- Beranda
- Berita dan Politik
Puan : Selama Palestina Belum Merdeka, Indonesia Tak Buka Hubungan dengan Israel
...
TS
seher.kena
Puan : Selama Palestina Belum Merdeka, Indonesia Tak Buka Hubungan dengan Israel
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendukung langkah pemerintah yang menegaskan tak buka hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah itu, menurut Puan, juga sesuai dengan sikap Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,” ungkap Puan dalam siaran pers, Jumat 18 Desember 2020, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman DPR RI.
Baca Juga: Lakukan Rapid Test, 22 Orang Massa Aksi 1812 Reaktif Covid-19
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, prinsip two state solution, yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina, untuk menyelesaikan masalah Palestina, menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Israel.
“Tanpa ada pengakuan Israel atas kemerdekaan Palestina, Indonesia tegas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tuturnya.
Puan menyampaikan hal itu menyusul adanya isu pembukaan hubungan diplomatik RI-Israel yang dihembuskan media-media Israel bersamaan dengan dibukanya hubungan diplomatik beberapa negara Timur Tengah dengan Israel. Di Indonesia, isu itu makin menguat seiring pembukaan kembali Calling Visa untuk warga beberapa negara dengan kerawanan tertentu, termasuk Israel.
Adapun Calling Visa sudah berlaku sejak 2012 berdasarkan Permenkumham Nomor.M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 dan tidak menggoyahkan sikap RI terkait dukungan pada Palestina dan menentang penjajahan Israel. Alasan dibukanya kembali pelayanan Calling Visa adalah mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kimpoi campur, dan kunjungan bisnis.
Calling Visa hanya untuk warga dari negara dengan tingkat kerawanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan keimigrasian. Karena tingkat kerawanan tersebut, negara Calling Visa menjadi klaster terakhir yang diberikan relaksasi permohonan visa setelah pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia.
“Pemerintah harus hati-hati dan cermat soal ini. Dipersiapkan dengan baik, jangan sampai soal Calling Visa ini dijadikan isu atau pintu masuk seolah-olah RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pastikan sesuai dengan aturan internasional dan terus kuatkan komunikasi dengan pihak Palestina,” ucapnya.***
https://cirebon.pikiran-rakyat.com/n...-dengan-israel
Padahal udh ada yg ngarep bgt..
“Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel,” ungkap Puan dalam siaran pers, Jumat 18 Desember 2020, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman DPR RI.
Baca Juga: Lakukan Rapid Test, 22 Orang Massa Aksi 1812 Reaktif Covid-19
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, prinsip two state solution, yang mensyaratkan kemerdekaan Palestina, untuk menyelesaikan masalah Palestina, menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Israel.
“Tanpa ada pengakuan Israel atas kemerdekaan Palestina, Indonesia tegas tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tuturnya.
Puan menyampaikan hal itu menyusul adanya isu pembukaan hubungan diplomatik RI-Israel yang dihembuskan media-media Israel bersamaan dengan dibukanya hubungan diplomatik beberapa negara Timur Tengah dengan Israel. Di Indonesia, isu itu makin menguat seiring pembukaan kembali Calling Visa untuk warga beberapa negara dengan kerawanan tertentu, termasuk Israel.
Adapun Calling Visa sudah berlaku sejak 2012 berdasarkan Permenkumham Nomor.M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 dan tidak menggoyahkan sikap RI terkait dukungan pada Palestina dan menentang penjajahan Israel. Alasan dibukanya kembali pelayanan Calling Visa adalah mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kimpoi campur, dan kunjungan bisnis.
Calling Visa hanya untuk warga dari negara dengan tingkat kerawanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan keimigrasian. Karena tingkat kerawanan tersebut, negara Calling Visa menjadi klaster terakhir yang diberikan relaksasi permohonan visa setelah pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia.
“Pemerintah harus hati-hati dan cermat soal ini. Dipersiapkan dengan baik, jangan sampai soal Calling Visa ini dijadikan isu atau pintu masuk seolah-olah RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pastikan sesuai dengan aturan internasional dan terus kuatkan komunikasi dengan pihak Palestina,” ucapnya.***
https://cirebon.pikiran-rakyat.com/n...-dengan-israel
Padahal udh ada yg ngarep bgt..
UriNami dan 33 lainnya memberi reputasi
30
10.4K
237
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
669.9KThread•40.2KAnggota
Tampilkan semua post
bajier
#18
https://international.sindonews.com/read/276894/40/minta-muslim-pahami-al-quran-ulama-ini-dukung-normalisasi-pakistan-israel-1608624763/10
________________________________
________________________________
Ulama Islam Minta Muslim Pahami Al-Qur'an, Sejarah Membuktikan Israel Milik Yahudi
Seorang ulama yang juga tokoh politik Pakistan terang-terangan mendukung negaranya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel . Dia bahkan mengatakan Al-Qur'an dan sejarah membuktikan tanah Israel hanya milik orang Yahudi.
Ulama Pakistan yang sikapnya beda dengan pemerintah ini bernama Maulana Muhammad Khan Sherani. Dia juga merupakan politisi dari JUI-F. Muhammad Khan menyuarakan dukungan normalisasi hubungan dengan Israel itu pada akhir pekan lalu ketika pemerintah Pakistan dilaporkan melakukan pembicaraan rahasia dengan rezim Zionis.
"Ini masalah internasional, saya mendukung pengakuan Israel," kata Sherani.
"Muslim terpelajar perlu memahami bahwa Al-Qur'an dan sejarah membuktikan kepada kita tanah Israel hanya milik orang Yahudi. Raja Daud membangun rumah G-d di Yerusalem untuk Israel dan bukan untuk Palestina," katanya lagi.
Sementara itu, pemerintah Pakistan kembali menegaskan kebijakan luar negerinya yang tidak akan mengakui negara Israel sampai ada solusi konkret dan permanen untuk masalah Palestina.
Penegasan itu disampaikan kepada pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). "Saya dengan tegas menyampaikan sikap Pakistan tentang Israel kepada menteri luar negeri UEA bahwa kami tidak akan dan tidak dapat menjalin hubungan dengan Israel sampai solusi konkret dan permanen untuk masalah Palestina ditemukan," kata Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi kepada wartawan di kota Multan hari Senin.
Penjelasan Qureshi muncul sehari setelah kunjungannya ke UEA, yang dianggap oleh banyak orang sebagai lawatan penting di tengah rumor bahwa Islamabad diam-diam telah mengirim utusan ke Tel Aviv. Islamabad telah membantah laporan tersebut, terutama laporan dari media Israel.
Menanggapi pertanyaan mengenai laporan tentang dugaan tekanan dari Arab Saudi, UEA dan negara-negara Teluk lainnya untuk mengakui negara Israel, Qureshi mengaku telah menjelaskan kepada mitranya di UEA tentang "kedalaman emosi dan perasaan" yang dimiliki orang Pakistan tentang Palestina dan Kashmir.
"Menteri Luar Negeri UEA sepenuhnya memahami perasaan kami pada dua masalah tersebut," katanya, seperti dikutip Anadolu, Selasa (22/12/2020).
Menanggapi laporan tentang tekanan pada Islamabad untuk mengakui Israel, dia berkata; “Nomor satu, tidak akan ada tekanan pada kami. Kedua, kami harus membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan Pakistan dan bukan karena tekanan apa pun. Kami memiliki kebijakan dan kami masih mematuhinya."
Perdana Menteri Imran Khan, lanjut dia, telah berkali-kali mengklarifikasi bahwa tidak ada tekanan pada Pakistan dalam hal ini.
Perdana Menteri Imran Khan telah menjadi berita utama bulan lalu ketika dia mengungkapkan bahwa Islamabad telah di bawah tekanan dari beberapa negara "sahabat" untuk mengakui negara Israel.
Meskipun dia berhenti menyebutkan nama negara yang menekan, banyak yang percaya Imran Khan merujuk ke Arab Saudi dan UEA.
UEA, Bahrain, dan Maroko baru-baru ini menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Beberapa negara Teluk lainnya, termasuk Arab Saudi, juga mempertimbangkan opsi untuk menormalkan hubungan.
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Pakistan dengan sekutu lama Teluk terpukul karena "netralitas" pada beberapa masalah, termasuk perang di Yaman dan blokade Qatar oleh aliansi Arab yang dipimpin Arab Saudi.
Riyadh juga tampaknya kesal dengan kritik dari Islamabad atas sikap hangatnya terhadap sengketa Kashmir yang sudah berlangsung lama.
________________________________
ini cm urusan ngambek nya agama elu doang. Bukan urusan negara sebenar nya.
