- Beranda
- Berita dan Politik
Mosi Tidak Percaya Bergemuruh di Penjuru Negeri
...
TS
nyonya.banteng
Mosi Tidak Percaya Bergemuruh di Penjuru Negeri
Gelombang protes elemen masyarakat, buruh, mahasiswa, akademisi dan aktivis terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja memasuki masa puncak hari ini, Kamis 8 Oktober 2020. Demo omnibus law tak hanya digelar di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar penjuru negeri.
Massa di penjuru daerah meluapkan kekecewaan dengan menyerukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR karena dinilai telah mengkhianati rakyat dengan menerbitkan aturan yang lebih menguntungkan pengusaha dan investor, tapi tidak bagi rakyat dan kelas pekerja.
Massa dari berbagai daerah menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintahan Joko Widodo atas pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.
Demonstran berunjuk rasa sejak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (5/10), dan menyatakan menuntut negara mencabut regulasi yang dinilai bakal menyengsarakan rakyat tersebut.
Ternate
Di Ternate, Maluku Utara, ribuan mahasiswa dari tiga kampus di Kota Ternate menggelar aksi di sejumlah titik menyuarakan penolakan tersebut.
Massa aksi yang merupakan gabungan Organisasi Cipayung terdiri atas HMI, LMND, IMM, GMKI, PMII serta Gamhas itu memusatkan aksi di Gedung DPRD dan Gedung Wali Kota Ternate. Tuntutan mereka diantaranya adalah pembatalan UU Ciptaker dan turunnya Presiden Joko Widodo yang dinilai gagal memimpin negara. Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.
Orator IMM Rifandi Umaternate dalam orasinya menyatakan, IMM menolak keras pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. Pasalnya, beleid itu dinilai tak berpihak pada kepentingan kelompok rentan seperti pekerja.
"Dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja ini bakal menyengsarakan generasi kita ke depan, maupun para buruh dan tani," ungkapnya di depan kantor Wali Kota.
Hal yang sama diteriakkan Fanti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
"Kita telah dijajah dan ditindas oleh negara kita sendiri, karena negara tidak mampu melindungi rakyatnya sendiri," tandasnya.
Massa di penjuru daerah meluapkan kekecewaan dengan menyerukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR karena dinilai telah mengkhianati rakyat dengan menerbitkan aturan yang lebih menguntungkan pengusaha dan investor, tapi tidak bagi rakyat dan kelas pekerja.
Massa dari berbagai daerah menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintahan Joko Widodo atas pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.
Demonstran berunjuk rasa sejak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, Senin (5/10), dan menyatakan menuntut negara mencabut regulasi yang dinilai bakal menyengsarakan rakyat tersebut.
Ternate
Di Ternate, Maluku Utara, ribuan mahasiswa dari tiga kampus di Kota Ternate menggelar aksi di sejumlah titik menyuarakan penolakan tersebut.
Massa aksi yang merupakan gabungan Organisasi Cipayung terdiri atas HMI, LMND, IMM, GMKI, PMII serta Gamhas itu memusatkan aksi di Gedung DPRD dan Gedung Wali Kota Ternate. Tuntutan mereka diantaranya adalah pembatalan UU Ciptaker dan turunnya Presiden Joko Widodo yang dinilai gagal memimpin negara. Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.
Orator IMM Rifandi Umaternate dalam orasinya menyatakan, IMM menolak keras pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. Pasalnya, beleid itu dinilai tak berpihak pada kepentingan kelompok rentan seperti pekerja.
"Dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja ini bakal menyengsarakan generasi kita ke depan, maupun para buruh dan tani," ungkapnya di depan kantor Wali Kota.
Hal yang sama diteriakkan Fanti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
"Kita telah dijajah dan ditindas oleh negara kita sendiri, karena negara tidak mampu melindungi rakyatnya sendiri," tandasnya.
Sementara itu di depan kantor DPRD Kota Ternate, massa aksi menggelar salat jenazah sebagai bentuk protes terhadap keputusan DPR. Massa membawa keranda bertuliskan 'RIP DPR RI' yang diletakkan di tengah jalan.
