Baranusa merupakan salah satu organisasi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.

"Semakin hari PHK terus bertambah. Kami melihat pemerintah seperti tidak memiliki tanggung jawab sama sekali dalam melindungi rakyat. Bayangkan saja, pekerja yang statusnya harian saja babak belur, bagaimana mereka yang di-PHK," ujar Adi dalam pesan tertulis, Senin (4/5).

Adi mengingatkan peran negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pada pasal 27 ayat 2 disebut, 'tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'.

"Saya kira ketika PHK massal terjadi, maka artinya negara tidak memberikan perlindungan sedikitpun. Padahal, dalam UUD 1945 jelas dikatakan setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak," ucapnya.

Adi juga menyoroti kinerja pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19. Menurutnya terkesan semrawut dan tidak tepat sasaran.

Adi kemudian meminta presiden Joko Widodo melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program prioritas pembangunan negara. Ia menilai, krisis ekonomi yang terjadi belakangan ini membuktikan, infrastruktur bukan hal utama yang dibutuhkan masyarakat.

Adi optimistis, jika pemerintah memprioritaskan peguatan ekonomi pedesaan, maka masyarakat tidak lagi tergantung pada pekerjaan yang diberikan swasta. Masyarakat bisa membangun ekonominya sendiri secara mandiri. (gir/jpnn)