Jakarta, CNN Indonesia -- Sungai Ciliwung yang kerap dituding sebagai biang banjir ibu kota punya harapan baru. Presiden telah menunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) untuk membereskan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur), lewat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020.


Salah satu tugas perpres tersebut adalah menyelesaikan masalah banjir. Bagi warga Jakarta sendiri, banjir bukan hal baru. Sejak 1621, banjir sudah terjadi. Namun, dari tahun ke tahun, banjir justru semakin parah, baik dari segi intensitas maupun cakupannya.


Tidak ada lagi siklus banjir besar lima tahunan. Di Jabodetabek, banjir bisa datang kapan saja, selepas hujan mengguyur berjam-jam.

Dua bulan setelah perpres diteken pada Mei lalu, Kementerian ATR/BPN menggelar rapat pimpinan bersama Pemprov DKI, membahas penanganan banjir ibu kota. Dalam rapat tersebut, Kementerian ATR/BPN membahas beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi banjir, fokus pembenahan berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, yang mencakup Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Dalam rapat itu pembenahan kawasan hulu menjadi salah satu sorotan karena dianggap sebagai kunci penanganan banjir.



"Kami berencana mau menghijaukan kembali puncak. Kalau kita bisa hijaukan puncak 30-40 persen itu akan sangat mengurangi beban air yang ke Jakarta," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam rapat yang disiarkan via YouTube, Kamis (9/7).

Lihat juga: Target Anies Surutkan Banjir Kurang Dari 6 Jam

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), lebih dari 59 persen kawasan DAS Ciliwung sudah ditutupi oleh permukiman pada 2017.

DAS memiliki fungsi menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh ke tanah, untuk kemudian mengalirkan sisanya ke badan sungai. DAS juga berfungsi menjaga kualitas air dan mencegah banjir serta kekeringan.


Forest Watch Indonesia (FWI) juga mencatat kawasan hutan di DAS Ciliwung hanya tersisa 5,92 persen dari luas total DAS, yaitu sekitar 38 ribu hektar. Padahal menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan hutan di DAS minimal memiliki luas 30 persen dari luas keseluruhan.


Taufiq dan Dedi, warga Desa Tugu Utara, Puncak, mengatakan alih fungsi lahan mulai marak terjadi sejak tahun 1997-an. Waktu mereka masih kecil, kawasan di sekitar mereka masih merupakan perkebunan.

"Rata-rata villa itu eks perkebunan teh. Perkebunan teh kan punya HGU (Hak Guna Usaha). HGU yang diperpanjang yang produktif saja, yang tidak produktif itu udah enggak HGU lagi. Itu yang bisa dimohon jadi sertifikat. Nah, di situ masalahnya," ujar Taufiq.

Padahal menurut Taufiq, beberapa zona wilayah yang 'dimohonkan' sertifikatnya memiliki nol koefisien dasar bangunan. Artinya, tidak boleh ada bangunan apapun di zona tersebut karena merupakan zona area terbuka hijau.

"Ketika peluang itu ada, sertifikasi ada, kemudian bisa ada IMB-nya, berarti bisa dibangun," kata Taufiq.

Alih fungsi lahan menjadi villa peristirahatan memang menjadi salah satu fokus ATR/BPN. Sofyan Djalil mengatakan ada kemungkinan bangunan-bangunan yang tak seharusnya berdiri di kawasan hulu DAS Ciliwung bakal dibereskan.

"Jadi sekarang ini kalau kita lihat orang menduduki tanah garapan, tanah perkebunan, tadinya tanah kehutanan, tapi sekarang sudah dikuasai de facto, tanpa hak. Sekarang pilihannya apakah dibongkar?" kata Sofyan di depan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Saya sedang berpikir inisiatif. Kalau misalnya seseorang punya tanah satu hektare, kita akan berikan bangun 30 persen, selebihnya hutan. Hutan yang bisa menangkap air. Mungkin yang paling mudah teh. In return mereka kita beri hak pakai."

Tak hanya menghijaukan puncak, ATR/BPN juga bakal mengembalikan situ dan waduk yang selama ini terbengkalai atau bahkan hilang, berubah menjadi kompleks perumahan. Padahal situ seharusnya berfungsi sebagai tempat penampungan air sekaligus kawasan resapan.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) mencatat ratusan situ hilang sejak tahun 1960-an.


"Situ sudah banyak diokupasi masyarakat, makanya perlu juga kita merevitalisasi situ yang fungsinya menampung sebagian air permukaan. Sekarang situ-situ di Jabodetabek saja yang tahun 60-an itu di atas 400 situ atau danau, sekarang ini hanya sekitar 200. Itu pun luasannya sudah menciut, sudah banyak yang berkurang," kata Bambang Hidayah yang masih menjabat sebagai Kepala BBWSCC ketika diwawancara pada Februari silam.


Menteri Sofyan mengatakan pihaknya akan mengembalikan situ-situ yang hilang dan membuatnya kembali berfungsi.


"Situ buatan Belanda yang sudah diuruk, kita akan mengembalikan itu. Termasuk membatalkan hak-hak yang sudah ada, yang dikeluarkan secara tidak tepat," ungkap mantan menteri koordinator perekonomian itu.

Proyek beres-beres Ciliwung jelas bukan hal mudah. Dengan panjang aliran sungai hamper 120 km, upaya membenahi Ciliwung harus melibatkan daerah dan kabupaten yang dialiri sungai tersebut. Koordinasi dan komitmen mutlak harus dilakukan.


Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengatakan, membereskan masalah Ciliwung memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Jakarta, Depok, dan Bogor butuh bersinergi.

"Penanganan sungai tidak bisa sendiri-sendiri. Harus kolaborasi antarwilayah. Komandonya dari pusat, sehingga penanganannya lebih terarah dan terukur," kata Ade kepada CNNIndonesia.com.

Kepala BPDASHL Citarum-Ciliwung Taruna Jaya mengatakan semua stakeholder di DAS juga membutuhkan komitmen dan konsistensi untuk bisa mengembalikan fungsi DAS dan mengurangi banjir.

Tanpa komitmen dan konsistensi, para stakeholders terkait DAS Ciliwung akan kesulitan menjalankan program yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Proyek dan program silih berganti namun kondisi Ciliwung tak kunjung membaik signifikan.


"Kalau programnya 20 tahun begitu, jangan lima tahun ganti lagi, ganti lagi," ujar Taruna.


Ironisnya, apa yang jadi penekanan Ade Yassin dan Taruna seputar koordinasi dan komitmen malah jadi persoalan utama yang selama ini menghambat proyek beres-beres Ciliwung. Ini tercermin dari sejarah panjang perbaikan Ciliwung yang tak kunjung selesai sampai detik ini.

Perbaikan Ciliwung dari Masa ke Masa


Perbaikan Ciliwung telah dilakukan zaman Gubernur Ali Sadikin pada 1973. Tak hanya karena banjir, kala itu, Ciliwung dipercantik karena Jakarta akan menjadi tuan rumah konferensi Pasific Asia Travel Association (PATA) dan PON ke-VIII.

Bendung Katulampa yang terletak di kelurahan Katulampa Bogor, Rabu, 13 Januari 2016. Pada saat musim hujan, bendung ini bisa dilewati air dengan rekor debit 630 ribu liter air per detik atau ketinggian 250 centimeter yang pernah terjadi pada tahun 1996, 2002, 2007, dan 2010. CNN Indonesia/Safir MakkiBendung Katulampa yang terletak di kelurahan Katulampa Bogor, Rabu, 13 Januari 2016. Pada saat musim hujan, bendung ini bisa dilewati air dengan rekor debit 630 ribu liter air per detik atau ketinggian 250 centimeter yang pernah terjadi pada tahun 1996, 2002, 2007, dan 2010. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Kala itu kotak-kotak MCK di Jalan Hayam Wuruk, tempat warga membuang hajat, dibongkar. Padahal saat itu warga terpaksa membangun MCK di pinggir kali karena pemerintah tak mampu menyediakan air bersih untuk cuci kakus.


Pada 1976, sekitar 10 ribu warga yang tinggal di bantaran Ciliwung dipaksa pindah sebelum banjir datang. Penggusuran diharapkan bisa memuluskan usaha pengerukan sungai dan pembangunan jalan inspeksi.

Gubernur Ali Sadikin juga menyiapkan pembangunan waduk, banjir kanal, rumah pompa, dan sistem riolering di tiap rumah yang biayanya diperkirakan mencapai Rp450 miliar.

Pada 2001, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap bangunan baru memiliki sumur resapan. Namun, hal itu dianggap tak membuahkan hasil karena sumur yang dibuat tidak bisa menyerap air secara cepat. Lokasinya juga terpencar. Upaya itu gagal.

Pada 2012, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Menteri Lingkungan Hidup Korea You Young Sook meletakkan batu pertama proyek percontohan restorasi Ciliwung di ruas Istiqlal-Pasar Baru, setelah menandatangani MoU mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kerja sama pembangunan berkelanjutan.

Korea Selatan memberi dana hibah sebesar Rp81 miliar, sedangkan Indonesia harus menyetor Rp10 miliar untuk mengembalikan fungsi Ciliwung di depan Masjid Istiqlal. Proyek tersebut ditargetkan berlangsung selama 30 bulan atau sekitar 2,5 tahun.

Pada 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun pengolahan air sungai menjadi air bersih. Lokasi proyek juga sama, yaitu ruas Ciliwung di sekitar Masjid Istiqlal.

Joko Widodo yang kala itu menjadi Gubernur DKI berharap Sungai Ciliwung bisa menjadi seperti sungai-sungai di Korea Selatan. Jokowi ingin Ciliwung bisa bersih dan dijadikan destinasi wisata, seperti Sungai Cheonggyecheo.

Di tahun yang sama, proyek normalisasi Ciliwung juga dimulai. BBWSCC bertugas membangun infrastrukturnya, sementara Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan.

Proyek normalisasi berlangsung sejak 2013 hingga 2017. Pada 2018 proyek sempat mandek karena masalah pembebasan lahan. Pemprov DKI mengalami kesulitan.

"Di lain pihak Pemprov itu juga menjaga HAM. Masyarakat sudah disiapkan rumah susun, pindah, tapi balik lagi, katanya 'Enggak betah, enggak bisa jualan. Kalau di bantaran sungai kan bisa jualan.'"

Hingga kini, proyek normalisasi Ciliwung belum juga rampung. Dari target 33,5 kilometer, baru 16 kilometer yang terealisasi.

Selain pembebasan lahan, kontroversi normalisasi sungai juga menjadi kendala. Ada pihak yang menentang karena normalisasi dianggap merusak lingkungan, ada juga yang mendukung karena normalisasi dianggap satu-satunya cara mengendalikan banjir.

Jika Jakarta menghabiskan miliaran rupiah untuk membenahi Ciliwung, daerah penyangga seperti Depok dan Bogor terlihat lebih 'adem ayem'.


Depok, misalnya, pembenahan Ciliwung lebih digerakkan oleh komunitas masyarakat. Sejumlah komunitas kerap menjalankan agenda rutin membersihkan Sungai Ciliwung.

Ilustrasi Sungai Ciliwung. CNN Indonesia/Bisma SeptalismaProyek perbaikan Sungai Ciliwung sudah dilakukan sejak era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, 1973. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).

Pada Agustus 2020, DPRD Kota Depok menuding pemerintah kota tidak bersungguh-sungguh membereskan masalah di DAS. Terbukti dari banyaknya bangunan permanen yang berdiri di pinggir sungai, padahal sudah ada aturan yang melarang mendirikan bangunan di sempadan sungai.

Di hulu Ciliwung, kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, permasalahannya lebih pelik lagi. Kawasan DAS dibagi menjadi beberapa zona wilayah yang berbeda. Ada kawasan yang diawasi dan dikelola oleh pemerintah kabupaten, Perum Perhutani, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Dalam buku Tak Lelah Melangkah, Ciliwung Butuh Komitmen Bersama yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Ciliwung Citarum tertulis, berbagai program, tindakan, dan proyek lintas badan negara di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kerap tidak terpadu dan simultan. Kebijakan antarlembaga juga bisa saling bertentangan.

Di Puncak misalnya, pemerintah pusat ingin menjadikan Puncak sebagai kawasan perlindungan, tapi pemerintah daerah menginginkan Puncak sebagai kawasan budidaya produktif.

Mengutip kalimat dalam buku tersebut, "Mengelola sungai itu rumit, banyak yang mengurus tapi tidak fokus."


Benang kusut persoalan Ciliwung itu disadari benar oleh Sofyan Djalil. Ia menyebut permasalahan banjir yang tidak kunjung selesai akibat penanganannya yang melibatkan banyak pihak, tanpa koordinasi yang baik. Oleh sebab itu, presiden mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 dan menunjuk Kementerian ATR/BPN sebagai penanggung jawab.


"Barangkali selama ini masalah koordinasi ini karena akibat dari batas-batas wilayah, batas administrasi, sehingga koordinasi menjadi masalah," kata Sofyan.


Berangkat dari evaluasi itu pula Kementerian ATR/BPN berencana membuat badan khusus untuk koordinasi penataan ruang Jabodetabekpunjur. Lembaga atau badan ini akan menggantikan Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekpunjur yang dalam periode terakhirnya diketuai oleh Anies Baswedan. Harapan baru perbaikan Ciliwung, kini berpindah ke tangan Sofyan.

Sumur: https://m.cnnindonesia.com/nasional/...source=twitter


Muke Gilee Bray Belom Ada Yg Bisa Menanggulangi Banjir.