News
Batal
KATEGORI
link has been copied
66
Lapor Hansip
20-01-2021 09:43

Soal Korupsi Bansos, Kini Muncul Istilah `Madam`, Diduga Petinggi PDIP

Soal Korupsi Bansos, Kini Muncul Istilah `Madam`, Diduga Petinggi PDIP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima perusahaan penyedia bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial, pekan lalu.

Kelimanya adalah PT Anomali Lumbung Artha, PT Famindo Meta Komunika, PT Mesail Cahaya Berkat, PT Junatama Foodia Kreasindo, dan PT Dwimukti Graha Elektrindo.

KPK mendapati bahwa Juliari menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari para pengusaha penyedia bantuan sosial. Uang itu disinyalir berasal dari potongan Rp 10 ribu per paket.

Seperti melansir Koran Tempo, dari beberapa pengusaha dan sumber yang mengetahui kasus ini, tidak semua penyedia bansos dikutip fee oleh Juliari.

Jatah “Madam” Bebas Potongan

- Dari 1,9 juta paket bansos, eks Menteri Sosial Juliari Batubara hanya mengutip fee yang 600 ribu paket.
- Kutipan 1,3 juta paket disebut merupakan jatah seorang petinggi elite PDIP

Dari total 1,9 juta paket dalam satu periode distribusi, lewat anak buahnya, Juliari diduga hanya mengutip fee untuk 600 ribu paket.

Sisanya sebanyak 1,3 juta paket lainnya disebut-sebut merupakan jatah anggota DPR, Herman Hery dan Ihsan Yunus. Keduanya sama-sama dari PDIP, satu partai dengan Juliari.

Dari jumlah paket tersebut, perusahaan yang terafiliasi dengan Herman mendapat kuota paling banyak, mencapai 1 juta paket. Sisanya menjadi jatah perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan.

Bantuan sosial untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini didistribusikan sebanyak 12 kali, selama April hingga Desember lalu. Total santunan sebanyak 22,8 juta paket, dengan anggaran Rp 6,8 triliun. Setiap periode disalurkan 1,9 juta paket bantuan sosial.

“Jatah buat Herman dan Ihsan tidak dipotong fee Rp 10 ribu per paket,” kata sumber Tempo ini.

Sumber lain menyebutkan, jatah mereka tidak dipotong karena bagian dari “Madam”. Sebutan ini mengacu ke seorang petinggi elite PDIP.

“Cara mereka mengambil keuntungan berbeda dengan Juliari,” katanya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah partainya terlibat dalam kasus korupsi bantuan sosial tersebut. “Partai tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah membicarakan adanya jatah,” kata Hasto lewat keterangan tertulis.

https://news.demokrasi.co.id/soal-ko...tinggi-pdip/2/

madam puan? emoticon-Wink
profile-picture
profile-picture
profile-picture
cengemerah dan 7 lainnya memberi reputasi
4
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Soal Korupsi Bansos, Kini Muncul Istilah `Madam`, Diduga Petinggi PDIP
20-01-2021 11:38
Pantesan dari awal gak mau lockdown, ternyata ada kepentingan terselubung dari bagi-bagi sembako..Makin lama pandemi, makin banyak bagi-bagi sembakonya..
profile-picture
profile-picture
ueki19 dan pejuang17 memberi reputasi
1 1
0
profile picture
kaskus addict
20-01-2021 12:52


Bukannya kalo lokdon makin banyak dana bantuannya? Dan makin banyak juga cuannya...
0
profile picture
kaskus geek
20-01-2021 12:57
klo lockdown malah banyak sembakonya
karena semua orang tanpa terkecuali harus dapat bansos
0
profile picture
kaskus addict
20-01-2021 13:03
@dwiatmaja Kalo lockdown (awal-awal) lebih cepat kelar, paling 1 bulan, dan area terbatas (misal kota besar). Kalo bantuan langsung, sampai 9 bulan gak kelar2..terus keluar terus.. kalo gak ketahuan sama KPK masih dapet terus kali tuh mensos.
0
profile picture
kaskus geek
20-01-2021 13:06
@jazarja ya betul juga
tp berkaca dari lockdown wuhan, 3 bulan semua warga tanpa kecuali dapat bantuan sampe makanan dari pemerintah

cuan gede juga, dan klo disini pasti ada penyimpangan emoticon-Big Grin
0
Memuat data ...
1 - 4 dari 4 balasan
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia