Jakarta - Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jl Jenderal Sudirman, yakni JPO Karet, sebentar lagi rampung dibangun. Namun, JPO bertema Kapal Pinisi yang dibanggakan Gubernur Anies Baswedan itu justru menuai kritik lantaran tidak ramah pejalan kaki.

"Ini adalah fasilitas yang menjadi ikon diskriminasi bagi pejalan kaki dan warga berkebutuhan khusus," kata pendiri sekaligus Koordinator Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, kepada detikcom, Selasa (4/12/2021).

Bukankah JPO yang Instagramable itu bakal menyediakan fasilitas yang baik bagi pejalan kaki? Bukankah desain JPO itu memungkinkan kaum disabilitas berkursi roda bisa melintas? Bukankah pula akan ada lift di JPO itu?



Menurut Alfred, perwujudan pengutamaan pejalan kaki bukan membangun JPO seperti itu, tapi menyediakan pelican crossing alias perlintasan sebidang yang gampang dilalui pejalan kaki dan pengguna kursi roda. Saat ini, pelican crossing masih ada di bawah JPO yang belum dibuka untuk umum itu. Apabila pelican crossing di situ nantinya ditutup, maka pejalan kaki harus naik ke JPO untuk menyeberangi Jl Jenderal Sudirman, tentu lebih menanjak dan lebih melelahkan bagi pejalan kaki, apalagi kaum disabilitas dan warga lanjut usia (lansia).

"Kalau mau, ayo kita bikin perbandingan. Saat nanti JPO Karet itu dibuka untuk umum, maka pelican crossing di bawahnya juga tetap dibuka. Ayo kita buat perbandingan, warga lebih banyak lewat JPO atau pelican crossing. Pasti lebih banyak yang lewat pelican crossing," tantang Alfred.

Alih-alih mengutamakan pejalan kaki, JPO seperti itu justru terkesan menganakemaskan kepentingan pengguna kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. JPO seperti itu dibikin, menurut Alfred, supaya pengguna mobil bisa melaju kencang tanpa terganggu pejalan kaki. Seolah-olah, pejalan kaki disuruh minggir demi mobil. Dia menengarai, biaya pembangunan dan pemeliharaan JPO megah semacam JPO Karet di Jl Jenderal Sudirman itu pastilah tinggi.

"Kalau mau, satu JPO itu bisa dikonversi menjadi 100 pelican crossing dengan zebracross-nya. Penyeberangan sebidang seperti pelican crossing itu adalah bentuk yang paling ideal dan beradab lantaran bisa melatih kesabaran pengendara mobil dan motor untuk menunggu pejalan kaki. Namun dengan JPO, mindset pengendara tidak akan berubah karena selalu dinomorsatukan di kota ini," tutur Alfred.

Fetisisme JPO
Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, menilai JPO Karet Sudirman tersebut tidak bisa dikatakan sebagai fasilitas yang nyaman dan ramah pejalan kaki. Sama seperti Alfred, Elisa menilai pelican crossing atau perlintasan sebidang adalah sarana yang terbaik bagi pedestrian. Dengan adanya JPO, pejalan kaki harus berjalan menanjak demi menyeberang jalan.

"Konsep JPO-nya sendiri tidak ramah pejalan kaki," kata Elisa, diwawancarai terpisah.

JPO hanyalah memanjakan kendaraan bermotor yang melintas di bawahnya, maksudnya supaya mobil dan motor bisa melaju kencang, padahal kenyataannya Jl Jenderal Sudirman sering macet juga. JPO seharusnya hanya dibangun di atas jalan tol. Sedangkan untuk kasus Jl Jenderal Sudirman, pelican crossing adalah yang terbaik.

"Kalau mau bikin wahana pejalan kaki untuk berfoto-foto silakan, tapi ini tidak ramah pejalan kaki," kata dia.

JPO ini dilengkapi anjungan untuk melihat pemandangan sehingga warga bisa berswafoto, mengunggah hasilnya di media sosial. JPO Instagramable ini dinilai tidak setara dengan arsitektur ikonik yang benar-benar fungsional dan estetik sekaligus, misalnya Alexandra Arch Bridge di Singapura.

"Pembangunan JPO Instagramable bak menjadi fetisisme, haus terhadap bentuk arsitektur ikonik. Arsitektur ikonik memang makin jamak di era neoliberal ini. Pemilihan spektakular urbanisme atau kerap disebut dubaisasi, kadang diambil untuk merevitalisasi kawasan yang mengalami kemunduran, alat pembangunan menarik dan investasi serta kompetisi, hingga sebagai monumen dan senjata," tulis Elisa dalam situs Rujak Center for Urban Studies.

https://news.detik.com/berita/d-5884...h-pejalan-kaki