TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergantian nama jalan di Jakarta menjadi nama tokoh Betawi menuai pro dan kontra.

Sejumlah warga ada yang protes dengan Pergantian nama jalan di Jakarta karena berdampak pada perubahan data KTP elektronik hingga Kartu Keluarga (KK) warga.

Hal senada juga dilontarkan oleh anggota Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Gembong Warsono mengkritik pergantian 22 nama jalan di Jakarta jadi nama tokoh Betawi.

Menurutnya, pergantian nama bukanlah tugas prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah.

Banyak hal yang bisa dilakukan sekedar pergantian nama jalan yang justru menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Dia menganggap Anies Baswedan kurang kerjaan.

Menurutnya, pergantian nama bukanlah tugas prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah.

Banyak hal yang bisa dilakukan sekedar pergantian nama jalan yang justru menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, politisi PDIP ini menyinggung soal pembangunan intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara yang mangkrak dan ditinggalkan investor.

"Penggantian nama jalan bukan merupakan pekerjaan prioritas Pak Anies. Kenapa ini dilakukan? Ya untuk menutup kerja prioritas yang selama kepemimpinannya tidak dapat dilaksanakan," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (23/6/2022).

Secara terang-terangan, ia menyebut Anies sebagai Gubernur kurang kerjaan.

Sebab pergantian nama jalan berdampak pada data administrasi warga di lokasi. Mereka harus mengubah alamat tempat tinggal di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya.

"Penggantian nama jalan membawa dampak administrasi yang komplek, tidak sesederhana sebagaimana yang disampaikan oleh gubernur. Ini terkesan kerja gak profesional, tanpa melalui kajian dan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat yang terkena dampak dari perubahan nama jalan tersebut. Gubernur kurang kerjaan," pungkasnya.

https://m.tribunnews.com/metropolita...kurang-kerjaan