Kekejaman KKB Papua sudah diluar batas nilai kemanusiaan. Aksi kekerasan yang dilakukan sudah banyak menelan korban dari TNI, Polri, warga sipil seperti terbaru delapan pekerja Palapa Timur Telematika (PTT) tewas Kabupaten Puncak.

Pemerintah Indonesia selama ini dari Presiden Soeharto hingga Jokowi telah memberikan kebijakan khusus di Papua. Di era Presiden Jokowi kita mengenal adanya dana Otonomi Khusus Papua.

Melalui dana Otsus Papua Infrastruktur di Papua saat ini telah mengalami perubahan yang drastis. Sektor lainnya seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan telah membawa kemajuan.

Kebijakan Pemerintah pusat melalui dana Otsus ini sebagai bagian dari upaya pendekatan dan perhatian kepada masyarakat Papua. Dengan meningkatnya gangguan dari KKB pada masyarakat Papua, saatnya Pemerintah berupaya mencari solusi guna menyelesaikan konflik tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa peningkatan kekerasan KKB adalah sebuah provokasi. Untuk itu, Pemerintah harus melihat secara hati-hati dan memulai membuka pintu dialog.

Sebagaimana disampaikan Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, serangan KKB tersebut merupakan sebuah upaya provokasi. Salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah kembali membuka dialog dengan kelompok tersebut. "Yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana supaya dialog dapat kembali terbangun dan kebuntuan politik bisa diakhiri. Tanpa itu, kekerasan dan teror akan selalu terjadi. Apalagi jika kita kemudian kembali melakukan pendekatan keras," katanya.

Fahmi menilai, selama bertahun-tahun pemerintah cenderung melakukan pendekatan keras untuk menyelesaikan masalah di Papua. Namun, fakta menunjukkan tingkat efektivitas dan keberhasilannya cukup rendah. "Dampaknya problem utama di Papua adalah trust. Kepercayaan publik pada itikad baik pemerintah sangat rendah. Warga cenderung curiga dan pesimis pada langkah-langkah yang diambil dalam upaya penyelesaian masalah Papua," lanjutnya.

Jadi, tugas menyelesaikan konflik di Papua itu bukan tanggungjawab TNI Polri saja. Tapi, Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Kita optimis Pemerintah dibantu semua pihak bisa menyelesaikannya dengan baik. Apalagi, selama ini juga telah memberikan perhatian khusus serta dialog dengan orang asli Papua.

Sedangkan KKB Papua terus bermetamorfosis menjadi kelompok dan gerakan baru. Namun, kita yakin dari TNI dan BIN sudah mendata dan mengetahui sepak terjangnya.

Apalagi, bukan rahasia umum kalau TNI dan Polri melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM dan pemberitaan ramai. Tapi, giliran TNI dan Polri jadi korban mereka yang biasa teriak HAM bungkam.

Dengan mengedepankan pintu dialog diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik. 


Sumber: Kompas.com