News
Batal
KATEGORI
link has been copied
34
Lapor Hansip
20-06-2020 00:39

KPK Temukan Masalah Kartu Prakerja, Istana: Tanya Menko Perekonomian

Pihak Istana Kepresidenan enggan mengomentari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono meminta temuan KPK tersebut ditanyakan langsung kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian atau Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja.

"Untuk isu Kartu Prakerja jangan ke saya. Langsung ke Kemenko Perekonomian saja, atau ke direktur programnya langsung," kata Dini kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Kajian KPK atas Kartu Prakerja: Konflik Kepentingan hingga Potensi Kerugian Negara

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga enggan menanggapi temuan KPK atas program yang dijanjikan Presiden Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2019.

Ia beralasan permasalahan itu terlalu teknis, sehingga meminta wartawan bertanya langsung ke PMO Kartu Prakerja.

Problemnya sudah sangat teknis, terkait kementerian/lembaga terkait, mohon untuk Kartu Prakerja ke Ibu Denni Purbasari, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan kajian atas program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.

Baca juga: Program Kartu Prakerja Dianggap Bermasalah, Ini 7 Rekomendasi KPK

Aspek pertama yang mendapat sorotan yakni proses pendaftaran. Ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.

"Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).

Kedua, KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam hal ini, KPK mendorong agar pemerintah meminta legal opinion kepada Kejaksaan Agung tentang kerja sama delapan platform digital dalam program  Kartu Prakerja, termasuk penyediaan barang dan jasa pemerintah atau bukan.

Baca juga: Kajian KPK soal Kartu Prakerja: Ada Konflik Kepentingan, Rawan Fiktif, hingga Materi Tak Memadai

Ketiga, KPK juga menilai, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Alex menyebut hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring.

Keempat, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring rawan jadi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.

"Karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," ujar Alex.

https://amp.kompas.com/nasional/read...mpression=true

Kasihan menko di korbanin..
Kpk hrs berani periksa jokowi,

Duit 5,6 t buat program yg ga jelas dan bego kayak gini. Mubadzir.

Yg gratisan aja banyak. emoticon-Cape d...

profile-picture
profile-picture
profile-picture
primawidhie dan 12 lainnya memberi reputasi
13
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
KPK Temukan Masalah Kartu Prakerja, Istana: Tanya Menko Perekonomian
20-06-2020 05:58
Kartu prakerja ini yg ngerumusin mang presiden sendiri? Bukannya dibantu stafsus nya ya?emoticon-Bingung (S)

Klo diliat dri prosesnya gw rasa jadi bancakan stafsusnya dibandingkan presiden emoticon-Embarrassment

Kan katanya presiden cuma planga plongo bisanya emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
legbail dan 4 lainnya memberi reputasi
5 0
5
profile picture
kaskus addict
20-06-2020 07:44
Ya kan presiden wajib mengetahui & menyetujui




Ga tau ya kalo presiden kitak2 emoticon-Leh Uga
Ai don rit wat ai sain & jongos doank cumaan emoticon-Leh Uga
2
profile picture
kaskuser
20-06-2020 13:59
Ntar jga ada yg bilang, gan "Jangan bawa-bawa presiden, presiden tidak tau apa-apa"
0
Memuat data ...
1 - 2 dari 2 balasan
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia