@bingsunyata

Itu tu gini lho bre, susah amat yak aku jelasinnya ke kamu.

Pemprov DKI Jakarta punya tugas dari Negara untuk membangun Aset Daerah dan memacu Pendapatan Daerah dari Pariwisata.

Semua Pemprov dapet tugas ini, termasuk Pemprov Gubernur NTB dapet tugas membangun Sirkuit Mandalika dan memacu Pendapatan Daerah NTB lewat event balap di Mandalika.

Lalu..

1). Pemprov wajib membangun Aset Daerah berupa Sirkuit.

Pemprov DKI Jakarta membangun Sirkuit Ancol lewat BUMD nya, yaitu PT Ancol, PT Bank DKI dan PT Jakpro.

PT Ancol jadi pemilik proyek, PT Bank DKI sebagai debitur, PT Jakpro sebagai pemenang tender.

Jadi muter saja uang kas APBD DKI Jakarta nggak kemana-mana.
Toh uang Rp 190 milyar milik PT Bank DKI yg dipinjam oleh PT Ancol, kemudian dibayarkan ke PT Jakpro itu juga tetep milik Pemprov.
Ketiga BUMD ini kan milik Pemprov.

Kecuali dibangun sama PT dari luar negeri, itu uang APBD hilang keluar negara.

Sirkuit Mandalika pun sama seperti ini, disana Pemprov NTB juga menggunakan BUMD milik Pemprov sana. Uangnya nggak kemana-mana.

Pembangunan Sirkuit Mandalika totalnya malah Rp 1,1 trilyun, sedang Sirkuit Ancol hanya Rp 190 milyar.

Sampai sini paham?
Uang APBD Pemprov nggak kemana-mana sebab yg membangun Aset Daerah berupa Sirkuit Internasional adalah BUMD Pemprov sendiri.

• PT Bank DKI dapet kreditur, PT Ancol dapet Bangunan Sirkuit, PT Jakpro dapet tender konstruksi. Muter gitu saja uang APBD nya.
• Dan, Pemprov berhasil memiliki Aset Daerah berupa Sirkuit Internasional yg di tahun-tahun ke depan bisa disewakan untuk Pendapatan Daerah.
• Ekonomi Daerah bergerak, semua senang semua menang.

2). Pemprov wajib memacu Pariwisata untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah

Pemprov wajib mengajak kerjasama Balap Internasional untuk mengundang turis dan mendongkrak pariwisata melalui event-event internasional, karena sudah memiliki aset daerah berupa Sirkuit Internasional.

• Di Pemprov NTB, Gubernur NTB membayar Commitment Fee kepada Panitia Moto GP sebesar Rp 143 milyar untuk 1 musim balapan di Sirkuit Mandalika.

• Di Pemprov DKI, Anies sang Gubernur Pribumi membayar Commitment Fee kepada Panitia Formula E sebesar Rp 560 milyar untuk 3 musim balapan di Sirkuit Ancol. Jadi per musim balap Rp 186 milyar.

Commitment Fee Moto GP lebih murah karena roda dua, sedang Formula E roda 4.
Mirip pembayaran retribusi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, pasti beda lah ada pertimbangan sendiri (beda roda, beda CC, beda bahan bakar, dll).

Sudah ada harganya yg ditentukan Panitia Internasional dan itu sama semua harganya di setiap Negara Penyelenggara acara Moto GP maupun Formula E.

3). Pelaksanaan acara diserahkan ke pihak ketiga.

Ini kan Pemprov sudah punya Aset Daerah berupa Sirkuit Internasional dan Commitment Fee sudah dibayarkan ke Panitia Balap Internasional sebagai Pemacu Pendapatan Daerah.

Nah tinggal siapa pihak ketiga mau ambil kesempatan ini, silahkan..
Tapi bayar sewa Sirkuit yg digunakan untuk event Balap ini ya, masuk kas APBD Pemprov nantinya..

• Di Sirkuit Mandalika kesempatan ini diambil oleh Abdulbar M. Mansoer dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) nya dan berjasama dengan sponsor-sponsor (link sponsor dari Erick Thohir).

• Di Sirkuit Ancol kesempatan ini diambil oleh Ahmad Sahroni "Bang Priok" dengan Komite Formula E nya dan bekerjasama dengan sponsor-sponsor (sponsor dari link Bang Priok sendiri dan sedang melobi Erick Thohir).

---------

Jadi kesimpulannya:

• Pembangunan Sirkuit dan Pembayaran Commitment Fee ini memang Program Kerja Pemprov.
• Tugas Pemprov dan Gubernur hanya sampai Bangunan Sirkuit jadi dan Commitment Fee terbayarkan.

• Sisanya Pelaksanaan Acara adalah urusan pihak ketiga yaitu Penyewa Sirkuit dan EO acara.
- Penyewa Sirkuit Mandalika - Mandalika Grand Prix Association (Abdulbar M. Mansoer dan Erick Thohir) .
- Penyewa Sirkuit Ancol - Komite Formula E Jakarta (Ahmad Sahroni).

Makanya Ahmad Sahroni pernah berkata Formula E ini bukan urusan Jokowi, Anies atau Politik. Ini urusan saya pribadi.

Karena tugas Gubernur Pribumi kita yaitu Anies Baswedano hanya sampai Bangunan Sirkuit selesai dan Commitment Fee terbayarkan. Itu makanya Jokowi pernah datang ngecek Bangunan Sirkuit Ancol.

Sama seperti Jokowi bertemu Gubernur NTB Zulkieflimansyah untuk ngecek Bangunan Sirkuit di Mandalika.
Kemudian acara Moto GP sisanya ya diurus sama Abdulbar M. Mansoer dan Erick Thohir.

Sampai sini paham belum?

Itu juga, sponsor bir atau sponsor apapun itu Ahmad Sahroni yg mencari kerjasama sendiri.

Pemprov cuma pemilik bangunan melalui PT Ancol yg merupakan BUMD nya.

Urusan acara, susunan sponsor maupun tetek bengeknya urusan Penyewa Sirkuit lah.

Misal tahun depan Sirkuit Ancol disewa untuk Balap Roket dengan sponsor Asosiasi pramuria pun, bukan urusan Pemprov siapapun Gubernurnya.

Sampai sini paham?

Satu lagi, itu tenda sewaan Ahmad Sahroni yg rubuh. Bukan milik Pemprov. Tugas Pemprov di Sirkuit Ancol sudah 100% selesai.

Ahmad Sahroni sebagai Penyewa Sirkuit nambahin sendiri atap tenda. Dia mau acaranya mirip nikahan.

Untung cuma atap tenda nikahan aja, nggak ditambahin gorden warna-warni sama lampu kelap-kelip odong-odong sama Ahmad Sahroni Bang Priok.