Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak mengubah sistem anggaran digital DKI agar lebih 'smart'. Anies pun memastikan perubahan sistem itu bisa meminimalisir adanya kesalahan anggaran.

Awalnya Anies menjelaskan, tujuannya ingin mengubah sistem anggaran itu untuk memaksa semua pihak agar berperilaku jujur dan rajin. Hal itu, menurutnya, dapat meminimalisasi kesalahan dalam rencana anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Karena itulah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan (anggaran) lagi," kata Anies di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).


Menurutnya, sistem anggaran di Pemprov DKI Jakarta saat ini bebas input, sehingga jika ada kesalahan di anggaran tidak diketahui penyebabnya.

"Seperti sekarang kalau ada penyimpangan, seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan, nggak bisa dibedakan tuh, kenapa? Ya karena sistemnya bebas," jelasnya.

Namun Anies memastikan jika sistem anggaran itu sudah diubah menjadi lebih 'smart', Pemprov DKI akan lebih mudah untuk melakukan pengecekan anggaran. Ia juga mengatakan sistem anggaran itu akan segera diluncurkan.

Ia pun meminta masyarakat bersikap bijak dengan adanya polemik anggaran DKI saat ini. Ia meminta masyarakat tak meramaikan kesalahan anggaran itu.

"Dan kita mengetahui ini sejak tahun lalu, tapi ya itu tadi, kami ini di pemerintah, kalau ada masalah ya dikoreksi, perbaiki. Bukan diramaikan, insyaallah akan segera beres," ucapnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merespons soal polemik sistem anggaran digital milik Pemprov DKI Jakarta yang dinilai Gubernur Anies Baswedan tidak smart. Ia mempersilakan Anies untuk meningkatkan kualitas sistem e-budgeting Pemprov DKI, tapi jangan menghapusnya.

"Jika @DKIJakarta dan pak @aniesbaswedan berniat untuk MENINGKATKAN KUALITAS e-budgeting yang sekarang agar LEBIH SMART, SILAHKAN. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali ke cara manual. @KPK_RI," kata Syarif melalui Twitter-nya, @LaodeMSyarif, seperti dilihat detikcom, Sabtu (2/11). (zap/tor)

Sumber :

https://m.detik.com/news/berita/d-47...ading?single=1

Baru tahu gak ada passwordnya kalau mau input

Lebih smart lagi biar gak bocor ke publik, tutupi waring dan korden

Ayo partai bungsu dorong evaluasi apbd yang sudah di laksanakan pada tahun sebelumnya dan buka kimono biar publik bisa melihat :