Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan kembali sistem ganjil genap kendaraan kontra produktif dengan upaya menekan  kasus Covid-19.

Menurut anggota dari Fraksi Gerindra ini, kebijakan menerapkan kembali ganjil genap kendaraan justru berpotensi memindahkan wabah Virus Corona ke transportasi publik, karena masih ada peraturan perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk berkantor.

"Peraturan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19  sangat tidak tepat, karena  justru akan berpotensi menambah klaster terutama di transportasi umum," kata Purwanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Menurut Purwanto, jika ganjil genap diberlakukan dengan alasan untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, alangkah lebih baik dikembalikan pada sistem work from home (WFH), sehingga karyawan tetap akan masuk, namun risiko penyebaran dapat berkurang.

"Selain itu, risiko tertular ditransportasi umum juga lebih besar dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi," tutur Purwanto mengingatkan.

Dia juga menilai, upaya mengatasi kemacetan dengan ganjil genap belum mendesak selama sekolah belum dibuka dan Covid-19 masih merebak.

Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 itu menurutnya tidak cukup dengan hanya membatasi pergerakan atau dengan tes usap (swab) saja.

Purwanto menyebut perlu adanya penerapan protokol kesehatan ketat dalam jangka panjang dan mendorong pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan dengan menurunkan aparatur sipil negara (ASN).

"Kebijakan (ganjil genap) menjadi sulit dilaksanakan oleh ASN DKI, karena sekarang terkesan tidak jelas soal pengawasan. Pengawasan oleh Pemprov DKI terkesan setengah-setengah," katanya.

"Saya kira pengawasan dapat dilakukan diseluruh perkantoran pemerintah, mulai gedung Pemprov hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Perlu ada kebijakan baru oleh pemprov dalam hal mencegah adanya klaster baru di perkantoran. Intinya lakukan pengawasan secara ketat," tuturnya.

Seperti diketahui, kebijakan ganjil genap mulai diterapkan kembali pada Senin (3/8/2020) di 25 ruas jalan di Jakarta.

Kebijakan ganjil-genap ini, akan sama seperti sebelum masa pandemi yakni diterapkan dari Senin hingga Jumat dengan periode waktu pagi pada 06.00 WIb hingga 10.00 WIB dan petang pada 16.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan kebijakan pembatasan kendaraan dengan plat nomor (ganjil-genap) agar warga masyarakat hanya melakukan perjalanan penting saja dan penumpukan menurun.

"Harapannya,masyarakat enggak melakukan perjalanan enggak penting. Misalnya nomor ganjil, lebih baik tetap di rumah. Dengan pola ini, diharapkan volume lalu lintas turun dan paling utama adalah gak ada penumpukan di pusat-pusat kegiatan atau tempat keramaian," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/7)/2020.

Kebijakan ganjil genap ini, kata Syafrin, juga disebabkan pengaturan waktu masuk aktifitas perkantoran, termasuk work from home (WFH) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi tak berjalan efektif.

Hal itu dibuktikan dengan padatnya sejumlah ruas jalan oleh kendaraan dengan volume hampir seperti keadaan normal dan beberapanya malah di atas normal.

"Artinya, pengaturan waktu (sif masuk kerja), termasuk WFH 50 persen karyawan selama PSBB transisi ini tidak berjalan efektif," ujar Syafrin.

Meski potensi penularan Covid-19 di transportasi umum sedikit karena lebih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, namun Syafrin merasa banyak yang memanfaatkan momen ini untuk tidak mengindahkan imbauan di rumah saja.

https://www.google.com/amp/s/m.bisni...sportasi-umum-

Elektabilitas buat pilgub 2022 makin merosot kalo gini terus bud, kelihatannya abud sudah pasrah, ya sudahlah kandas ente bud kalo makin hancur ekonomi yang sekarang saja udah -8,5 % dan yang meninggal hampir 1000



Kalo udah tandatangan perjanjian psbb dengan menkes, sudah menjadi hak abud dan terserah abud mau bikin apapun kebijakan apapun dilapangan. Sebaiknya kembali ke psbb awal bud.


Perekonomian nasional sangat terdampak saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Jabodetabek. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, wilayah tersebut merupakan wilayah yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional.

"Jabodetabek kan kontributor terbesar dalam perekonomian nasional, bisa direkap dari sisi investasi, konsumsi, dan ekspor impor," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

https://m.ayojakarta.com/read/2020/0...onomi-nasional