• Beranda
  • ...
  • Militer
  • Kemhan dan TNI Makin Kuat Jaga Keamanan di Laut Natuna

asepbensin
TS
asepbensin
Kemhan dan TNI Makin Kuat Jaga Keamanan di Laut Natuna

Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan perlu mendapat perhatian lebih dari Kemhan dan TNI.

Kasus kapal pencuri ikan dari suatu negara berbendera atau tidak, sampai adanya cost guard dari China.

Keamanan laut Natuna harus terus diperkuat, mengingat banyaknya ancaman dan gangguan.

Kita masih ingat di awal tahun 2020 saat kapal-kapal China sangat provokatif, Presiden Jokowi datang ke Natuna.

Waktu itu, Menkopolhukam Mahfudz MD juga datang ke Natuna untuk memperkuat pertahanan kedaulatan.

Pasukan disiagakan, dunia internasional juga melihat keseriusan bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan.

Kita juga masih ingat meme Jokowi yang siap menghadapi naga menggambarkan kondisi saat itu.

Tentu, setelah melihat keseriusan bangsa kita akhirnya mereka semua mundur.

Tidak berhenti begitu saja, kapal China cost guard melakukan gangguan pada aktivitas eksplorasi minyak dan gas.

Aktivitas pengeboran dilakukan masih di ZEE Indonesia kejadian ini terdeteksi pada Oktober-Nopember 2021.

Tentunya, langkah China tidak bisa dibenarkan yang mengklaim unilateral nine dash line.

Karena klaim China tersebut tidak berdasar dalam hukum internasional.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.

Perpres tersebut mengatur tentang zona pertahanan dan keamanan untuk menunjang stabilitas wilayah.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, Perpres Nomor 41 Tahun 2022 merupakan payung hukum bagi Kemhan dan TNI untuk segera memperkuat wilayah perairan dan mengendalikan stabilitas keamanan perairan yurisdiksi.

Perpres tersebut juga sudah mengacu pada beberapa klausul penting hukum internasional UNCLOS 1982 bagi Indonesia sebagai negara pantai yang bertanggung jawab terhadap keamanan perairan pada tataran nasional dan regional.

”TNI AL dan Bakamla dapat beroperasi hingga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen untuk melaksanakan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum semua tindak pidana di laut. ”Untuk instansi lain sesuai kewenangannya dapat menegakkan hukum atas tindak pidana tertentu di laut,” ujar Nuning, panggilan akrab Susaningtyas Kertopati, Jumat (15/4/2022).

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber ini menilai, dengan perpres tersebut Kemhan dan TNI dapat segera memperkuat gelar kekuatan kapal perang dan pesawat tempur untuk berpatroli hingga ZEE dan landas kontinen mencegah dan menangkal pelanggaran batas wilayah oleh negara lain.

”Pangkalan TNI AL dan TNI AU dapat diperkuat dengan sistem deteksi udara, permukaan dan bawah permukaan menangkal infiltrasi. Peralatan deteksi tersebut diharapkan juga dapat mendeteksi berbagai bentuk unmanned system, seperti UAV, USV, dan USSV,” ujarnya.

Jadi, sudah jelas bahwa payung hukum untuk pengamanan di Natuna oleh Kemhan dan TNI menjaga kedaulatan negara.

Kemhan dan TNI makin kuat dalam menjaga kedaulatan wilayah Natuna. 



Sumber: Sindonews.com
Diubah oleh asepbensin 24-04-2022 21:11
0
1.7K
3
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Militer
Militer
icon
19.9KThread6.7KAnggota
Tampilkan semua post
saugisarap
saugisarap
#1
Indo lawan china..... Militer?????? Gak perlu. Stop ekspor china ke indo 3bln kolaps negara ini.

China masih bisa jual ke negara lain.... Lah indo mau cari kemana barang murah?
0
Tutup
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.