INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI asal Fraksi Gerindra Mulan Jameela mengkritisi rencana PT Pertamina (Persero) yang akan menghilangkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berjenis Premium dan Pertalite.
Menurutnya, jika hal itu dilakukan, perusahaan plat merah tersebut harus menurunkan harga jual Pertamax setara dengan harga jual Premium.

"Jika benar Premium dan Pertalite dihapus, apakah memungkinkan harga Pertamax diturunkan menjadi sama dengan Premium," kata Mulan dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati di gedung DPR, Senin (31/8).

Dirinya juga berharap, ditengah masa sulit pandemi ini, Pertamina dapat mempertimbangkan usulannya terkait penurunan harga pertamax apabila rencana Pertamina menghapus pertalite dan premium tetap dilakukan.

"Insya Allah itu jadi solusi," tandas Mulan.
Menjawab itu, Nicke Widyawati menjelaskan pihaknya tengah mengkaji rencana penghapusan dua produk anyar tersebut.

"Ada permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 yang mensyaratkan bahwa gasoline ini minimum RON 91, artinya ada dua produk yang kemudian tidak boleh lagi dijual di pasar yaitu Premium dan Pertalite jika mengikuti aturan KLHK," jelasnya.

Namun, rencana ini masih dalam tahap peninjauan. Diakui Nicke, pertalite dan premium menjadi jenis BBM yang dikonsumsi paling tinggi oleh masyarakat.
 
Perlu diketahui, penjualan Premium mencapai 24 ribu kilo liter (KL) dan Pertalite sebesar 51,5 ribu KL pada 22 agustus 2020. Sementara Pertamax hanya sebesar 10 ribu KL.

Namun demikian, menurutnya ada alasan lain selain masalah lingkungan untuk menghapus BBM Premium dan Pertalite.
Dikatakan Nicke, di Asia hanya Indonesia dan Bangladesh yang menggunakan BBM berjenis Premium. Sementara di dunia, Indonesia termasuk dalam tujuh negara yang masih menggunakan RON dibawah 91 yakni Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, dan Uzbekistan.
"Inilah dasar yang juga kita jadikan acuan," tandas Nicke.

Baca Selengkapnya:
https://www.industry.co.id/read/7327...-bos-pertamina