News
Batal
KATEGORI
link has been copied
205
Lapor Hansip
30-03-2020 07:38

YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap langkah polisi menindak kerumunan warga adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum. Hal ini diungkapkan berdasar perundang-undangan yang mengatur penanggulangan pemerintah terhadap wabah, seperti Covid-19 atau virus corona.

YLBHI menekankan pihaknya mendukung upaya social distancing yang dilakukan untuk menekan penyebaran corona. Namun penegasannya terhadap masyarakat perlu aturan yang konkret.

Salah satunya mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU itu diatur bahwa penetapan status kesehatan masyarakat adalah wewenang Presiden.

Selain itu, sebelum status darurat kesehatan ditetapkan, presiden perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Saat ini hanya ada Keppres tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan. Apabila Presiden melarang daerah melakukan lockdown karena wewenang ada pada dirinya, sungguh aneh Presiden membiarkan status darurat dikeluarkan SK Kepala BNPB dan tidak mengambil tanggung jawab sesuai UU untuk menetapkannya," ujar keterangan pers YLBHI yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (29/3).

Dalam PP yang dimaksud, bakal diatur mengenai langkah pemerintah terkait karantina, baik itu karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah hingga pembatasan sosial. Artinya PP juga mengatur mekanisme patroli yang belakangan dilakukan aparat keamanan.

Sedangkan hingga kini belum ada aturan resmi yang mengatur mekanisme pembubaran massa untuk menekan wabah. Aksi pembubaran mulai dilakukan setelah Maklumat Kepala Kepolisian Negara RI no.Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona Covid-19 dikeluarkan 19 Maret lalu.

Selain perkara mekanisme, PP juga harus menjamin hak rakyat sehingga menghindari tindakan sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan UU No. 122 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pada Pasal 4 UU tersebut diatur bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam bangsa, pemerintah tidak boleh mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengandung diskriminasi.

"Oleh karena itu mengkriminalkan rakyat hanya berdasarkan maklumat dan belum ada penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dari Pemerintah adalah perbuatan semena-mena dan melawan hukum," ujar keterangan tersebut.

Pada sejumlah video pembubaran massa yang diterima YLBHI, terdapat pernyataan anggota Polri memerintahkan anggotanya membawa penyelenggara acara ke kantor polisi. Hal ini menurut YLBHI tak bisa dilakukan.

"Penggunaan pidana dalam hal ini hanya akan menempatkan yang bersangkutan dalam situasi rentan. Hal ini karena dalam proses pidana yang akan dijalani sulit memberlakukan physical distancing karena fasilitas yang minim. Apalagi jika ditahan mengingat nyaris seluruh rutan dan Lapas di Indonesia mengalami over-crowding," jelasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, YLBHI mendorong pemerintah memberlakukan karantina, memenuhi hak pangan dan kebutuhan lainnya selama masa darurat, dan tidak mengkriminalisasi masyarakat ketika tidak mengikuti situasi darurat.

sumber --=-=-=-=-


Ane mendukung pihak keamanan bertindak tegas meski tanpa dasar aturan yang jelas,
ane juga mendukung pihak pemerintah daerah mengambil diskresi menetapkan karantina wilayahnya meski belum didukung peraturan pemerintah pusat,
ini kondisinya darurat,
ancaman virusnya hitungannya bukan minggu, bulan, apalagi tahun,
tapi hari ke hari.

Pemerintah juga lemot nih nerbitin PP buat ngatur karantina daerah emoticon-Hammer
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sebelahblog dan 26 lainnya memberi reputasi
25
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona
30-03-2020 07:51
Gini kok mau total lockdown

Pdhl cm diomeli blm dipentung kyk India sdh bnyk yg sambat

Ndanio aplg kl sdh 2 minggu lokdon total diterapkan beneran, duit habis, kopi habis, rokok habis, teh habis, makan dijatah, anak nangis minta ini itu kira2 njeritnya kyk apa? Pemerintah lg yg salah?

emoticon-Rusia
profile-picture
profile-picture
profile-picture
EvraeLeonheart dan 24 lainnya memberi reputasi
25 0
25
profile picture
kaskus addict
30-03-2020 08:04
Ya iyalah, ntar bilangnya gegara terlambat LD, atau gak ada persiapan nanganin LD..pdhl bnyk waktu..
Sekarang sih liat india aja, negara kita mirip lah, tp dia LD nya cepet, baru 800 udah LD.. bisa ke atasi gak si covid disana.. bisa jd study case buat perbandingan
0
profile picture
kaskus addict
30-03-2020 08:43
@gigiemaskeren terlambat LD tapi beli udud sebungkus2, biar bisa keluar2, bisa sambil nongki2 di warkop, giliran di bubarin polisi lsg dapet teguran cem yayasan model begini, belom lg kalo di gebug cem di india, wuih, lsg banyak laporan ke komnas ham dah..ibarat bocah, bandel tapi cengeng, tukang ngadu pula
6
profile picture
kaskus addict
30-03-2020 13:01
@gigiemaskeren LD di india malah jd chaos sih menurut gw, ribuan org malah kumpul dijalanan mau plg kekampung, karena dikota gak ada penghasilan, semua transportasi jg stop, ujungnya yg niatnya mau membatasin ruang gerak warga, malah buat mereka berkumpul dalam jumlah ribuan dijalan, malah jd sumber epidemi
0
profile picture
kaskus maniac
30-03-2020 22:22
jangan cuma liat gebuknya doang. pemerintah sana tegas, karena modal PP. ada payung hukumnya, bukan cuma sekedar himbauan macam sini

disamping itu, pemerintah menggelontorkan anggaran, buat subsidi warganya selama lokdon

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona

pemerintah jamin kebutuhan dasar warganya, warga wajib nurut diatur sama pemerintah. kalo gak nurut, ya digebuk. itu baru adil
emoticon-Cape d...
0
profile picture
kaskus addict
31-03-2020 00:08
@kureno23q yakin kejadiannya gitu?noh di berita pada mudik gara2 gk ada penghasilan dan gk cukup makan di kota besar, sampe ujung2 nya ricuh..kl memang di "guyur", knp pada ngotot ke kampung?sampe ada yg jalan kaki karna gk ada angkutan umum samasekali
0
profile picture
kaskus maniac
31-03-2020 07:36
@fadlan2889emang beneran di "guyur" kok, yg jadi masalah yaitu proses logistik, dan pendistribusian bantuan

 YLBHI Sebut Polisi Langgar Hukum Bubarkan Massa Kala Corona

kalo di pikir2, masalah di india punya banyak kesamaan disini. banyak orang yg kerja di kota besar, tapi bukan warga asli. alias tidak terdaftar dalam KK daerah setempat
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia