REPUBLIKA.CO.ID,  DEPOK -- Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, opsi local lockdown akan dilakukan jika disetujui Pemerintah Pusat.

"Kewenangan ada pada Pemerintah Pusat, kami buatkan kajiannya yang akan  disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat  (Jabar) sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah," ujar Dadang dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (28/3).

Menurut Dadang, dengan melihat perkembangan penyebaran COVID-19 demikian masif di Kota Depok saat ini, sudah seharusnya dilaksanakan karantina wilayah.di Jabodetabek. "Kajian kami, Kota Depok seharusnya dikarantina," ujarnya.

Dia menambahkan, langkah-langkah taktis yang dilakukan, di antarannya, koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jabar yang dilakukan secara langsung, penanganan kasus sesuai protokol, tracing pada orang-orang yang kontak erat dan penanganan area sekitar, pengawasan intensif bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan orang terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri.

"Penyemprotan disinsfektan, sosialisasi secara masif, menggerakan relawan dan juga kami sudah meyiapkan rumah sakit yaitu RSUI. Serta, saat ini, sedang dipersiapkan rumah sakit lapangan di area RSUD Kota Depok hingga alternatif menyiapkan ruang sekolah yang akan didedikasikan sebagai tempat penanganan kasus ringan COVID-19," ungkap Dadang. 


Sumber : https://republika.co.id/berita/q7xuk...rintah-pusat 

====================================

Kasus Corona Meningkat, Depok Bikin Kajian Lockdown

TEMPO.CO, Depok – Jumlah pasien positif corona atau Covid-19 di Kota Depok meningkat signifikan.

Data per tanggal 28 Maret 2020, jumlah pasien positif di Kota Depok sudah mencapai 29 kasus atau meningkat 8 kasus dibandingkan dengan sehari sebelumnya.

“Terkonfirmasi positif meninggal 3 orang, sembuh 4 orang,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, Sabtu 28 Maret 2020.

Penambahan signifikan juga terjadi pada pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).

Jika pada tanggal 27 Maret 2020, PDP berjumlah 193, hari ini jumlah PDP sudah mencapai 272 kasus, dengan penyelesaian kasus 16 orang dan masih dalam pengawasan 256 orang.

Orang Dalam Pemantauan (ODP) pada tanggal 27 Maret 2020 berjumlah 720, saat ini sudah mencapai 869 orang, selesai 187 orang dan masih dalam pemantauan 682 orang.

“Untuk PDP yang meninggal saat ini berjumlah 12 orang,” kata Dadang.

Melihat perkembangan kasus yang terus meningkat, Dadang mengatakan, pihaknya sedang mengkaji opsi local lockdown.

“Dengan melihat perkembangan penyebaran COVID-19 demikian massive di Kota Depok saat ini, sudah seharusnya dilaksanakan karantina wilayah di Jabodetabek,” kata Dadang.

Dadang mengatakan kewenangan untuk menyatakan suatu daerah memberlakukan lockdown untuk menghindari penyebaran kasus corona ada di tangan pemerintah pusat. " Kita buatkan kajiannya yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah,” ujarnya. 


Sumber : [url=read://https_metro.tempo.co/?url=https%3A%2F%2Fmetro.tempo.co%2Fread%2F1325089%2Fkasus-corona-meningkat-depok-bikin-kajian-lockdown%2Ffull%26view%3Dok][/url]https://metro.tempo.co/read/1325089/...ajian-lockdown

===================================

Siap-siap bagi warga Depok..
Mungkin bentar lagi akan diterapkan karantina wilayah. 
Tetap waspada dan jangan panik..