- Beranda
- Berita dan Politik
Syahganda Nainggolan Ungkap Sosok Rektor ITK: Dia Anggota GAR-ITB yang Islamophobia
...
TS
yellowmarker
Syahganda Nainggolan Ungkap Sosok Rektor ITK: Dia Anggota GAR-ITB yang Islamophobia
dan Pernah Fitnah Din Syamsuddin
Rabu, 4 Mei 2022 16:49 WIB
Kolase Syahganda Nainggolan dan Rektor ITK. (Foto: Diolah dari Google).
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -Tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan mengungkapkan sosok asli Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) bernama Budi Santosa Purwokartiko. Menurutnya, Budi adalah anggota Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB).
Kelompok ini, lanjut Syahganda, memiliki prinsip yang bersebrangan terhadap nilai dan esoteris Islam sehingga menampakkan sikap yang cenderung islamphobia. Di lain hal, kelompok ini bahkan terkesan rasis menyikapi perbedaan yang muncul di kalangan umat muslim.
"Budi tercatat dalam kelompok Gerakan Anti Radikalisme (GAR)- ITB, sebuah kelompok bersemangat rasis dan Islamophobia, yang memfitnah Din Syamsuddin beberapa waktu lalu,"kata Syahganda kepada wartawan, Rabu (04/05/2022).
Quote:
Syahganda menjelaskan, pada 2021 lalu, GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka menuduh Din telah bersikap konfrontatif dengan lembaga negara berikut kebijakannya.
Syahganda juga menyoroti pernyataan Budi perihal pakaian muslimah yang dinilainya seperti manusia gurun. Menurut dia, ujaran ini jelas merendahkan posisi umat Islam, khususnya kalangan muslimah.
"Budi Santoso, menghina perempuan di akun medsosnya. Dia juga menghina Islam. Menurutnya perempuan berjilbab merupakan perempuan gurun yang tidak mempunyai value (nilai-nilai) yang universal," jelasnya.
Syahganda mengatakan bahwa dalam tulisannya terdahulu yang berjudul "Cadar, Cingkrang dan Kebangkitan Peradaban Islam", 2019, ia membongkar bagaimana negara, khususnya pemerintahan Jokowi, terlibat dalam semangat Islamophobia.
Saat itu, Menteri Agama dan juga menteri PAN-RB mempersoalkan dan melarang pegawai mereka yang memakai cadar dan bercelana cingkrang.
"Hal ini membentuk opini terstruktur dalam lingkungan kekuasaan bahwa Islam atau Islam dalam simbolistik budaya tertentu perlu disingkirkan. Dalam tulisan itu saya menjelaskan bahwa jilbab adalah sebuah simbol perlindungan perempuan dalam Islam," ujar Syahganda.
Dengan jilbab, kata dia, muslimah dapat memproteksi mereka dari interaksi sosial yang berpotensi melewati batas, misalnya ketika bertemu lelaki bukan muhrim ketika suami/orangtuanya tidak melihatnya.
"Konsep ini selain melindungi dan mendorong emansipasi perempuan Indonesia, tentu juga memberikan proteksi pada keluarga, sebagai institusi sosial yang paling penting dalam masyarakat," terangnya.
Syahganda juga menyebut bahwa terpilihnya rektor ITK yang Islamophobia merupakan keberhasilan kelompok anti Islam memanfaatkan struktur negara untuk kepentingannya.(*)
Spoiler for One Piece 1048: 20 Years:
JK: Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal
Senin, 15 Feb 2021 20:46 WIB
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Makassar - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menilai mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bukan tokoh radikal sebagaimana tuduhan yang dilontarkan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB. JK malah menilai Din Syamsuddin sebagai tokoh yang sangat toleran dan merupakan pelopor antarumar beragama di kancah internasional.
JK mengaku heran apabila ada pihak yang menuduh Din sebagai tokoh radikal. Sementara, lanjutnya, Din keliling ke banyak negara untuk membicarakan perdamaian antarumat beragama.
"Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antaragama dan itu tingkatannya internasional. Saya sering bilang ke dia 'Pak Din, Anda ini lebih hebat daripada menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan interreligius'. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal," kata JK dalam keterangan resminya, Senin (15/2/2021).
JK juga membela Din yang dinilai tak etis mengkritik pemerintah karena statusnya ASN. Menurutnya, Din Syamsuddin bukanlah ASN yang berada di struktur pemerintahan, tapi merupakan fungsional akademis.
Menurut JK, ketika seorang akademisi memberikan pandangannya yang mungkin bertentangan dengan pemerintah itu tidak melanggar etika sebagai ASN karena tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan dengan latar keilmuannya.
"ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah. Ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah di situlah posisi Pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," jelas JK.
Menurut JK, ASN berprofesi dosen yang berpandangan kritis kepada pemerintah bukan hanya Din Syamsuddin, namun banyak juga ASN lainnya yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dia meminta pihak-pihak terkait menghormati pandangan Din tersebut karena merupakan pandangan profesional.
"Yang berpandangan kritis ke pemerintah bukan Pak Din saja tapi ada juga majelis rektor dari seluruh negeri kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen-dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa, dia profesional, dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah. Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu," tegas dia.
JK berharap tidak ada lagi perundungan terhadap para akademisi yang berstatus sebagai ASN dan memberikan pandangan kritisnya ke pemerintah. Menurut JK, pandangan alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah, jika tidak ingin negara menjadi otoriter.
"Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternatif maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi Pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang, dan bahwa anggota GAR itu alumni ITB, tapi ITB secara institusi juga sudah mengatakan bahwa mereka bukan organisasi resmi dari ITB," ucapnya.
Sumber
Senin, 15 Feb 2021 20:46 WIB
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Makassar - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menilai mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bukan tokoh radikal sebagaimana tuduhan yang dilontarkan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB. JK malah menilai Din Syamsuddin sebagai tokoh yang sangat toleran dan merupakan pelopor antarumar beragama di kancah internasional.
JK mengaku heran apabila ada pihak yang menuduh Din sebagai tokoh radikal. Sementara, lanjutnya, Din keliling ke banyak negara untuk membicarakan perdamaian antarumat beragama.
"Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antaragama dan itu tingkatannya internasional. Saya sering bilang ke dia 'Pak Din, Anda ini lebih hebat daripada menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan interreligius'. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal," kata JK dalam keterangan resminya, Senin (15/2/2021).
JK juga membela Din yang dinilai tak etis mengkritik pemerintah karena statusnya ASN. Menurutnya, Din Syamsuddin bukanlah ASN yang berada di struktur pemerintahan, tapi merupakan fungsional akademis.
Menurut JK, ketika seorang akademisi memberikan pandangannya yang mungkin bertentangan dengan pemerintah itu tidak melanggar etika sebagai ASN karena tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan dengan latar keilmuannya.
"ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah. Ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah di situlah posisi Pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," jelas JK.
Menurut JK, ASN berprofesi dosen yang berpandangan kritis kepada pemerintah bukan hanya Din Syamsuddin, namun banyak juga ASN lainnya yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dia meminta pihak-pihak terkait menghormati pandangan Din tersebut karena merupakan pandangan profesional.
"Yang berpandangan kritis ke pemerintah bukan Pak Din saja tapi ada juga majelis rektor dari seluruh negeri kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen-dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa, dia profesional, dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah. Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu," tegas dia.
JK berharap tidak ada lagi perundungan terhadap para akademisi yang berstatus sebagai ASN dan memberikan pandangan kritisnya ke pemerintah. Menurut JK, pandangan alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah, jika tidak ingin negara menjadi otoriter.
"Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternatif maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi Pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang, dan bahwa anggota GAR itu alumni ITB, tapi ITB secara institusi juga sudah mengatakan bahwa mereka bukan organisasi resmi dari ITB," ucapnya.
Sumber
Spoiler for One Piece 1049 (Spoilers):
to be continued...
Menurut ane Oda Sensei agak ngawur kali ini.
Gimana menurut kalian gaes..
Diubah oleh yellowmarker 06-05-2022 03:17
viniest dan 9 lainnya memberi reputasi
8
3.2K
111
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Tampilkan semua post
kls9b
#42
ane lebih takut sama radikalnya
coba kita liat Negara2 macem suriah , iran , irak
si kadafi , saddam hussein bahkan bung karno pun korban dari propaganda radikal ini
jangan sampe deh kayak gitu
udah bener kok ideologi pancasila
ane punya temen dari macem2 suku ras dan agama fine2 aja sih
yang salah pemahamannya dan propagandanya bukan agamannya
karena parah banget kalo udh salah paham dan kena propaganda mahh
coba kita liat Negara2 macem suriah , iran , irak
si kadafi , saddam hussein bahkan bung karno pun korban dari propaganda radikal ini
jangan sampe deh kayak gitu
udah bener kok ideologi pancasila
ane punya temen dari macem2 suku ras dan agama fine2 aja sih
yang salah pemahamannya dan propagandanya bukan agamannya
karena parah banget kalo udh salah paham dan kena propaganda mahh
0
Tutup