Wagub DKI Larang Kerumunan saat Natal, Ernest: Minoritas Mah Nurut Saja Lah

Suara.com - Komika Ernest Prakasa angkat bicara mengenai kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang melarang adanya kerumunan saat perayaan Natal 2020 mendatang. Sebagai penganut agama minoritas, Ernest hanya bisa pasrah.

Hal itu disampaikan oleh Ernest lewat akun Twitter miliknya @ernestprakasa.

Ernest mengomentari cuitan seorang warganet yang membagikan artikel pemberitaan yang melaporkan Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melarang adanya kerumunan saat Natal dan Tahun Baru 2021.

Dalam cuitannya, Ernest mengajak umat Kristen dan Katolik lainnya untuk menaati imbauan Pemprov DKI.

"Yuk teman-teman umat Kristen dan Katolik, kita taati pak Wagub," kata Ernest seperti dikutip Suara.com, Selasa (17/11/2020).

Sebagai salah satu dari umat beragama minoritas, Ernest tampak pasrah. Ia tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menuruti aturan yang ada.

"Minoritas mah nurut saja lah jangan macam-macam," imbuhnya.



Cuitan Ernest tersebut viral di media sosial dan ramai dikomentari publik. Hingga Selasa siang, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 11 ribu pengguna dan dicuit ulang oleh lebih dari 2 ribu pengguna.

Banyak warganet mengaitkan kebijakan Pemprov DKI tersebut dengan sikap mereka terhadap Rizieq Shihab yang menggelar pesta pernikahan putrinya dengan 10 ribu tamu undangan.

Banyak warganet menilai Pemprov DKI tidak adil dan pandang bulu dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

"Kalau mau tetap merayakan natalan siapkan aja dana tambahan Rp 50 juta lagi buat biaya denda, yang penting acara tetap jalan tanpa ada pemberhentian. Siapa tahu malah di kasih masker gratis juga buat jemaat," ujar @panie78821632.

"Giliran kerumunan di bandara, Maulid Nabi, nikah kemarin sama sekali enggak dibubarkan, kan itu juga kerumunan! Gue sudah capek berbulan-bulan di rumah pakai masker sampai eneg banget, social distancing enggak bisa kesana sini, terus lu bisa sesuka hati ngumpulin kerumunan," ungkap @ketlinci.

Larangan Berkerumun saat Natal dan Tahun Baru

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan masyarakat ibu kota dilarang merayakan Natal dan Tahun Baru 2021 dengan berkerumun.

Pasalnya, peringatan Natal dan Tahun Baru kali ini masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19.

Khusus untuk tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melarang perhelatan kegiatan konser musik, tarian hingga acara lain yang berpotensi mengundang kerumunan orang.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta mengaku masih mencari solusi agar masyarakat ibu kota bisa merayakan Natal dan Tahun Baru namun tidak menimbulkan kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19.
sumber

*********

Hmmmm....
Sejatinya, agama ada dan diperuntukan bagi golongan manusia dan jin adalah untuk kebaikan golongan itu sendiri. Agama bukan untuk mengajarkan, aku paling benar, diluar aku salah. Kami paling berhak, diluar kami tak punya hak. Kami paling toleran, diluar kami tak bisa toleran (syarat dan ketentuan berlaku).

Jika di negara maju yang lebih mengedepankan akal dan logika bisa berkembang pesat, kenapa di negara yang mengedepankan identitas agama bisa sulit maju? Padahal tak ada ajaran agama yang mengajarkan keburukan.

Indonesia, jelas memasuki fase marabahaya, dimana sejak era Reformasi, politik identitas menjadi komoditas yang menggiurkan. Bagaimana tidak, jika manusia telah berlaku sebagai zombie, bergerak setelah dijejali doktrin-doktrin sesat dengan bumbu kenikmatan, dan parahnya doktrin itu dinikmati dengan gegap gempita.

Dengan bangganya mereka berteriak, memaki, menghujat, menuruti apa kata pemimpin, yang sebenarnya tak peduli dengan mereka. Mereka dengan bangga berteriak siap mati, sementara yang menyuruh mati bersembunyi takut hilang nyawanya, bahkan kabur bertahun-tahun.

Anies, jelas telah memperlihatkan tabiat buruknya lebih nyata. Setelah berulang kali membangkang terhadap kebijakan pusat, kini dia kejeblos dengan kebijakannya sendiri yang jauh dari kata bijak.

Anies jelas melukai banyak pihak. Mereka yang terluka hatinya adalah para tenaga medis, para orangtua yang rentan dihajar covid-19, para pengusaha yang harus bangkrut karena aturan PSBB, para karyawan yang harus rela dirumahkan karena tak bisa bekerja, serta golongan ummat minoritas yang selalu disingkirkan dalam setiap kegiatan ibadah.

Anies mati kutu. Dia tak berani selantang seperti memarahi pemilik cafe yang masih buka. Padahal cafe tersebut paling banyak dikunjungi belasan orang. Atau Satpol PP yang arogan berteriak, "Siapa abang jagonya disini? Keluar!".

Doni pun seakan gagap. Dia maju kena, mundur kena. Dia bingung karena sebagai Komandan Penanganan Covid-19, dihadapkan pada perhelatan yang justru diijinkan oleh penguasa daerah. Kalau dia protes, dia tak punya hak. Akhirnya keluarlah keputusan yang salah. Memfasilitasi alkes. Makin salah.

Menjelang 2 Desember, lebaran kaum kadrun Indonesia, jelas Anies dihadapkan pada dilema. Berani memberi ijin, maka dia akan dihujat habis-habisan se Indonesia, bahkan bisa jadi oleh masyarakat dunia. Tidak memberi ijin, maka dia akan dilaknat oleh seluruh anggota Ormas pemilik surga beserta begundal-begundalnya. Tinggal pilih.

Tapi, Presiden nampaknya sudah cukup sabar. Sudah cukup, begitu mungkin kira-kira kata-katanya dengan ekspresi menahan amarah. Maka, terjadilah korban kebodohan Anies. Beberapa pejabat POLRI bertumbangan.

Dan sekarang, jika pun Anies mengijinkan perhelatan lebaran kadrun Indonesia tanggal 2 Desember, maka aparat keamanan tak akan memberi ijin. Menentang? Silakan berhadapan. Toh, NU akhirnya memberi perintah untuk menghadapi kaum gila khilafah ini. Satu kata, lawan! Muhammadiyah pun telah mengeluarkan statemen ketidakadilan terhadap peristiwa Petamburan.

Nanti, ketika Hari Natal tiba, pastinya mereka yang merayakan akan mengikuti petunjuk pemerintah. Harus kita akui, ummat non muslim di negara ini justru lebih tunduk terhadap kebijakan pemerintah.

Tapi nanti, ketika Malam Tahun Baru tiba, jangan berpikir bahwa tak akan ada kerumunan massa. Akan muncul lagi kerumunan massa berjubah agama yang akan membuat blablablabla Tahun Baru. Lebih baik blablabla ketimbang jalan-jalan di jalan raya. Dan itu tetap menciptakan kerumunan massa.

Terus, Anies 50 Juta bisa apa?
Masa iya dia mau melarang pendukungnya? Dia bisa dapat kedudukan di Balai Kota kan karena jualan ayat dan mayat. Mau mayatnya mandi sendiri?