Tokoh Dayak Ajonedi Minton SH SE MKn menyatakan, Presiden Joko Widodo telah menafikan dan memarginalisasi keberadaan masyarakat Dayak.

"Seolah-olah, kami yang nota bene penduduk asli Pulau Borneo, tidak pernah ada," tegasnya kepada Kalbar-Terkini.com di Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, Kamis, 10 Maret 2022.

Hal ini ditegaskan oleh Minton terkait pelantikan Kepala dan Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, masing-masing Bambang Susantono dan Donny Rahajoe, oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, Kamis ini.

Kepala Divisi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Organisasi International Dayak (Dayak International Organization/DIO) ini menilai, penunjukkan ini juga berarti bahwa Jokowi tak pernah mendengar aspirasi masyarakat Dayak.

"Seperti presiden-presiden sebelumnya, Jokowi, lagi-lagi, memarginalisasi orang Dayak. Jadi, jika masyarakat Dayak tak mempercayai pemerintahan Jokowi, maka bukan salah kami, karena Jokowi sendiri tidak mempercayai kami," tegas Minton.

"Ini juga artinya, orang Dayak sebagai pemilik tanah, pemilik bumi Borneo atau bumi Kalimantan, yang tidak pernah meminta apa-apa dari pemerintah pusat, kembali dianggap tidak ada apa-apanya," lanjutnya.

"Padahal, pemerintah harus menjunjung pepatah 'di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'.

Nah, hormati pepatah itu. Orang Dayak selama ini diam, tapi jangan lagi diperlakukan terus-terusan seperti ini," lanjutnya.


Seharusnya, lanjut Minton, putera terbaik Dayak diberi kesempatan, setidaknya sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara.

"Tidak perlu harus jadi kepala. Namanya saja kaderisasi, diberi kesempatan, untuk menunjukkan niat baik pemerintah.

Apakah dari sekitar dua juta orang Dayak dari lima provinsi di Pulau Kalimantan ini, tidak ada yang mampu?" lanjut Minton.

Jika hanya mencari pemimpin IKN Nusantara yang mampu bahkan bertitel, tambahnya, banyak orang Dayak yang meraih gelar pendidikan hingga strata tiga, bahkan dari manca negara.

"Ini sudah abad ke-21. Ada kok di antara warga terbaik kami yang bisa," lanjutnya.

Andaikan jika terjadi pembangkangan dari masyarakat Dayak kepada pemerintah terkait hal itu, menurut Minton, maka bisa mengarah ke instabilitas.

"Kami kan sudah minta baik-baik untuk itu. Apakah untuk meminta harus dengan cara yang keras?

Harusnya pemerintah bijaksana, jangan lagi kami dianggap tidak pernah ada, dimarginalisasi, seperti pemerintahan yang sudah-sudah," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar Ir Jakius Sinyor menyatakan, pemerintah pusat sebaiknya menempatkan orang Dayak, setidaknya untuk jabatan Wakil Kepala IKN Nusantara.

Menurutnya, pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, merupakan inisiatif pemerintah pusat, bukan dari masyarakat Dayak.

Karena itu, mengingat SDM mayarakat Dayak ada yang sudah mampu untuk ikut memimpin IKN Nusantara, maka selayaknya ada putera terbaik Dayak yang dilibatkan, minimal sebagai orang kedua di IKN Nusantara.

Andaikan kelak tak satu pun putera terbaik Dayak yang terlibat di IKN Nusantara sekalipun sebagai deputi, maka masyarakat Dayak bisa saja menggunakan berbagai cara sendiri, bahkan 'otot'.

Ini supaya aspirasi mereka didengar pemerintah. "Tapi, otot yang saya maksud ini akan digunakan dengan cara-cara elegan, yang cerdas," kata Sinyor.

Kaitannya itu, Ketua Majelis Hakim Adat Dayak Nasional Dr Yulius Yohanes MSi menilai, aspirasi warga Dayak harus didengar oleh pusat.

"Sebab jika tidak, jangan salahkan warga Dayak jika terjadi instabilitas terkait IKN Nusantara. Peristiwa di kalimantan Tengah jangan sampai terulang lagi," tegas Sekjen DIO ini.

KSP: Keduanya yang Terbaik

Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menyatakan, kedua tokoh itu memiliki kombinasi profesi yang baik jika dilihat dari sisi pengalaman untuk memimpin IKN Nusantara.

"Kalau lihat pengalamannya, mereka kombinasi yang cukup baik dari segi profesionalisme," ucap Wandym.

"Pak Bambang punya keahlian di bidang transportasi, infrastruktur, dan perhubungan.

Lalu, punya pengalaman di bidang manajemen dan lembaga internasional. Belum lagi pengalaman di pemerintahan," imbuhnya.

https://kalbarterkini.pikiran-rakyat...gi-pada-jokowi