Jakarta - Pertanyaan pada tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pegawai KPK yang menjadi syarat alih status ASN menjadi polemik. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengklaim pihaknya tidak mempunyai kewenangan mendiskusikan materi TWK secara terbuka karena dinilai bisa melanggar kode etik asesor.

"Saya tidak berwenang mendiskusikan materi TWK secara terbuka karena menyangkut kode etik asesor dan materinya merupakan yg dikecualikan oleh UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Silakan saja media mempersepsikan seperti itu," ujar Bima kepada detikcom, Selasa (1/6/2021).

Bima mengatakan pihaknya mempunyai dokumen lengkap dalam TWK para pegawai. Dokumen itu di antaranya tes tertulis, profiling, dan rekaman video atau audio saat wawancara pegawai KPK.

"Kami memiliki dokumen lengkap tes tertulis, profiling, dan rekaman video atau audio wawancara setiap pegawai KPK yang ikut tes," ungkap Bima.

Bima kembali menegaskan, materi TWK itu tidak bisa dibuka kepada publik. Materi TWK itu hanya bisa dibuka dalam forum resmi ataupun pengadilan.

"Hanya dapat dibuka di forum resmi dan atau pengadilan. Tidak di media," jelasnya.


Pertanyaan TWK Disoroti

Sebelumnya, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah menyoroti salah satu pertanyaan TWK, yakni pegawai KPK diharuskan memilih Al-Qur'an atau Pancasila.

"Pilih yang mana, Al-Qur'an atau Pancasila mengingatkan saya pada pertanyaan tes wawasan kebangsaan KPK," kata tulis Febri melalui akun Twitternya, @febridiansyah, Selasa (1/6/2021).

Lalu Febri menceritakan salah satu pegawai itu memilih Al-Qur'an dan Pancasila dalam konteks yang berbeda.

"Pegawai jawab, dalam konteks beragama saya memilih Al-Qur'an. Dalam konteks bernegara, saya memilih Pancasila. Pewawancara mendesak beberapa kali, harus pilih salah satu, dan seterusnya," kata Febri.

"Sampai hari ini, tidak ada penjelasan yang klir dari penyelenggara tes tentang pertanyaan-pertanyaan kontroversial tersebut. Wawasan kebangsaan apa yang dikehendaki? Sungguh menyedihkan," ujarnya.

https://news.detik.com/berita/d-5589...004.1609585657

Padahal kalo gugat ke PTUN.. Semua bakal jelas.. Tapi malah mewek2 ke media..

Pegawai KPK minta hasil tes dan asesmen d buka ke publik tanpa perintah pengadilan itu artinya mereka menyuruh badan/orang lain untuk melanggar UU..

Orang2 kaya gini kok ngaku jujur dan berintegritas??..