Pencarian Tidak Ditemukan
KOMUNITAS
link has been copied
69
Lapor Hansip
17-01-2022 11:30

Biaya Sertifikasi Halal UMK Biasanya Rp 4 Juta, Sekarang Rp 650 Ribu

Biaya Sertifikasi Halal UMK Biasanya Rp 4 Juta, Sekarang Rp 650 Ribu

JawaPos.com–Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag secara resmi menerima pemasukan atas sertifikasi halal mulai 1 Desember 2021. Belum genap dua bulan, total penerimaan dari pendaftaran sertifikasi halal mencapai Rp 150 juta.

Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham menuturkan, pada akhirnya mereka menerima pendapatan sebagai BLU untuk pertama kalinya. Penerimaan itu diperoleh dari tarif layanan sertifikasi halal.
Dia mengatakan ada beberapa ketentuan tarif sertifikasi halal. Di antaranya adalah untuk usaha mikro dan kecil (UMK) berlaku tarif Rp 0 melalui mekanisme self declare atau deklarasi halal secara mandiri.

Sementara itu, biaya sertifikasi halal reguler untuk UMK dipatok Rp 650 ribu. Perinciannya, Rp 300 ribu untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Kemudian Rp 350 ribu untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH.
’’Tarif baru ini jauh lebih murah,’’ kata Muhammad Aqil Irham.
Sebelum ada ketentuan tarif itu, biayanya cukup besar. Informasi yang diterima, instansi pusat maupun daerah biasanya mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku UMK sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta rupiah.

Menurut dia, penurunan biaya itu bagian dari komitmen afirmasi yang dilakukan pemerintah untuk pelaku UMK. Tujuannya untuk stimulasi, khususnya pada masa pandemi seperti sekarang.


Dia mengatakan, pemberlakuan peraturan tarif ini lebih meringankan pelaku usaha serta mendorong akselerasi sertifikasi halal. ’’Dengan begitu target 10 juta sertifikasi halal dapat kita capai,’’ papar Muhammad Aqil Irham.
Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mastuki menambahkan, saat ini mereka berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kemenag. ”Jumlah (uang pendaftaran halal) yang masuk baru Rp 150 juta. Masih ada kendala sistem,’’ kata Mastuki pada Minggu (16/1).

Mastuki mengatakan, kendala itu di antaranya masih perlunya penyempurnaan sistem single payment. Sistem itu diterapkan karena pembayaran yang masuk ke BPJPH Kemenag harus didistribusikan untuk kepentingan sertifikasi halal.
”Yaitu didistribusikan untuk biaya audit di Lembaga Pemeriksa Halal (LBH). Kemudian untuk biaya sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai penerbitan sertifikasi halal,” terang Mastuki.
”Saat ini masih proses konsolidasi data dengan sistem di LPH,” tambah dia.

Sumber



Meskipun ane sendiri tidak pernah sepakat dengan UU JPH (Jaminan Produk Halal), tapi karena sudah terlanjur di sahkan, prsetasi ini layak diapresiasi.. jangan sampai uang sebanyak ini masuk ormas pelindung Terorisme dan Yamanisme.

emoticon-I Love Indonesiaemoticon-Cendol Gan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
bangmansyur dan 26 lainnya memberi reputasi
27
Masuk untuk memberikan balasan
berita-dan-politik
Berita dan Politik
0 Anggota • 633.9K Threads
Biaya Sertifikasi Halal UMK Biasanya Rp 4 Juta, Sekarang Rp 650 Ribu
17-01-2022 11:42
Hahahahaha tandingan MUI nih?
Ga kalang kabut apa gimana nih?
Lahan bisnisnya disenggol loh itu ama kementerian xixixixixixxi emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
muhamad.hanif.2 dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
profile picture
kaskus geek
18-01-2022 03:44
ga ada saingan, mui ya ngelebur jg disitu buat sidang fatwa putusan halalnya
0
profile picture
kaskuser
18-01-2022 07:57
kan ada dana hibah pemprov dki.. ilang satu tumbuh seribu
0
profile picture
kaskus maniac
18-01-2022 09:06
@kudo212 Yah kirain negara udah proses full. Ternyata masih kalah dengan ormas xixixixixixi emoticon-Frown
0
profile picture
kaskus geek
18-01-2022 16:08
@wahgituya yg berhak ngeluarin fatwa cuma mui, pemerintah ga bisa ikut campur
0
Memuat data ...
1 - 4 dari 4 balasan
icon-hot-thread
Hot Threads
Copyright © 2022, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia