News
Batal
KATEGORI
link has been copied
59
Lapor Hansip
31-10-2019 15:39

Anies Salahkan e-Budgeting Buatan Ahok, Djarot: Tergantung Manusianya

Quote:Anies Salahkan e-Budgeting Buatan Ahok, Djarot: Tergantung Manusianya

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap sistem rancangan anggaran secara digital alias e-budgeting sebagai penyebab adanya anggaran yang kontroversial, seperti lem aibon Rp 82 miliar.

Pendahulunya, Djarot Saiful Hidayat menyebut kesalahan pada sistem e-budgeting tergantung pada manusia yang memasukkan data.

E-budgeting sendiri dibuat oleh Gubernur era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Djarot selaku Wakil Ahok saat itu, menganggap petugas yang menginput data berperan besar kalau terjadi kesalahan pada e-budgeting.

"Sebetulnya sistemnya itu tergantung pada yang menginput, tergantung manusianya juga siapa yang menginput," ujar Djarot saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).

Namun, Djarot menganggap seharusnya yang memasukan data anggaran tidak bisa sembarangan orang.

Pasalnya, untuk mengakses e-budgeting dan menginput data, dibutuhkan kode sandi khusus.

"Makanya yang begitu harus punya PIN, kode akses untuk masuk. Enggak bisa semua orang bisa masuk input," jelasnya.

Dengan begitu, kata Djarot, jika ada dugaan oknum yang melakukan kesalahan input data bisa diketahui.

"Nah oknum-oknum itulah yang menginput siapa? Kan masing-masing punya password, enggak bisa sembarangan," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pengadaan dalam rancangan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2020 masih bermasalah.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut sistem e-budgeting adalah penyebabnya.

Masalah yang muncul soal anggaran itu adalah viralnya anggaran untuk beli lem aibon senilai Rp 82 miliar dan bolpoin Rp 123 miliar.

Anies menganggap dua hal itu merupakan komponen dari kegiatan yang belum dibahas sampai rampung.

Anies menjelaskan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pihaknya hanya merencanakan sampai kegiatan dan jumlah anggaran.

Sementara sistem e-budgeting mengharuskan pihaknya mencantumkan komponen kegiatan.

E-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran buatan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sistem ini dibuat untuk memudahkan Pemprov dalam menyusun anggaran.

Mantan Mendikbud ini menganggap sistem digital ini tidak sepenuhnya otomatis. Menurutnya untuk melakukan verifikasi rancangan anggaran, masih harus dilakukan secara manual.

"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini ketika menyusun RKPD di situ diturunkan bentuk kegiatannya," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

https://www.suara.com/news/2019/10/3...ung-manusianya


Ayo wan jangan mau kalah.. emoticon-Marah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 3 lainnya memberi reputasi
4
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Anies Salahkan e-Budgeting Buatan Ahok, Djarot: Tergantung Manusianya
31-10-2019 16:09
Tetep sistem lah. Kenapa? Karena sistem harusnya dibuat memang untuk mencegah terjadinya kesalahan saat orang-orang bodoh ini menginput. Kalau masih bisa ngelolosin markup anggaran, buat apa dibuat sistemnya?

Gue pernah buat sistem e-budgeting juga, dan sudah dipake beberapa daerah WTP yang aktif sampe sekarang. Di sistem yang gue buat, ada namanya "Standar Harga" yang dipake untuk men-standarkan maksimal anggaran per item belanjanya.

Kasarnya buat lo-lo yang ngga tau soal sistem beginian tapi sok ngerti nih, misal lo ngajuin belanja lem aibon, otomatis harga dan satuannya ngikutin standar yang ditentuin. Lo cukup ajukan volumenya aja, total sudah terkalkulasi otomatis.

Adapun kalo ternyata harga real lem aibon ini berbeda dengan wilayah lo, lo tetep bisa mengubah harga pokoknya. TAPI TAPI TAPI, penyesuaian harga lem aibon yang lo ubah ini akan dikirimkan ke SKPD dulu untuk dilakukan verifikasi. Sebelum harga yang lo ajukan belom disetujui, lem aibon yang lo ajukan tetep pake harga standar yang udah ditentuin di awal. Dan buat catatan tambahan, semua proses verifikasi ini tetap dalam sistem.

Penting lagi nih ya, sistem yang gue bikin nyatet semua aktifitas log pengguna. Jadi siapapun yang melakukan input bakal ketahuan operatornya. Misal ada SKPD yang ngelolosin pengajuan standar harga yang dimarkup, maka langsung ketauan dari SKPD mana dan siapa operatornya. Enaknya pas audit ngga perlu langsung nyalahin gubernurnya. Tapi langsung ke verifikatur.

Mau daerah lo WTP dengan sistem yang pintar? PM gue emoticon-Recommended Seller
profile-picture
profile-picture
profile-picture
caerbannogrbbt dan 7 lainnya memberi reputasi
7 1
6
profile picture
kaskuser
31-10-2019 16:17
"Standar Harga" sistem yang lo buat didapet darimana gan?
2
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 16:27
@marlock aplikasi gue udah integrasi dengan SimDa, gan. Lo tau kan apa itu SimDa dan udah berapa lama dipakenya di Indonesia? Nah standar harga di aplikasi gue diambil dari yang pernah diajukan dan telah terverifikasi dari SimDa ini. Bisa dikatakan juga dengan data mining lah. Emang sistem yang pintar harusnya begitu.
2
profile picture
kaskuser
31-10-2019 16:52
@Unapzeus jadi sistem ngunci harga ya, ga bisa diinput manual?
2
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 16:56
@marlock betul. Tapi kalau lo baca lagi komentar gue, operator tetep bisa input manual harga itemnya, tapi akan masuk tahap verifikasi SKPD terlebih dahulu sebelum dapat digunakan.

Baca pelan-pelan ya...
0
profile picture
kaskuser
31-10-2019 17:30
@Unapzeus Okelah kalo dari input harga harus ikut "standar harga" biarpun harganya nanti diuji/verifikasi ntah by sistem atau manual.

Kalo untuk kebutuhan transparancy sih sudah cukup menurut gue, jangan sampe orang lain bisa input & lognya ga ada. Dan kalo orang yang ga punya hak akses bisa input & tanpa log baru itu kesalahan sistem.

Penambahan fitur lain-lain dari data mining, itu masalah aplikasi ikut perkembangan jaman. Setau gue aplikasi ya harus update terus, baik untuk menjaga fitur yang sudah ada berjalan baik juga penambahan fitur lain.
1
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 17:41
ini masalah harga yang dimarkup apa jumlah itemnya yang berlebihan....emang bisa dibatasi jumlah pembeliannya?
0
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 17:42
Yup. Soal pengembangan dan penambahan fitur pastinya terus berkesinambungan. Dan tiap daerah biasanya ada perda yang mana aplikasi juga mesti ikut aturan mainnya. Jadi tiap daerah ada penyesuaiannya. Belum lagi aturan dari pusat (misal BPK dan Kementerian) yang tiap tahun ada penyesuaian juga.

Pokoknya kalau dari validitas dan integritas data, di aplikasi ane bisa dipertanggungjawabkan dari tingkat bawah. Dan ada pencegahan dari kesalahan input.
1
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 17:45
@obnoxiouspussy Jumlah pembelian sih ngga dibatasi, gan. Hanya harga sudah ditentukan. Tapi ini baru aturan main di harga untuk item pembelian ya. Belum validasi maksimal pagu anggaran untuk tiap rekening. Kalau untuk jumlah pembelian, masuknya ke validasi pagu anggaran. Mau ane jelasin detailnya?
1
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 17:54
@Unapzeus please....
0
profile picture
kaskuser
31-10-2019 18:00
@obnoxiouspussy jangan jumlahnya gan, kalo memang mau buat sistem yang baik. Aibon dan komponen lain bisa dimasukin/ga ke anggaran pendidikan, jika diperlukan berapa jumlah yang diperlukan sekolah.

Jaman sebelumnya pasti sudah ada pa saja yang dibutuhkan untuk pendidikan, tinggal update (tambahkan atau kurangi) lebutuhan menyesuaikan kondisi perperiode.

Ga ada pemutakhiran data malah bahaya, satu contoh dulu penggunaan kertas itu mutlak dan jaman sekarang bisa tergantikan secara elektronik, Tapi anggaran kerta masih dicantumkan dengan kondisi-kondisi seblumnya (tidak dikurangi)
1
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 18:02
@obnoxiouspussy Tapi syaratnya ente mesti tau juga tentang penganggaran daerah ya. Nanti ane jelasin panjang lebar malah ente ngga ngerti, kan percuma.
0
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 18:16
@obnoxiouspussy @marlock Ngga bisa begitu karena contohnya sekolah ya, kebutuhan lem aibon untuk masing-masing sekolah pasti ngga sama. Tiap rekening pembelanjaan itu ada maksimal pagu yang dianggarkan, dan rincian belanja ngga bisa melebihi pagu yang dianggarkan.

Misalnya begini, katakanlah ada rekening ATK, pagu 500 juta. Nah di bawah rekening ini muncul belanja apa yang berhubungan dengan ATK. Bebas mau beli pulpen atau kertas berapa, yang jelas pagu anggarannya segitu. Katakanlah pagu segitu dipake buat belanja pulpen semua ya silakan.

Catet ya, itu baru tahap di sekolah, yang menginput operator sekolah.

Kemudian ada tahap asistensi, tahap asistensi adalah tahap verifikasi dan koreksi. Dari sekolah diasistensi oleh SKPD. SKPD ngeliat ada sekolah yang menganggarkan pulpen doang untuk ATK senilai pagu, dikoreksi dong. Bagaimana koreksinya, interaksi antara SKPD dan Operator sekolah langsung dari aplikasi. Sampai deal. Tahap berikutnya, dari SKPD diasistensi lagi oleh Bappeda. Prosesnya sama. Lanjut lagi, Bappeda ke Walikota. Begitu seterusnya baru ke Gubernur.

Ada berapa tahapan tuh?

Itu baru penjelasan soal jumlah ya, gan. Prosesnya sudah seperti itu.
0
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 18:46
gimana caranya yang dibold digantikan oleh komputer sesuai keinginan wanabud? apakah aplikasi agan ada feature yang bisa mendeteksi pembelian suatu barang itu dalam jumlah yang wajar atau tidak? misal pihak sekolah meng input pembelian pulpen harga 2000 sebanyak 1.000.000pc yang jumlahnya masih dibawah pagu anggaran misalnya 2.5M....
0
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 18:56
@obnoxiouspussy makin ngasal nih. Yang realistis dong. Sekolah sama Dinas Pendidikan itu beda. Penganggaran ATK untuk sekolah Jakarta mana yang sampe 2,5M? Kalau ikut alur, jadi ketahuan emang salah sistemnya. Gini aja deh, lo tau sistem e-budgeting Jakarta ngga? Ayo kita bedah supaya ketauan salah gabener atau emang sistemnya.
0
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 19:23
@Unapzeus malah ngegas sante aja gan, klo figur diatas kegedean, silahkan dibagi 100.000 biar lebih kecil....point gue tetap sama gimana caranya program menilai jumlah pembelian suatu item itu dalam batasan wajar/tidak selama harga normal dan nilainya masih dibawah pagu tanpa intervensi/supervisi manusia sesuai keinginan wanabud....
0
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 19:47
@obnoxiouspussy Ahok ngegas lo bilang prestasi. Sial emoticon-Ngakak

Ok deh, ane kalemin nih.

Karena ente nanya begitu, jadi lebih jelas kesalahan emang ada di sistem. Begini, gan. Ane jelasin lagi ya. Di berita soal anggaran DKI yang sepintas ane baca ada anggaran lem aibon sampe 82 miliar di sekolah. Sebetulnya ane pengin tanya, itu betulan sekolah atau disdik gitu, tapi ane ngga tertarik karena media betul-betul bermain politik.

Kalau memang itu dari anggaran sekolah, berarti di sistem belum ada validasi pagu anggaran dong? Mana ada sekolah bisa menganggarkan segitu besar kalau pagunya sudah dibatasi?

Menjawab pertanyaan ente, gimana ane mau jelasin batas wajar item pembelian kalau baru batas pagu aja sudah jebol?

Rasanya ane pengin jelasin gimana sistem e-budgeting yang semestinya, gan. Tapi bakal panjang ngetiknya kalau jelasinnya ke orang yang ngga ngerti penganggaran macam ente. Tapi nanti ane coba.
0
profile picture
kaskus addict
31-10-2019 20:41
@Unapzeus

kapan gue ngomong "ahok ngegas lo bilang prestasi" ????


Kalau memang itu dari anggaran sekolah, berarti di sistem belum ada validasi pagu anggaran dong? Mana ada sekolah bisa menganggarkan segitu besar kalau pagunya sudah dibatasi?


TEMPO.CO, Jakarta - Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat mengaku keliru saat memasukkan anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar dalam APBD DKI Jakarta 2020. Kepala Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, Sudarman, mengaku dirinya salah saat memasukkan anggaran itu.

"Yang masukan itu saya, saya salah pilih komponen, saya keliru," ujarnya di Balai Kota, Rabu 30 Oktober 2019.

sumur

apa masih salah sistem? pertanyaan gue belum dijawab gimana caranya memprogram smart feature yang bisa menolak entry pembelian ketika parameter yang dinput masih dalam batas wajar.....parameter apa yang bisa dipakai untuk menilai pembelian tsb bukan pemborosan.....
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia