Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) mencabut dukungan terhadap Bupati Alor Amon Djobo dan Wakil Bupati Imran Duru. Pencabutan dukungan ini usai Amon Djobo memarahi anak buah Mensos Tri Rismaharini yang merupakan elite PDIP.

Pencabutan dukungan terhadap Aman Djabo ini tertuang dalam surat DPP PDIP yang ditujukan kepada DPC PDIP Kabupaten Alor. Surat ini bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Kehormatan Partai Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

"DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru S.Pd, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan," demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.
Surat itu tertanggal Rabu (2/6/2021) dengan perihal surat soal pencabutan rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor.
Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa menyikapi perbuatan tak terpuji Bupati Alor Amon Djobo terhadap jajaran Kemensos dan aparat TNI.


Di salah satu poin tersebut juga disebutkan bahwa DPP PDIP mencabut surat nomor 3628/IN/DPP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 perihal rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak 2017 dan menyatakan surat tersebut tidak berlaku.

Bupati Alor Marahi Anak Buah Risma
Amon Djobo sebelumnya kembali menjadi perhatian publik usai video dirinya memarahi pegawai Kemensos dan menyinggung Mensos Tri Rismaharini viral di media sosial. Jauh sebelum itu, Amon juga pernah dilaporkan ke polisi karena menghina dan mengancam pejabat Kasilog Korem 161/Wira Sakti, Kolonel Cpl Imanuel Yoram Dionisius Adoe.

Aksi Amon memarahi 2 pegawai Kemensos dan menyinggung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Mensos Tri Rismaharini itu terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik. Amon menyoroti pembagian bantuan PKH yang disalurkan melalui DPRD setempat, bukan melalui Pemda.

"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," kata Amon dalam video tersebut.

Amon memarahi 2 pegawai kemensos itu sembari duduk di sisi kiri keduanya. Dia lalu mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengurus PKH di daerah.

"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," imbuhnya dengan nada yang kencang.

Risma Jawab Kemarahan Bupati Alor
Risma menjelaskan soal bantuan yang dipersoalkan oleh Bupati Alor. Dia mengatakan bantuan itu bukan PKH.

"Saya jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," ujar Risma di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Risma mengatakan pihaknya saat itu mencari cara untuk segera mengirimkan bantuan bencana ke Alor. Sejumlah pihak tak dapat dihubungi karena jaringan seluler terputus akibat bencana. Akhirnya, kata Risma, dia bisa menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek.

"Saya tidak punya niat apapun terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan bu itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti, karena kita tidak bisa merapat, bantuan karena cuacanya buruk sehingga syahbandar tidak bisa melaut kapal kapal semua berhenti," katanya.

"Kemudian 'Oke bu tidak apa apa dari Dolog nanti kami bantu' kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," lanjut Risma.

https://news.detik.com/berita/d-5591...k-buah-risma/2

Nah kan panjang urusannya