Ga bs membedakan urusan bangsa dan agama. Liat aja negara lu sendiri urus nya kek apaan
________________________________
________________________________
Ulama Islam Minta Muslim Pahami Al-Qur'an, Sejarah Membuktikan Israel Milik Yahudi
Seorang ulama yang juga tokoh politik Pakistan terang-terangan mendukung negaranya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel . Dia bahkan mengatakan Al-Qur'an dan sejarah membuktikan tanah Israel hanya milik orang Yahudi.
Ulama Pakistan yang sikapnya beda dengan pemerintah ini bernama Maulana Muhammad Khan Sherani. Dia juga merupakan politisi dari JUI-F. Muhammad Khan menyuarakan dukungan normalisasi hubungan dengan Israel itu pada akhir pekan lalu ketika pemerintah Pakistan dilaporkan melakukan pembicaraan rahasia dengan rezim Zionis.
"Ini masalah internasional, saya mendukung pengakuan Israel," kata Sherani.
"Muslim terpelajar perlu memahami bahwa Al-Qur'an dan sejarah membuktikan kepada kita tanah Israel hanya milik orang Yahudi. Raja Daud membangun rumah G-d di Yerusalem untuk Israel dan bukan untuk Palestina," katanya lagi.
Sementara itu, pemerintah Pakistan kembali menegaskan kebijakan luar negerinya yang tidak akan mengakui negara Israel sampai ada solusi konkret dan permanen untuk masalah Palestina.
Penegasan itu disampaikan kepada pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). "Saya dengan tegas menyampaikan sikap Pakistan tentang Israel kepada menteri luar negeri UEA bahwa kami tidak akan dan tidak dapat menjalin hubungan dengan Israel sampai solusi konkret dan permanen untuk masalah Palestina ditemukan," kata Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi kepada wartawan di kota Multan hari Senin.
Penjelasan Qureshi muncul sehari setelah kunjungannya ke UEA, yang dianggap oleh banyak orang sebagai lawatan penting di tengah rumor bahwa Islamabad diam-diam telah mengirim utusan ke Tel Aviv. Islamabad telah membantah laporan tersebut, terutama laporan dari media Israel.
Menanggapi pertanyaan mengenai laporan tentang dugaan tekanan dari Arab Saudi, UEA dan negara-negara Teluk lainnya untuk mengakui negara Israel, Qureshi mengaku telah menjelaskan kepada mitranya di UEA tentang "kedalaman emosi dan perasaan" yang dimiliki orang Pakistan tentang Palestina dan Kashmir.
"Menteri Luar Negeri UEA sepenuhnya memahami perasaan kami pada dua masalah tersebut," katanya, seperti dikutip Anadolu, Selasa (22/12/2020).
Menanggapi laporan tentang tekanan pada Islamabad untuk mengakui Israel, dia berkata; “Nomor satu, tidak akan ada tekanan pada kami. Kedua, kami harus membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan Pakistan dan bukan karena tekanan apa pun. Kami memiliki kebijakan dan kami masih mematuhinya."
Perdana Menteri Imran Khan, lanjut dia, telah berkali-kali mengklarifikasi bahwa tidak ada tekanan pada Pakistan dalam hal ini.
Perdana Menteri Imran Khan telah menjadi berita utama bulan lalu ketika dia mengungkapkan bahwa Islamabad telah di bawah tekanan dari beberapa negara "sahabat" untuk mengakui negara Israel.
Meskipun dia berhenti menyebutkan nama negara yang menekan, banyak yang percaya Imran Khan merujuk ke Arab Saudi dan UEA.
UEA, Bahrain, dan Maroko baru-baru ini menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Beberapa negara Teluk lainnya, termasuk Arab Saudi, juga mempertimbangkan opsi untuk menormalkan hubungan.
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Pakistan dengan sekutu lama Teluk terpukul karena "netralitas" pada beberapa masalah, termasuk perang di Yaman dan blokade Qatar oleh aliansi Arab yang dipimpin Arab Saudi.
Riyadh juga tampaknya kesal dengan kritik dari Islamabad atas sikap hangatnya terhadap sengketa Kashmir yang sudah berlangsung lama.
________________________________
ini cm urusan ngambek nya agama elu doang. Bukan urusan negara sebenar nya.
Ga bs membedakan urusan bangsa dan agama. Liat aja negara lu sendiri urus nya kek apaan
Diubah oleh bajier 23-12-2020 12:35
secer dan 6 lainnya memberi reputasi
3
Tutup