News
Batal
KATEGORI
link has been copied
15
Lapor Hansip
13-01-2020 15:06

ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan

ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan
Kurnia Ramdhana

Minggu, 12 Januari 2020

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Undang-Undang KPK Nomor 19/2019 terbukti memperlambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut ICW, itu dibuktikan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"KPK melakukan tangkap tangan yang melibatkan salah satu Komisioner KPU karena diduga menerima suap untuk pertukaran anggota DPR RI. Banyak pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini, membuktikan bahwa pimpinan KPK dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Minggu (12/1/2020).

Kurnia menjelaskan, setidaknya ada dua kasus dari peristiwa OTT Wahyu yang dijadikan alasan ICW menyebut UU KPK memperlambat kerja KPK. Kasus yang pertama adalah seperti tindakan penggeledahan di Kantor PDIP yang harus mendapat izin melalui Dewan Pengawas (Dewas) KPK). Padahal, menurut Kurnia, penggeledahan itu sifatnya mendesak dan seharusnya tidak perlu izin dulu.

"Faktanya terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. Ini disebabkan adanya Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas. Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak manapun," tutur Kurnia.

Menurut Kurnia, jika menunggu izin Dewas itu bisa membuang-buang waktu dan membuat orang terduga pelaku korupsi itu menghilangkan bukti-bukti penting. Atas dasar inilah Kurnia menyebut fakta pertama ini memperlambat kinerja KPK.

"Logika sederhana saja sebenarnya, bagaimana mungkin tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti dapat berjalan dengan tepat serta cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas? Belum lagi persoalan waktu, yang mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti," ucapnya.

Kasus kedua adalah isu tim KPK yang diduga dihalang-halangi saat sedang melakukan penyelidikan. Kurnia menyebut seharusnya seluruh pihak itu bersikap kooperatif dan tunduk pada proses hukum yang sedang dijalani KPK.

"Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata. Sebab, pemberlakuan UU KPK justru menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut," tegas dia.

Oleh karena itu, ICW mendesak agar Presiden Jokowi tidak menghiraukan kondisi KPK yang dinilai makin lemah. ICW Juga mendesak Presiden agar segera menerbitkan Perppu KPK.

"Untuk itu, ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru. Penerbitan Perppu harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelamatkan KPK. Dan KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum," pungkasnya.

https://m.detik.com/news/berita/d-48...an-buang-badan


ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan
ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan
ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan

Paham gak lu cong???Menghambat apa gak cong itu namanya??? @joesatriyono

emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)emoticon-Blue Guy Bata (L)

Quote:Original Posted By joesatriyono


https://m.liputan6.com/amp/4150993/m...mbat-kerja-kpk

bahkan dengan UU yang baru, posisi dewas TIDAK AKAN MENGHALANGI KINERJA KPK. Yang kemaren tereak-tereak UU KPK baru dan dewas akan menghalangi kinerja KPK kan para aktivis wannabe

Diubah oleh .noisscat.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
4iinch dan 4 lainnya memberi reputasi
3
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan
13-01-2020 17:56
Quote:Original Posted By joesatriyono
sorry ane mau ngequote ente tapi panjang bener, ane pakek hp soalnya.

menghambat dalam hal apa to gan? bukannya, dalam tindakan pro justitia justru harus memililiki dasar hukum yang kuat? dasar hukum yang kuat didapat dari mana? salah satunya ya dari izin dewas dimana dalam izin tsb ada rekomendasi-rekomendasi yang bakal menguatkan posisi hukum tindakan pro justitia.

dewas juga isinya bukan kaleng-kaleng lho, mereka ahli-ahli hukum yang menurut ane bisa ngasih masukan-masukan yang baik buat posisi hukum tindakan KPK, ane lebih gedek liat KPK kalah di pra peradilan daripada KPK butuh waktu yang lebih lama buat dapet izin dari dewas.

dan lagi, yang ente takutkan dari "lamanya" waktu untuk mendapatkan izin dari dewas itu apa? ente takut barang bukti hilang? ente takut barang bukti itu disenbunyikan? jangan maen-maen lho gan udah 3 orang pakek rompi oren di kasus ini dari 4 orang tersangka, dan kuncinya ada di WS, kalo di keterangan WS menyebutkan adanya barang bukti yang diduga hilang atau dihilangkan, silahkan ente baca-baca ini dulu

https://m.hukumonline.com/klinik/det...laku-kejahatan


Pake ceramah si TOLOL ....

Si HARUN AJA DI LUAR NEGERI DONGO



ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan
ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan
ICW: UU KPK Baru Memperlambat Kerja KPK, Jokowi Jangan Buang Badan
Diubah oleh .noisscat.
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia