nevertalkAvatar border
TS
nevertalk
Soal Bayar SPP Pakai GoPay, Nadiem: Enggak Ada Urusannya sama Kemendikbud


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga mantan CEO Gojek, Nadiem Makarim, angkat bicara terkait polemik pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan ( SPP) mengunakan GoPay. Menurut Nadiem, metode pembayaran SPP seperti apa pun untuk sekolah swasta bukanlah urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Itu kan enggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali. Sekolah-sekolah kayak swasta kan menerima apa pun cara pembayaran, dia mau pilih bank apa," kata Nadiem dalam acara satu dekade Mata Najwa di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020). 

"Dia mau ke metode pemilihan pembayaran apa, itu bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Nadiem. 

Baca juga: Bayar SPP Pakai Go-Pay yang Terwujud Saat Nadiem Jadi Mendikbud... 

Sebelumnya, melalui sebuah siaran resmi pada Senin (17/2/2020), Senior Vice President Sales GoPay Arno Tse mengatakan, orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain, seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler, dengan GoPay. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills. Arno menyampaikan, GoPay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi. 

Meski cara itu disambut baik, pertanyaan pun muncul terkait inovasi Gojek tersebut, salah satunya apakah ada instruksi dari Nadiem agar program ini berjalan. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai, pembayaran uang SPP menggunakan GoPay merupakan ide yang baik. Menurut dia, pembayaran dengan cara digital seperti itu memang tak bisa dihindarkan. Baca juga: Soal Bayar SPP Pakai Go-Pay, Nadiem Diminta Kasih Penjelasan untuk Tepis Isu Konflik Kepentingan Kendati demikian, Dede mengatakan, Komisi X akan memprotes apabila pembayaran SPP melalui GoPay itu berdasarkan instruksi Nadiem Makarim yang merupakan mantan CEO Gojek. 

Sebab, menurut dia, ini sama dengan Nadiem menyalahgunakan kewenangannya. "Karena itu kan sama saja menggunakan kewenangan ataupun menggunakan kepentingan sendiri," ujar Dede, Senin (17/2/2020). "Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada," kata dia.


https://nasional.kompas.com/read/202...a-kemendikbud


NGELES BANGET NADIEM

INI STRATEGI BUAT PROMOSIIN BISNISNYA

HARUSNYA JADI MENTERI NETRAL, BUKAN CARI KESEMPATAN

JANGAN TERKESAN MONOPOLI emoticon-Cool

KAN BISA PAKE OVO, DANA DAN SEMUA PEMBAYARAN ONLINE emoticon-No Hope

Diubah oleh nevertalk 20-02-2020 02:26
meoomiuu
sebelahblog
4iinch
4iinch dan 5 lainnya memberi reputasi
2
2.1K
36
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.9KThread40.2KAnggota
Tampilkan semua post
peyotpetotAvatar border
peyotpetot
#4
te es ga baca beritanya sendiri? emoticon-Hammer2

Quote:


terserah sekolahnya, mau pake cara apaan
kan bukan menterinya yang ngasih "petunjuk" buat pake gopay

emoticon-Cool

dulu waktu gw sekolah, BCA buka loket di dalam sekolah gw ...................................... emoticon-Ngacir
Diubah oleh peyotpetot 20-02-2020 03:04
lickmyballs
ruuuruuu
mana.mana.aja
mana.mana.aja dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Tutup
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.