Salah satu massa aksi lalu mengumandangkan azan, sedangkan massa lainnya memimpin jalannya salat. Pekik protes yang awalnya ramai mendadak senyap. Sebagian besar massa aksi ikut serta menjalani salat jenazah yang lalu ditutup dengan doa bersama.
Fadli, Pengurus BEM Perikanan Universitas Khairun dalam orasinya menyatakan, RUU Omnibus Law membawa dampak buruk bagi para buruh, kaum pekerja, petani hingga nelayan. Regulasi ini, serunya, adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
"Pengesahan UU Omnibus Law hanya akan membawa bencana. Menimbulkan kerusakan lingkungan terutama bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara," tukasnya.
Medan
Ratusan pedemo dari berbagai organisasi juga dilaporkan sudah berkumpul di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Para pendemo memprotes disahkannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Para pendemo tak hanya berasal dari kalangan buruh. Tetapi juga dari mahasiswa berbagai kampus di Medan. Selain itu, aksi tersebut juga diikuti puluhan remaja dan pelajar.
Kantor DPRD Sumut, Kantor DPRD Medan dan Kantor Gubernur Sumut sudah dikelilingi kawat berduri. Puluhan polisi tampak berjaga-jaga. Namun aksi unjuk rasa dipusatkan di depan Kantor DPRD Sumut.
Massa datang membawa spanduk berisi tuntutan mereka seperti "DPR Titisan Dajjal", "Kami Butuh Odading Bukan DPR, DPR Pengkhianat Rakyat". Mereka juga membawa bendera merah putih.
Salah satu massa aksi lalu mengumandangkan azan, sedangkan massa lainnya memimpin jalannya salat. Pekik protes yang awalnya ramai mendadak senyap. Sebagian besar massa aksi ikut serta menjalani salat jenazah yang lalu ditutup dengan doa bersama.
Fadli, Pengurus BEM Perikanan Universitas Khairun dalam orasinya menyatakan, RUU Omnibus Law membawa dampak buruk bagi para buruh, kaum pekerja, petani hingga nelayan. Regulasi ini, serunya, adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
"Pengesahan UU Omnibus Law hanya akan membawa bencana. Menimbulkan kerusakan lingkungan terutama bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara," tukasnya.
Medan
Ratusan pedemo dari berbagai organisasi juga dilaporkan sudah berkumpul di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Para pendemo memprotes disahkannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Para pendemo tak hanya berasal dari kalangan buruh. Tetapi juga dari mahasiswa berbagai kampus di Medan. Selain itu, aksi tersebut juga diikuti puluhan remaja dan pelajar.
Kantor DPRD Sumut, Kantor DPRD Medan dan Kantor Gubernur Sumut sudah dikelilingi kawat berduri. Puluhan polisi tampak berjaga-jaga. Namun aksi unjuk rasa dipusatkan di depan Kantor DPRD Sumut.
Massa datang membawa spanduk berisi tuntutan mereka seperti "DPR Titisan Dajjal", "Kami Butuh Odading Bukan DPR, DPR Pengkhianat Rakyat". Mereka juga membawa bendera merah putih.
Yogyakarta
DI Yogyakarta, Elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aksi #JogjaMemanggil menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR. Mereka kini sudah berkumpul di bunderan kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (8/10).
"Kita hari ini menyatakan perang terhadap negara itu sendiri!" pekik orator di hadapan massa yang telah berkumpul.
Para demonstran mengkritik DPR dan pemerintah yang lebih pro terhadap investor ketimbang rakyat kecil. Para peserta aksi pun menyatakan sudah tidak percaya terhadap TNI dan Polri yang mestinya mengayomi masyarakat.
Sekitar pukul 11.00 WIB, sebagian massa sudah bergerak dari bundaran UGM menuju Gedung DPRD DIY dan Kantor Gubernur di kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Rencananya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwpno X juga akan menemui langsung perwakilan massa aksi di kantornya.
Bandung
DI Bandung, sejumlah organisasi buruh dari pabrik di kawasan Bandung Raya kini bergerak ke Gedung Sate.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Roy Jinto mengklaim ada ribuan buruh dari banyak pabrik di Bandung Raya yang akan bergerak ke Gedung Sate.
Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Ulung Sampurna Jaya mengatakan pihaknya menerjunkan 650 personel untuk mengamankan gelombang protes yang terjadi sejak Selasa (6/10). Ulung menyatakan siap mengawal jalannya aksi para buruh tersebut.
