Ma'ruf Minta Polisi Awasi Masjid Penyebar Kebencian



Cirebon, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan perlu ada pengawasan dari polisi dan pemerintah daerah untuk memperingatkan masjid-masjid yang dalam acara dakwahnya mengandung narasi kebencian. 

"Masjid yang dijadikan tempat menebar kebencian harus diingatkan dan diperingatkan supaya tidak dibiarkan masjidnya untuk menyebar kebencian. Itu harus aktif dari kepolisian maupun pemda untuk melakukan pencegahan," kata Ma'ruf saat membuka Festival Tajug 2019 di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/11).

Festival Tajug 2019 merupakan acara tahunan yang digelar oleh Keraton Kasepuhan dan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Festival diisi sejumlah lomba dan pameran produk yang digelar hingga 24 November mendatang.


Acara tersebut dihadiri Sultan Sepuh XIV Kesultanan Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Selain mengerahkan polisi, Ma'ruf mengatakan perlu pendataan yang jelas masjid mana saja yang berpotensi terpapar.

"Nanti kita minta dewan masjid untuk mencari, untuk memetakan. Kita recheck lagi mana masjid yang perlu pembinaan supaya tidak menebar narasi-narasi kebencian, permusuhan, tapi sebaliknya membangun narasi kerukunan," ucap Ma'ruf 

Ma'ruf mengingatkan bahwa masjid harus diisi dengan narasi kerukunan dan kasih sayang. Ajaran ini, kata Ma'ruf, sesuai dengan ajaran Sunan Gunung Jati, salah satu Walisongo penyebar agama Islam yang berasal dari Cirebon.

Menurutnya, ajaran Sunan Gunung Jati tak jauh dari menjaga tajug atau masjid dengan pengajaran, pengajian, dan khotbah yang baik seperti dilakukan para ulama terdahulu.

"Jangan sampai ada distorsi penggunaan masjid dari fungsinya yang benar. Ini yang harus kita jaga, agar jangan sampaikan sumpah serapah, kebencian, permusuhan, caci maki," katanya.

Selain menjaga masjid, lanjut Ma'ruf, Sunan Gunung Jati juga berpesan untuk menjaga fakir miskin. Menurutnya, negara turut bertanggung jawab atas jaminan hidup para fakir miskin. Terlebih hal ini telah diatur dalam UU untuk menjaga fakir miskin dan anak telantar.

Ma'ruf menuturkan angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9 persen. Ia berharap angka ini dapat dikurangi hingga 0 persen agar tak ada lagi fakir miskin di Indonesia.

"Negara punya kewajiban, orang kaya punya kewajiban, dan kalau tidak diatasi semua ikut berdosa. Saya kira ini tanggung jawab besar bangsa negara. Jadi ini tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Jokowi, karena itu kita tekan angka kemiskinan yang masih 9 persen supaya menjadi 0 persen," paparnya.
sumur


Ustaz Somad Dipolisikan karena Bicara Soal Salib, PKS: Itu untuk Internal



Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai tak ada yang salah dari ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) yang belakangan dipersoalkan sejumlah pihak. Ustaz Somad kekinian dilaporkan ke Polisi atas dugaan penghinaan terhadap salib sebagai simbol agama tertentu.

Hidayat mengatakan pernyataan UAS merupakan jawaban atas pertanyaan dalam pengajian yang digelar secara internal antarumat Islam di sebuah Masjid. UAS, kata Hidayat, juga tak menyebut agama tertentu dalam pernyataannya yang dinilai kontroversial.

"Ustaz Abdul Somad kan ditanya tentang hal itu, dan beliau menjawab. Pertanyaan itu dalam satu pengajian tertutup di Masjid-nya, beliau tidak menyebut agama manapun, tidak menyebut tuhan apapun, dan beliau hanya menyebut tentang yang ditanyakan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

"Sekali lagi, (Ustaz Somad) tidak menyebut agama di luar Islam, menyebut Tuhan yang lain juga tidak, mencaci maki apalagi. Tapi kemudian ini menyebar," sambungnya.

Hidayat menganggap apa yang disampaikan UAS terkait isi ceramahnya merupakan penjelasan sebagai tokoh agama kepada umat. Apa yang menjadi penjelasan dari UAS itupun juga menjadi konsumsi bagi internal umat Islam khususnya dalam pengajian tersebut.

"Jadi menurut saya memang tugas tokoh agama untuk menjelaskan dan harusnya memang karena ini adalah untuk internal, ya memang harusnya dipahami dalam konteks internal. Tidak dalam konteks, apalagi sekali lagi beliau tidak menyebut agama manapun, tidak menyebut Tuhan apapun," kata Hidayat.

Hidayat kemudian meminta polisi berlaku adil terkait adanya laporan ke Markas Kepolisian Resor Sikka di Nusa Tenggara Timur atau NTT terhadap UAS yang dilakukan Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere pada Sabtu (17/8/2019).

Ia meminta pihak kepolisian mengusut siapa penyebar video ceramah UAS dalam laporan terkait. Pasalnya, kata dia, apa yang disampaikan UAS dalam video ceramahnya merupakan bersifat internal umat Islam.

"Kenapa dalam konteks ini polisi tidak mengejar mereka-mereka yang menyebarkan video ini keluar? Kan itu video di dalam, untuk kepentingan internal. Menyebarkannya keluar, di luar izin daripada Ustaz Abdul Somaad dan menghadirkan kehebohan, biasanya polisi langsung ngejar. Kok kali ini tidak ya?" kata Hidayat.
sumur