Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini meramal Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewariskan utang Rp10 ribu triliun pada akhir masa jabatannya nanti. Ramalan itu dibuat berdasarkan tumpukan utang dua sumber.

Pertama, pemerintah. Sedangkan kedua, utang BUMN. Untuk utang pemerintah, per Februari kemarin sudah tembus Rp6.361 triliun.

Sementara itu, utang BUMN tembus Rp2.140 triliun per kuartal III 2020 lalu.

Lihat juga: Bahaya Izin Rangkap Jabatan Direksi BUMN di Perusahaan Swasta

Utang perusahaan pelat merah itu terdiri dari utang BUMN non keuangan sebesar Rp1.141 triliun dan BUMN keuangan Rp999 triliun. Dengan demikian, total posisi utang pemerintah dan BUMN sebesar Rp8.501 triliun.

Dengan asumsi masa jabatan Jokowi yang masih berjalan 3 tahun lagi, ia memperkirakan utang masih akan bertambah.

"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN," ujarnya dalam diskusi bertajuk Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang, Rabu (24/3).

Ia mengatakan tumpukan itu terjadi karena tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata dia, utang pemerintah baru tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.

Ia mengatakan total utang sebesar Rp8.500 triliun itu belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya.

"Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang, saya sebutnya penguasa raja utang," tuturnya.

Didik menyoroti lemahnya peran DPR dalam penyusunan anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik dengan kebijakan pemerintah.

"DPR sudah lemah seperti masa orde baru," tuturnya.
Lihat juga: Jadwal Lengkap Pemblokiran ATM Lama BNI, Mandiri dan BCA

Banyak Utang Kecil Setoran

Selain tumpukan utang, Didik juga menyoroti imbasnya kepada negara. Salah satu sorotan ia berikan pada utang perusahaan pelat merah.

Menurutnya, kenaikan utang perusahaan pelat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara. Pasalnya, setoran cenderung kecil dan berbanding terbalik dengan utang yang mereka himpun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun Indef, tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI (Persero) Tbk yang diperkirakan sebesar Rp11,8 triliun di 2020 lalu.

Lalu, PT Bank Mandiri (Persero)Tbk sebesar Rp9,9 triliun, PT Pertamina (Persero) Rp8,5 triliun, PT Telkom (Persero)Tbk Rp8 triliun, dan PTBNI (Persero)Tbk Rp2,3 triliun.
Lihat juga: Mengulas Rasio Pajak RI yang Kian Ciut

Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah Rp1 triliun.

Belum lagi, sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya, pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai Rp31,5 triliun pada 2020 lalu. Sedangkan, dalam APBN 2021 pemerintah menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi Rp37,4 triliun.

"Sudah utang banyak, menyusu pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar Rp11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp100 miliar-Rp200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang," katanya.


ce e en

Yang penting utang dulu, yang bayar kan bukan dia