"Kita berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menyalurkan aspirasi, akan kita dukung sehingga penyampaian aspirasi masyarakat bisa lebih baik," ujarnya, Rabu (7/10) malam.
DI Yogyakarta, Elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aksi #JogjaMemanggil menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR. Mereka kini sudah berkumpul di bunderan kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (8/10).
"Kita hari ini menyatakan perang terhadap negara itu sendiri!" pekik orator di hadapan massa yang telah berkumpul.
Para demonstran mengkritik DPR dan pemerintah yang lebih pro terhadap investor ketimbang rakyat kecil. Para peserta aksi pun menyatakan sudah tidak percaya terhadap TNI dan Polri yang mestinya mengayomi masyarakat.
Sekitar pukul 11.00 WIB, sebagian massa sudah bergerak dari bundaran UGM menuju Gedung DPRD DIY dan Kantor Gubernur di kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Rencananya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwpno X juga akan menemui langsung perwakilan massa aksi di kantornya.
Bandung
DI Bandung, sejumlah organisasi buruh dari pabrik di kawasan Bandung Raya kini bergerak ke Gedung Sate.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Roy Jinto mengklaim ada ribuan buruh dari banyak pabrik di Bandung Raya yang akan bergerak ke Gedung Sate.
Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Ulung Sampurna Jaya mengatakan pihaknya menerjunkan 650 personel untuk mengamankan gelombang protes yang terjadi sejak Selasa (6/10). Ulung menyatakan siap mengawal jalannya aksi para buruh tersebut.
"Kita berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menyalurkan aspirasi, akan kita dukung sehingga penyampaian aspirasi masyarakat bisa lebih baik," ujarnya, Rabu (7/10) malam.
Surabaya
Penjagaan ketat juga diberlakukan di Surabaya. Sebanyak 4.263 personel gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri bakal mengamankan aksi demonstrasi massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur, di Surabaya.
Kabagops Polrestabes Surabaya, AKBP Anton Elfrino Trisanto mengatakan, ribuan personel gabungan itu akan tersebar ke beberapa titik vital yang dilalui oleh massa demonstran.
"Personel gabungan menyebar mengamankan di titik Cito, Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernuran, DPRD Jatim, kawasan industri Sier, Margomulyo, dan akses tol," ujar AKBP Anton, Kamis (8/10).
Sejak pagi, ribuan personel gabungan melaksanakan apel kesiapan pasukan di Jalan Frontage Ahmad Yani depan Cito. Lokasi tersebut juga merupakan rute awal berkumpulnya massa demonstran.
Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, tani dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur, bakal menggelar aksi Mosi Tidak Percaya kepada DPR RI dan Pemerintah Omnibus Law Cipta Kerja.
Juru bicara Getol Jatim, Habibus Shalihin mengatakan setidaknya ada 3.000 an massa dari seluruh Jatim, yang bakal turut dalam aksi unjuk rasa ini.
"Massa yang turun kurang lebih 3.000 an dari elemen buruh, tani mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya," kata Habibus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/10).
Penjagaan ketat juga diberlakukan di Surabaya. Sebanyak 4.263 personel gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri bakal mengamankan aksi demonstrasi massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur, di Surabaya.
Kabagops Polrestabes Surabaya, AKBP Anton Elfrino Trisanto mengatakan, ribuan personel gabungan itu akan tersebar ke beberapa titik vital yang dilalui oleh massa demonstran.
"Personel gabungan menyebar mengamankan di titik Cito, Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernuran, DPRD Jatim, kawasan industri Sier, Margomulyo, dan akses tol," ujar AKBP Anton, Kamis (8/10).
Sejak pagi, ribuan personel gabungan melaksanakan apel kesiapan pasukan di Jalan Frontage Ahmad Yani depan Cito. Lokasi tersebut juga merupakan rute awal berkumpulnya massa demonstran.
Sejumlah elemen buruh, mahasiswa, tani dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur, bakal menggelar aksi Mosi Tidak Percaya kepada DPR RI dan Pemerintah Omnibus Law Cipta Kerja.
Juru bicara Getol Jatim, Habibus Shalihin mengatakan setidaknya ada 3.000 an massa dari seluruh Jatim, yang bakal turut dalam aksi unjuk rasa ini.
"Massa yang turun kurang lebih 3.000 an dari elemen buruh, tani mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya," kata Habibus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/10).
Getol akan memulai aksinya pukul 10.00 WIB, dengan longmarch dari Bundaran Waru, yang menjadi akses masuk ke Kota Surabaya dari Sidoarjo. Massa kemudian akan menuju titik aksi di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
Meski begitu, kata Habibus massa aksi rencananya juga akan mereka gelar di sejumlah lokasi lainnya, yakni Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, dan Gedung DPRD Jatim Jalam Indrapura, Surabaya.
"Titik kumpulnya di Waru Sidoarjo, tapi titik sasarannya adalah Grahadi. NNamun sesuai dengan pemberitahuan, ada tiga titik, yaitu Kantor Gubernur, DPRD Jatim, Grahadi. Bisa di tiga tempat itu," katanya.
Dalam aksi nanti, pihaknya akan menggaungkan Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR RI yang telah mengesahkan UU Ciptaker.
Getol juga menuntut agar UU Omnibus Law tersebui tu dicabut. Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir UU itu.
Banten
Sementara Polda Banten menempatkan ratusan aparat untuk mengamankan aksi menolak di Cikande; Kabupaten Serang; Cikupa, Tangerang; dan Kota Cilegon.
Polisi juga ditempatkan di gerbang tol untuk mengantisipasi keberangkatan buruh dan mahasiswa ke Istana Negara, Jakarta.
"Polda Banten menetapkan tiga titik pengamanan, di Cikupa Tangerang, Cilegon, dan Cikande Serang Kabupaten," kata Kabid Humas Polda Banten, Kombes Edy Sumardi, di Mapolda Banten, Kamis (8/10).
Meski tak memberi izin, kata Edy, pihaknya tetap mengawal jalannya aksi agar tak mengganggu ketertiban umum dan tindak kekerasan.
Ia pun menghimbau massa aksi menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, agar tak menjadi klaster penularan Covid-19.
"Demo di massa pandemi ini berpotensi besar terjadinya cluster baru. Kita juga menghimbau untuk memahami pasal-pasal di UU Cipta Kerja karena saat ini banyak beredar hoaks, yang sebenarnya tidak ada dibuat seolah-olah menjadi ada," ujarnya.
Gelombang protes Omnibus Law Cipta Kerja bergulir sejak pengesahan Senin 5 Oktober. Aparat telah menyekat perbatasan, menghalau massa, serta menindak oknum anarkistis.
Meski begitu, kata Habibus massa aksi rencananya juga akan mereka gelar di sejumlah lokasi lainnya, yakni Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, dan Gedung DPRD Jatim Jalam Indrapura, Surabaya.
"Titik kumpulnya di Waru Sidoarjo, tapi titik sasarannya adalah Grahadi. NNamun sesuai dengan pemberitahuan, ada tiga titik, yaitu Kantor Gubernur, DPRD Jatim, Grahadi. Bisa di tiga tempat itu," katanya.
Dalam aksi nanti, pihaknya akan menggaungkan Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR RI yang telah mengesahkan UU Ciptaker.
Getol juga menuntut agar UU Omnibus Law tersebui tu dicabut. Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir UU itu.
Banten
Sementara Polda Banten menempatkan ratusan aparat untuk mengamankan aksi menolak di Cikande; Kabupaten Serang; Cikupa, Tangerang; dan Kota Cilegon.
Polisi juga ditempatkan di gerbang tol untuk mengantisipasi keberangkatan buruh dan mahasiswa ke Istana Negara, Jakarta.
"Polda Banten menetapkan tiga titik pengamanan, di Cikupa Tangerang, Cilegon, dan Cikande Serang Kabupaten," kata Kabid Humas Polda Banten, Kombes Edy Sumardi, di Mapolda Banten, Kamis (8/10).
Meski tak memberi izin, kata Edy, pihaknya tetap mengawal jalannya aksi agar tak mengganggu ketertiban umum dan tindak kekerasan.
Ia pun menghimbau massa aksi menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, agar tak menjadi klaster penularan Covid-19.
"Demo di massa pandemi ini berpotensi besar terjadinya cluster baru. Kita juga menghimbau untuk memahami pasal-pasal di UU Cipta Kerja karena saat ini banyak beredar hoaks, yang sebenarnya tidak ada dibuat seolah-olah menjadi ada," ujarnya.
Gelombang protes Omnibus Law Cipta Kerja bergulir sejak pengesahan Senin 5 Oktober. Aparat telah menyekat perbatasan, menghalau massa, serta menindak oknum anarkistis.
Semarang
Aparat Polrestabes Semarang bahkan kini mendalami aksi anarkis pelemparan batu dan perusakan fasilitas umum saat demo kemarin di Semarang, Rabu (8/10) kemarin.
Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Auliansyah Lubis menjelaskan bila pihaknya telah mengamankan 269 orang usai aksi bentrokan mereda. Dari 269 orang tersebut, sebanyak 193 orang dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk didata dan dimintai keterangan.
"Begitu kemarin suasananya sudah kondusif, kita mulai cari buru orang-orang yang kita duga melakukan pelemparan dan pengrusakan. Kita sudah berbekal foto-foto dan video siapa saja yang merusak dan melempari saat itu. Di lokasi, kita amankan 269 orang, kemudian kita identifikasi awal dan 193 orang kita periksa di Polrestabes", ungkap Aulia saat meninjau kesiapan pengamanan di Kantor DPRD Jateng, Kamis (8/10).
Aulia menambahkan bila saat ini terdapat 4 orang yang masih dimintai keterangan karena sejumlah saksi dan bukti foto serta video mengarah kepada pelaku pengrusakan dan pelemparan.
"Dari semalaman pemeriksaan, yang masih di kantor ada 4 orang. Mereka kita periksa intensif karena mengarah pada pelaku, sesuai keterangan beberapa saksi dan bukti foto video", tambah Aulia didampingi Kasat Reskrim AKBP Benny Setyowadi.
Di Jakarta, massa sudah mulai bergerak turun ke jalan. Jalanan utama di Ibu Kota kini menjadi lautan massa menghiasi jalanan menuju Gedung DPR dan Istana --yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja meninjau Food Estate ke Kalimantan Tengah.
SUMBER
Aparat Polrestabes Semarang bahkan kini mendalami aksi anarkis pelemparan batu dan perusakan fasilitas umum saat demo kemarin di Semarang, Rabu (8/10) kemarin.
Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Auliansyah Lubis menjelaskan bila pihaknya telah mengamankan 269 orang usai aksi bentrokan mereda. Dari 269 orang tersebut, sebanyak 193 orang dibawa ke Mapolrestabes Semarang untuk didata dan dimintai keterangan.
"Begitu kemarin suasananya sudah kondusif, kita mulai cari buru orang-orang yang kita duga melakukan pelemparan dan pengrusakan. Kita sudah berbekal foto-foto dan video siapa saja yang merusak dan melempari saat itu. Di lokasi, kita amankan 269 orang, kemudian kita identifikasi awal dan 193 orang kita periksa di Polrestabes", ungkap Aulia saat meninjau kesiapan pengamanan di Kantor DPRD Jateng, Kamis (8/10).
Aulia menambahkan bila saat ini terdapat 4 orang yang masih dimintai keterangan karena sejumlah saksi dan bukti foto serta video mengarah kepada pelaku pengrusakan dan pelemparan.
"Dari semalaman pemeriksaan, yang masih di kantor ada 4 orang. Mereka kita periksa intensif karena mengarah pada pelaku, sesuai keterangan beberapa saksi dan bukti foto video", tambah Aulia didampingi Kasat Reskrim AKBP Benny Setyowadi.
Di Jakarta, massa sudah mulai bergerak turun ke jalan. Jalanan utama di Ibu Kota kini menjadi lautan massa menghiasi jalanan menuju Gedung DPR dan Istana --yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja meninjau Food Estate ke Kalimantan Tengah.
SUMBER
RAKYAT SELURUH INDONESIA BERSATU GAN
MAJU TERUS!!!
cigro dan 38 lainnya memberi reputasi
33
8.4K
329
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
669.7KThread•40.1KAnggota
Tampilkan semua post
Gentayaumal
#9
[mention]widya poetra[/mention] 
0