP) menggelar rapat pleno resmi ke-11 di Jayapura.
Selain itu, Dewan Adat Papua juga mendengar pelbagai masukan dan pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.
Dikatakannya, dalam rapat tersebut, Dewan Adat Papua tidak melihat Lukas Enembe dalam kapasitas sebagai Gubernur Papua.

Yang dilihat Dewan Adat Papua adalah sepak terjang Lukas Enembe yang selama ini mengabdi mulai dari pemerintahan terendah hingga menjadi orang nomor satu di Tanah Papua.
"Kami tidak disogok siapa-siapa. Ini panggilan nurani untuk ibu pertiwi. Kami datang dan memutuskan bahwa Lukas Enembe layak menjadi Pemimpin Besar Tanah Papua atau kepala suku besar tanah dan bangsa Papua," tandas Dominikus Sorabut.
Atas keputusan itulah Dewan Adat Papua melakukan pengukuhan melalui mekanisme pleno Dewan Adat Papua (DAP), yang telah diputuskan dan mengikat secara alam dan direstui Tuhan.
Dominikus Sorabut pun membeberkan kerja keras Lukas Enembe sejak mengabdi mulai dari pemerintah terendah sejak masih bertugas di Merauke, menjadi Wakil Bupati Puncak, Bupati Puncak, lalu sebagai Gubernur Papua.
Dari rentang waktu dan kerja keras Lukas Enembe selama memimpin Papua inilah menjadi dasar bagi Dewan Adat Papua untuk mengangkatnya menjadi Pemimpin Besar Tanah Papua.
Menurut Sorabut, Gubernur Lukas Enembe telah mencerdaskan anak bangsa, merekatkan pembangunan ke masyarakat adat, membuka isolasi daerah-daerah terjauh, mendekatkan pembangunan.
Bahkan dalam dunia pendidikan, Lukas Enembe sepanjang sejarah Papua, bisa menyekolahkan anak-anak Papua keluar negeri. (*)

https://papua.tribunnews.com/2022/10...atnya?page=all