News
Batal
KATEGORI
link has been copied
142
Lapor Hansip
03-04-2020 07:55

Soal Mudik, Pengamat: Bertentangan dengan Kebijakan PSBB

Soal Mudik, Pengamat: Bertentangan dengan Kebijakan PSBB
Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Defny Holidin menyebut pemerintah tengah bermain dengan api dengan memperbolehkan warga untuk mudik. Dia mengatakan, mobilisasi massa dalam jumlah besar itu justru bertentangan dengan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB).

"By nature dari sisi pandemi dan by design kebijakan mitigasi bencana, lampu hijau bagi mudik ini bertentangan dengan kebijakan PPSB dan tujuan awal penanggulangan wabah covid-19," kata Defny Holidin di Jakarta, Kamis (2/4).

Dia menjelaskan, secara empirik, ketika masyarakat diperbolehkan melakukan mudik dengan cara konvensional seperti tahun-tahun sebelumnya, tingkat kerapatan jarak fisik antar orang dalam interaksi sosial selama mudik tak terhindarkan.

Dia mengatakan, mudik berpotensi meningkatkan penyebaran virus Covid-19 alias Corona di daerah. Kata dia, bukan tidak mungkin akan ada lonjakan pemaparan covid di luar DKI Jakarta yang saat ini merupakan daerah dengan tingkat pemaparan yang tinggi.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberlakukan karantina wilayah jika melihat angka positif Covid-19 yang menjadikannya sebagai zona merah. Sejauh ini sebanyak 897 warga DKI sudah dinyatakan positif terpapar Corona.

Angka itu menjadi yang tertinggi bila dibandingkan dengan daerah lainnya secara nasional. Dalam satu hari, sejak Rabu (4/2) hingga hari ini peningkatan jumlah kasus positif di DKI mencapai 80 orang.

"Tidak ada pilihan lain kecuali karantina wilayah karena PSBB yang sudah dilaksanakan sejak tengah Maret lalu tidak cukup," katanya.

Defny berpendapat, waktu serta biaya penanganan Covid-19 akan lebih singkat bagi pemerintah pusat dan daerah jika karantina wilayah diberlakukan. Menurutnya, penanganan pandemi juga akan lebih terkonsentrasi dan efektif dengan dampak ekonomi yang relatif lebih murah.

"Jika konsisten di situ saja, orang masih, meski belum dijamin, berkemungkinan mudik tepat waktu saat Idhul Fitri," katanya.

Defny mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah antisipatif guna mencegah penularan Covid-19 lebih jauh lagi. Dia mengingatkan, agar pemerintah pusat tidak melupakan tanggung jawab berdasarkan posisi awal kewenangan yang dimilikinya.

"Tanpa inovasi dalam pelaksanaan mudik, tidak ada pilihan kebijakan lain kecuali pelarangan mudik disertai penutupan akses jalan dan moda transportasinya," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah memang tidak mengeluarkan larangan bagi masyarakat untuk mudik lebaran 2020. Namun, pemerintah mengimbau agar masyarakat, khususnya di DKI Jakarta, tidak pulang kampung.

Pemerintah saat ini masih akan merumuskan dan mengumumkannya nanti bersama kementerian/lembaga terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan. Pemerintah mencotohkan bahwa bisa jadi warga yang mudik harus masuk karantina 14 hari di tempat kampung halamannya.



rep u blik a



Social distancing, apalagi skala besar,
jika dijalankan sungguh-sungguh akan sangat menekan laju lonjakan covid-19.

Di Mamarika sana pun sudah dibuktikan:
Soal Mudik, Pengamat: Bertentangan dengan Kebijakan PSBB

Kuncinya ada 2:
1. Mandatori, alias ini perintah wajib dilaksanakan, bukan himbauan, bukan rekomendasi
2. Dilakukan sedini mungkin


Untuk Jakarta memang udah telat,
trajektorinya kemungkinan akan mirip dengan apa yang terjadi di Wuhan.

Tapi daerah2 lain paling tidak harus dilindungi,
Cina waktu itu mati-matian mencegah ini virus menyebar keluar Wuhan
dengan blokade kota malah
apalagi di momen imlek


Kita mendekati momen lebaran,
kalau pemerintah gak mengambil tindakan tegas melarang mudik,
malah secara resmi membolehkan mudik dengan catatan melakukan physical distancing (yang mana hanya himbauan, dan hampir pasti tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar orang),
ya siap-siap aja corona merata di semua wilayah.


Faktor penting kebijakan Social Distancing:
Mandatori alias wajib..jib..jib -----> sampai saat ini gagal dilaksanakan
Sedini mungkin ------> ini malah bikin kesalahan fatal lagi dengan membolehkan mudik




emoticon-Turut Berduka



Gak biasanya ane jadi kadrun emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sebelahblog dan 31 lainnya memberi reputasi
32
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Soal Mudik, Pengamat: Bertentangan dengan Kebijakan PSBB
03-04-2020 08:17
Kalau lockdown terkesan "buas" padahal negara ini bisa make karantina wilayah yg jelas sudah ada payung hukumnya lewat uu kekarantinaan kesehatan(Jokowi yg teken sendiri)..tapi ya gitu,maaf..mereka mungkin ga punya duit/enggan membiayai kebutuhan dasar rakyat selama masa karantina..

Ya beginilah keadaan sekarang seperti kalimat vulgar ane 'wabah sudah dan akan "disebar" ',nunggu saja lonjakannya apakah pemda2 kecil dengan keterbatasan faskes dan alkes sigap menghadapi?mudah2an apa yg ane fikirkan,jangan sampai terjadi di negeri ini..
Diubah oleh aortanesia
profile-picture
profile-picture
profile-picture
abellacitra dan 5 lainnya memberi reputasi
6 0
6
profile picture
kaskus holic
03-04-2020 08:37
Mungkin wilayah zona merah saja yang seharusnya diterapkan karantina dengan ketat, pempus bersinergi dengan pemda setempat dalam urusan logistik dan alkes.

Kalau ga mau ya herd immunity yang akan terjadi, dan pasti akan makan banyak waktu dan korban emoticon-Turut Berduka
1
profile picture
kaskus freak
03-04-2020 08:48
Lock down itu kunci pintu masuk dan pintu keluar rapat2. Klo karantina wilayah itu apa? Coba dijelaskan gan emoticon-Bingung
2
profile picture
kaskus holic
03-04-2020 08:58
@Judess secara prinsip sama, Dalam regulasi di Indonesia tidak mengenal kata lockdown. Kata yang paling dekat dengan definisi lockdown adalah karantina.

Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.(Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 )
1
profile picture
kaskus freak
03-04-2020 09:07
@bualanmalam hmmm..... berarti : jika di wilayah A tidak ada yg terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi maka wilayah A Tidak Boleh DiKarantina donk? emoticon-Thinking
1
profile picture
kaskus holic
03-04-2020 09:24
@Judess seharusnya sih gitu, tapi pasti wilayah tersebut melakukan antisipasi agar wabah tidak masuk, tergantung kebijakan masing2 daerah apa yang musti dilakukan
1
profile picture
kaskus maniac
03-04-2020 09:27
@Judess ane merujuk skalanya gan makanya ane bilang karantina wilayah(yg paling memungkinkan saat ini ya daerah epicentrum),kedua istilahnya gan,ketika lockdown terdengar "buas" dan uu kita memang tidak kenal istilah itu,ya karantina wilayah bisa terkesan lebih manusiawi..
2
profile picture
kaskus freak
03-04-2020 09:33
@aortanesia setahu ane juga gitu klo pakai istilah karantina... ada masalah baru dikarantina... gak ada penyakit yo gak boleh karantina. Hmmm... berarti itu rt rw di jakarta udah gila semua main karantina main lock down seenak udel nya emoticon-Hammer2
1
profile picture
kaskus holic
03-04-2020 09:38
@aortanesia @Judess mungkin presiden mengeluarkan PSBB buat mengakomodir daerah2 yang seenak udelnya mengkaratina mandiri
2
profile picture
kaskus addict
03-04-2020 18:21
@Judess @bualanmalam karantina wilayah itu bahasa inggrisnya lockdown
1
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia