JAKARTA – Beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai menerapkan new normal atau kelaziman baru, setelah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diperpanjang.

Rencananya, pemerintah akan melakukan lima tahapan dalam kebijakan kelaziman baru yaitu mulai dari dibukanya sektor bisnis dan industri, pasar, mal, hingga seluruh kegiatan ekonomi beroperasi secara normal untuk mengantisipasi resesi ekonomi di tengah pandemi covid-19.

Menanggapi kebijakan ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Bambang Istianto menilai, penerapan kelaziman berpotensi gagal di Indonesia. Pasalnya, sejauh tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap protokol kesehatan masih rendah.

"Harusnya pemerintah segera mempersiapkan dengan matang penerapan kebijakan program new normal ini," ujar Bambang kepada Validnews, Selasa (2/6).

Bambang menilai selama penerapan PSBB, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, seperti, menggunakan masker, social/physical distancing dan penggunaan hand sanitizer tergolong rendah.

Diketahui, organisasi kesehatan dunia (WHO) menyebutkan syarat untuk suatu wilayah yang akan menerapkan kelaziman baru, salah satunya adalah kesadaran masyarakat harus tinggi untuk patuh terhadap protokol kesehatan.

"Jangan sampai hanya mengejar target memperbaiki kondisi ekonomi, saat ini belum memungkinkan diterapkan new normal jika dipaksakan akan kontra produktif," tegas Bambang.

Apalagi, ia berpendapat, konsep new normal ini masih baru untuk masyarakat, dan sejauh ini sudah menimbulkan pro dan kontra. Karena itu komunikasi publik harus dilakukan secara efektif dan masif.

Sosialisasi Masif
Ia menyarankan pemerintah harusnya manfaatkan publik speaker yang andal untuk memberikan sosialisasi secara masif. Seperti para tokoh agama atau tokoh masyarakat, supaya tidak terjadi kesalahan informasi tentang kelaziman baru.

"Sebab jika terjadi miss persepsi mengenai tatanan kehidupan baru tersebut bisa menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal," cetus Bambang.

Tantangan lainnya menurut Bambang ada pada segmen kehidupan masyarakat yang beragam. Untuk itu, ia meminta pemerintah harus segera membuat panduan sesuai dengan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat seperti di kantor, sekolah, serta mal.

"Demikian pula masing-masing kebijakan teknis tersebut harus didukung kajian akademis supaya dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik," imbuhnya.

Lebih lanjut, jika pemerintah tetap menerapkan new normal di semua daerah, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan simulasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Harapannya agar semua lapisan masyarakat bisa menerima program new normal tanpa menimbulkan prasangka yang lain.

"Dengan demikian pemerintah harus mempersiapkan secara mantap seluruh elemen dan variabel yang mendukung keberhasilan new normal sesuai target ingin dicapai yaitu kesehatan masyarakat terjamin dan ekonomi nasional bangkit kembali," tuturnya.


https://www.validnews.id/Disiplin-Ma...ensi-Gagal-jFg

Ngeri kalo gitu



Korea Selatan menjadi contoh bagaimana new normal benar-benar harus dilakukan hati-hati dan mungkin sangat berisiko. Meski dinilai sebagai negara dengan kedisiplinan tinggi,

Ada dua kluster baru yang muncul di ibu kota negara Seoul. Per Sabtu (30/5/2020), Korsel mencatat 39 kasus baru, termasuk 27 transmisi lokal yang membuat jumlah kasus kini menjadi 11.441.




Kekinian, kebijakan new normal atau kenormalan baru--mungkin bisa juga disebut Herd Immunity--ala Swedia dalam menghadapi Covid-19, mulai terlihat kacau balau.

Sudah lebih dari 4.000 orang tewas di negara berpenduduk sekitar 10 juta jiwa itu. Selama 7 dari 14 hari terakhir, Swedia bahkan memiliki rataan kematian per kapita paling tinggi di dunia.