News
Batal
KATEGORI
link has been copied
147
Lapor Hansip
17-05-2020 19:08

Anies Tak Bayar THR 10 Ribu Tenaga Honorer, Itu Dzalim! Tarik Fee Formula E..

WE Online, Jakarta -

Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) menyesalkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai honorer. Saat ini ada sekitar 10 ribu tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemprov terdampak atas kebijakan tersebut.

"Kebijakan Pemprov DKI melanggar aturan Undang-undang Ketenagakerjaan di mana sebanyak 10 ribu honorer DKI Jakarta tidak menerima THR atau dana apresiasi," kata Ketua Umum KPJ Amos Hutauruk, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu  (16/5).

Baca Juga

Setelah Gaji ke-13 Ditunda, ASN Juga Bakal Kena Hukuman Kalau Mudik

Prediksi Ahok Maju Pilpres 2024, Roy Suryo Malah...

Mei, BK CPO Kembali Nol

Amos menyatakan, kebijak Pemprov DKI itu merupakan bentuk kedzalim terhadap 10 ribu honorer. Padahal, mereka selama ini bekerja menjadi ujung tombak dilingkungan pemprov DKI Jakarta.

"Mereka telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kota Jakarta," ujarnya.

Amos mendesak, pemprov DKI Jakarta segera membayarkan THR sebesar satu bulan gaji seperti tahun-tahun sebelumnya. KPJ menilai, saat masa pandemi Covid-19 THR sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat kelas menengah termasuk pegawai honorer.

 
"Maka dari itu Pemprov DKI Jakarta berkewajiban memberikan apa yang sudah menjadi haknya pekerja honorer, THR sebesar Rp 4,2 juta sangat berarti bagi honorer, mengingat biaya hidup di DKI Jakarta sangat tinggi," katanya.

Baca Juga: Semua Perusahaan Nyatakan Siap Membayar THR!

THR atau dana apresiasi honorer ini sebenarnya tertuang di kontrak kerja yang ditanda tangani sesuai aturan undang-undang ketenagakerjaan dan Pemprov DKI harus memberikan contoh yang baik. Saat ini seluruh honorer di DKI Jakarta resah dan ini akan berdampak terhadap kinerja dilingkungan pemprov DKI Jakarta. 

"Penghasilan pekerja honorer hanya dari gaji dan tidak ada tambahan lain," katanya.

Baca Juga: Dear Pengusaha, Kalau Masih Ogah Bayar THR, Siap-siap Kehilangan Izin Usaha!

Menurut dia, jika dibandingkan dengan PNS, sangat jauh dari kata adil. Walau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS dipotong 50 persen tetapi masih merasakan tambahan selain gaji. THR juga tetap dibayar pemerintah pusat dan itu belum yang sertifikasi.

"Sudah sepatutnya pemprov DKI memikirkan nasib 10 ribu honorer," katanya.

KPJ mendesak pemprov DKI Jakarta segera menarik kembali uang commitment fee Rp 560 miliar yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO) dan dapat dialokasikan anggaran tersebut untuk membayarkan THR 10 ribu honorer dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. 

https://m.wartaekonomi.co.id/berita2...rer-itu-dzalim

Anies Tak Bayar THR 10 Ribu Tenaga Honorer, Itu Dzalim! Tarik Fee Formula E..
Diubah oleh joko.win
profile-picture
profile-picture
profile-picture
packyu dan 39 lainnya memberi reputasi
40
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Anies Tak Bayar THR 10 Ribu Tenaga Honorer, Itu Dzalim! Tarik Fee Formula E..
17-05-2020 19:59
dana bagi hasil aja kagak dikasih,selesaiin itu dulu sblm nyinyir
profile-picture
darmawati040 memberi reputasi
1 0
1
profile picture
kaskus addict
17-05-2020 20:28


Pemprov DKI akan Luncurkan Sistem Anggaran Baru, Anies Baswedan: Akan Lebih Smart

sistemnya udah smart dari punya si kapir, katanya

tapi ...







gak ada duitnya

Anies Tak Bayar THR 10 Ribu Tenaga Honorer, Itu Dzalim! Tarik Fee Formula E..
4
profile picture
kaskus addict
17-05-2020 20:33
suka2 pemerintah pusat lah, taun depan mau gk nyairin duit buat DKI ya suka2 lah , emang situ siapa nagih2 ? emoticon-Blue Guy Bata (L)
1
profile picture
kaskus maniac
17-05-2020 20:46
buzzer banget
3
profile picture
kaskus addict
17-05-2020 21:21
itu thr hasil dari bagi hasil?
2
profile picture
kaskus addict
18-05-2020 00:42
@ruwidi udah dicairkan 5 trilyun bos dari pusat
cuman duitnya kemana kaga tau dah
bayar THR kaga bakal bikin keuangan pemda DKI jeblog
kaga sampe ratusan M totalnya. ini hak mereka para abdi pemerintah daerah, sudah dianggarkan dari tahun lalu
2
profile picture
kaskus addict
18-05-2020 01:22
sebenarnya payung hukum thr bagi nonASN belum ada, coba koreksi ane. hanya saja apakah dengan apbd hampir 70t itu gak bisa bayar 40m? lantas apa tidak disebut dzalim?
2
profile picture
kaskus geek
18-05-2020 01:35
@ruwidi buat toa 4m bisa


sakitttttt
2
profile picture
kaskus holic
18-05-2020 01:38
@ruwidi Jaman Ahok PPSU yg tenaga kontrak aja dapat THR, gan, apalagi Honorer yang pakai SK Gub. Emang tergantung Gubernurnya pinter manage anggaran atau nggak, sayang sama rakyatnya atau nggak.
Pergub No. 131 Tahun 2016.pdf
2
profile picture
kaskus geek
18-05-2020 01:41
@auditor.kaskus @ruwidi nanya gan
selama wan
dana operasional udah pernah keluar ga emoticon-Embarrassment
1
profile picture
kaskus holic
18-05-2020 01:48
@ruwidi @gikogaza Mana ada, gan. Dulu Ahok pakai dana operasional Gubernur untuk umrohkan ratusan marbot masjid dan sumbang hewan kurban, sama kegiatan sosial lainnya. Terus itu dana operasional, sisanya dikembalikan Ahok ke kas Pemprov, gan.
2
profile picture
kaskus geek
18-05-2020 03:11
@auditor.kaskus @ruwidi luar biasa emoticon-Gregetan


tp dana hibah cepat
dan pake dana dr mana tuh ya gan
emoticon-Ngacir
2
profile picture
kaskus addict
18-05-2020 06:45
@ruwidi payung hukum sudah ada pergub yg megatur, untuk ppsu ikut pergubnya no 212 yg mengatur PJLP sedangkan honorer/non pns pergub 131 atau 78. namun tiap kedinasan harus mengeluarkan SK untuk turunan dari pergub tsb. nah SK ini kan wewenang kepala dinas terkait, ini yg masih belum jelas sampai sekarang, semua main aman dan main tungu2an antara 1 dinas dengan dinas yg lain.
apalagi sudah jelas untuk PNS tunjangan positif dipangkas 50% yg kata BKD penyesuaian dari pusat apalah tai ledig yg harusnya Jakarta yg merupakan Daerah Khusus yg punya otonomi ga perlu karna Apbd yg sangat besar dibanding wilayah dan pegawai daerah yg sedikit. intinya para PNS merasa jika Tunjangan mereka yg belasan sampai puluhan juta per-bulan dipangkas separuhnya maka honorer yg gajinya cuman UMP juga harus dipangkas biar sama rasa tai ledigemoticon-fuck
1
profile picture
kaskus addict
18-05-2020 07:22
@auditor.kaskus Bener, itu payung hukumnya tenaga honor pemprov ya, sekarang tinggal spjknya nih. Di dalam perjanjian kerja itu harus dicantumkan hak (gaji 13/THR). Ketika dicantumkan dalam spjk, maka anggaran wajib diusulkan. Nah usulan anggaran itu tergantung disahkan atau tidak sama dprd. Pertanyaanya sekarang, pemangku kepentingan mau gak merjuangin mereka. Kadang ada ppk yang gak mau nyantumin hak tsb loh di spjk. Si honor mah butuh kerja, ya mau gak mau ttd aja.
0
profile picture
kaskus addict
18-05-2020 07:23
@gikogaza silahkan tanyakan kepada yang bersangkutan bre
0
profile picture
kaskus addict
18-05-2020 07:25
@auditor.kaskus @gikogaza nah ini yang unik, ahok pakai dana operasional yang kisaran 70an M. Itu cukup kan buat THR?
0
profile picture
kaskus addict
18-05-2020 07:30
@chenzahendratan yang gw gedek itu, dana ada, lalu dimainin di surat perjanjian, dana dicairin kemudian gak sampai mereka. Gila gak?

Di tempat gw aja, kalau ppnpn dapat uang lebih entah itu dari lembur atau dl, pnsnya iri. Padahal rata rata pendapatan pns golongan paling rendah itu 3-4x lipat pendapatan ppnpn coba. Gak ngenes apa. Kalau gw si sering ngedorong mereka dapat lebih daripada gw. Gw lebih beruntung
0
profile picture
kaskus maniac
25-05-2020 05:34
@ruwidi @chenzahendratan tapi jaman ahok pnsnya ada yg nakal gajiin ppsu dan satpol pp kl ga salah lama cairn ya langsung ditegur loh sm ahok dioceh3in dirapat.langsung saat itu juga semuanya langsung lancar cb cr video YouTube ya jejak digital emang hebat
0
profile picture
kaskus addict
25-05-2020 07:05
Udah dibayar thr pjlp atau honorernya...agak telat karena anggaran dki lg seret gara2 corona...tkd pns aja dipotong separo
0
Memuat data ...
1 - 18 dari 18 balasan
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia