News
Batal
KATEGORI
link has been copied
17
Lapor Hansip
22-07-2020 17:19

Sri Mulyani Belum Bisa Tarik Pajak Digital, Akui Akibat Penolakan AS

Kementerian Keuangan belum bisa tarik pajak digital dari Spotify, Netflix, dan platform lainnya. Berikut alasannya.
 
Mandek! Akibat Penolakan Dari AS, Pajak Digital Belum Berjalan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belum bisa menarik pajak digital dalam waktu dekat.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam negosiasi internasional untuk menghadapi tantangan pajak dari ekonomi digital.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan pajak digital di tataran internasional belum menelurkan kesepakatan alias mandek.

"Sebetulnya diharapkan Juli 2020 sudah ada kesepakatan, tapi dengan AS lakukan langkah untuk tidak menerima dulu," kata Sri Mulyani sebagaimana mengutip dari Wartaekonomi, Rabu (22/07).
Lebih lanjut, Sri memaparkan negara G20 sudah menyoroti kebijakan pajak digital di sejumlah negara yang terbiasa memberi fasilitas pajak hingga sangat ringan bagi perusahaan digital yang bersangkutan.

“Tentu tidak bisa disaingi negara biasa yang harus hadapi banyak kebutuhan penerimaan negaranya," katanya.

Namun, dengan penolakan AS, perlu langkah-langkah lebih konkret agar kesepakatan ini bisa segera dijalankan.

Sri Mulyani Belum Bisa Tarik Pajak Digital, Akui Akibat Penolakan AS

 
Apalagi, Covid-19 mendorong negara-negara G20 memiliki pemahaman bahwa perkembangan era digital makin cepat sehingga perlu diantisipasi.

"Oleh karena itu, penting untuk persetujuan antar-anggota G20 atau secara global terhadap international tax regime terutama terkait digital ekonomi jadi sangat penting," tandasnya.
 
Dua Pilar Pendekatan Pajak Digital

Meski begitu Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi alias OECD saat ini sudah menyampaikan dua pilar sebagai pendekatan dalam menyepakati kebijakan perpajakan digital.

Pilar pertama adalah Unified Approach yang berfokus kepada pembagian hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital, secara borderless atau tanpa batas wilayah.

Pada pilar pertama, diatur bagaimana cara membagi penerimaan pajak, terutama untuk Pajak Penghasilan antar negara berdasarkan operasi perseroan di berbagai wilayah.
Adapun pilar kedua, kata Sri Mulyani, disebut sebagai Global Anti Base Erosion Tax.

Pilar kedua ini untuk menghindarkan terjadinya erosi perpajakan secara global atau BEPS action plan.

Selain itu juga, pilar kedua ini memberikan hak pemajakan tambahan kepada suatu yurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif pajak efektif, atau tidak dibatasi sama sekali oleh yurisdiksi lainnya.
 
Pajak dari Layanan Streaming dan Game Online Cukup Besar

Untuk diketahui, memang sebelumnya pemerintah bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas produk digital. Pengenaan pajak ini berlaku baik produk digital dari dalam maupun luar negeri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, potensi pajak digital di Indonesia cukup besar.

Mengingat juga kondisi saat ini aktivitas ekonomi mulai mengalami pergeseran ke arah digital.
Meski begitu, belum ada kepastian dari berapa besaran potensi pajak digital di Indonesia. Berdasarkan data dari IDX Channel, potensi pajak digital di Indonesia hingga saat ini mencapai Rp 7,9 triliun.

Adapun rinciannya adalah pajak digital yang berasal dari layanan streaming musik seperti Spotify hingga JOOX mencapai Rp 2,2 triliun.

Sementara, layanan streaming film seperti Netflix hingga Apple TV mencapai Rp 2,5 triliun. Belum lagi, potensi pajak dari layanan game online.
Jika dirinci, potensi pajak yang bisa didapat dari game online seperti Warcraft hingga Fortnite mencapai Rp 3,2 triliun.

Sri Mulyani Belum Bisa Tarik Pajak Digital, Akui Akibat Penolakan AS
 
Bagaimana menurutmu, Sobat Finansialku tentang artikel di atas? Kamu bisa berbagi pandanganmu tentang artikel ini lewat kolom komentar di bawah ini.

Kalau tertarik, yuk baca berita lainnya!
1. Uni Eropa Sepakati Stimulus Rp 12.000 T Untuk Pulihkan Ekonomi
2. Canggih! Bakal Ada Kereta Di Bali Beroperasi Tanpa Rel Lho!
3. Lagi-lagi Karena Covid-19, LinkedIn PHK Karyawan Besar-besaran!
4. Halal atau Haram? Ternyata Begini Hukum Cryptocurrency dalam Islam

Sebarkan informasi ini seluas-luasnya lewat berbagai platform yang tersedia, agar kawan atau sanak-saudaramu tahu apa yang kamu ketahui. Semoga bermanfaat, ya!
 
Sumber Referensi:
Finansialku.com - https://www.finansialku.com/kemenkeu...pajak-digital/

referensi lain



profile-picture
profile-picture
ceuhetty dan nomorelies memberi reputasi
2
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Sri Mulyani Belum Bisa Tarik Pajak Digital, Akui Akibat Penolakan AS
22-07-2020 17:47
Menurut gw potensi pajak 7,9 T itu halu

Karena memangnya kamu bisa jamin kalau di kasih pajak, konsumsi digital akan sama dengan sebelum pajak ???

Yang ada nanti justru berkurang konsumsinya, banyak orang ngakali pake region beda lah.

Padahal hiburan digital ini sedikit banyak membantu warga indonesia untuk mengurangi tensi emosi dan keinginan untuk melakukan pemberontakan, artinya hiburan digital gak di pajak ini secara tidak langsung turut menambah keamanan dalam negeri. Gw gak asbun sih, seiring dengan maraknya dunia digital ini angka kriminalitas di banyak negara turun.

Kalo dikenakan pajak, yang ada pasti harga konten digital ini naik, konsumsi turun, tensi naik, bawaan mau berantem, negara jadi gak aman.

Ente bisa cari pengaruh internet terhadap penurunan angka kriminalis. Game online dan bokep juga.

Padahal untuk cari 7,9T gampang aja, tinggal menghemat kementerian tidak penting seperti kementerian agama.
profile-picture
profile-picture
bigbuncit dan kaiserwalzer memberi reputasi
2 0
2
profile picture
kaskus holic
22-07-2020 18:23
kalo pake region beda rasanya ga d.. soalnya kebanyakan yg ada harga di indonesia ama di luar...murahan disini...

differential pricing...

contoh spotify premium 1 user 55 ribu di indo.. di singapore 10 dollar (skitar 100 rb).. ngapain coba pindah region?

ya masalah pajak repot si...tarik menarik kepentingan.. ya menurut ane kalo ga mau dipajakin ya mending di blok skalian servisnya di indonesia..
1
profile picture
aktivis kaskus
22-07-2020 22:13
@fba00484 pake beda region ga cmn soal harga gan. tp jg soal konten. misal konten musik yg cmn ada di negara tertentu. kadang mereka bayar lebih agar mereka dapat menikmati konten yang mereka inginkan tp ga bisa pake region kita. makanya klo misal dipajakin ya udah no brainer deh pake region beda. harga anggep jadi 11 12 tp konten pake region kita ga dpt yg diinginkan
1
profile picture
kaskus holic
22-07-2020 23:33
@MegaFire tapi ga segampang itu jg ferguso.. pakai region lain berarti setidaknya harus dns bermain...lah tambah lg biaya bro
1
profile picture
aktivis kaskus
24-07-2020 16:46
@fba00484 iya pasti kluar biaya lg. tp sebagian org asal dpt sesuai yg diinginkan sih pasti jalan aja. dan pakai dns ga cmn buat langganan spotify/netflix aja. tp bisa bypass apapun yg d blokir dari negara kita sama konten yang dari negara tertentu misal jepang yang ga bisa diakses diluar negaranya.
0
profile picture
kaskus addict
24-07-2020 16:58
Region Maradona di steam harganya masih lebih murah sih, walaupun harus diakali VPN. Tapi emang gue terakhir beli awal Juli kemaren masih aman dari Pajak kalo di Steam, dan Netflix pun juga
0
Memuat data ...
1 - 5 dari 5 balasan
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia