alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
219
Lapor Hansip
17-10-2019 05:40

Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Fahri Hamzah: Tanda KPK Frustrasi

Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Fahri Hamzah: Tanda KPK Frustrasi


Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan kritik kepada Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK), jelang diberlakukannya UU KPK pada Kamis (17/10/2019).

Melalui jejaring Twitter pribadinya, Fahri menyebut banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK justru menjadi bukti kalau lembaga antirasuah itu gagal dan frustrasi memberantas korupsi.

Tanggapan itu mengacu pada artikel tentang KPK yang berhasil melakukan 20 OTT sepanjang tahun 2019.

Menurut Fahri Hamzah, OTT justru menunjukkan ketidakmampuan KPK untuk menangani kasus korupsi di Tanah Air.

"OTT bukan saja pertanda gagal tapi frustrasi KPK karena gagal memberantas korupsi," cuitnya, Rabu (16/10/2019).

Bukan tanpa sebab, Fahri mengatakan istilah OTT tidak ada dalam undang-undang manapun. KPK mestinya memberantas korupsi sampai akar-akarnya, tak sekadar menangkap pelakunya.

"Korupsi itu dicegah sampai tak ada lagi bukan diintip untuk ditangkap seperti polisi lalu lintas di lampu merah yang sembunyi untuk menilang," imbuh Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, di bulan Oktober ini sejumlah kepala daerah tertangkap dalam OTT KPK atas dugaan korupsi dan suap.

Mereka di antaranya, Bupati Lampung Utara yang Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Indramayu Supendi dan Walikota Medan Dzulmi Eldin.

Sementara itu, UU KPK hasil revisi setelah disahkan, otomatis akan berlaku pada 17 Oktober 2019, meski sempat menuai kontroversi.

Sebelumnya, sejumlah pihak menolak undang-undang baru tersebut lantaran dinilai memuat pasal-pasal yang melemahkan KPK.

Mereka lantas mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kendati begitu, saat ditanya wartawan terkait Perppu KPK Presiden Jokowi enggan memberikan pernyataan.

https://www.suara.com/news/2019/10/1...-kpk-frustrasi

monggo dijilat bong komen si fahri.. udh sesuai arahan dari kakak pembina tuh, kpk diganti jd komisi pencegah korupsi emoticon-Traveller
Diubah oleh KASKUS.HQ
profile-picture
profile-picture
profile-picture
tsar_king dan 9 lainnya memberi reputasi
8
Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Fahri Hamzah: Tanda KPK Frustrasi
17-10-2019 09:00
Quote:Original Posted By yellowmarker
menurut artikel si venom, KPK bisa memanipulasi gencar tidaknya OTT dilakukan,
kapan gencar dan kapan tidak gencar,
lu tau nga, tidak semua OTT itu kejadian uang tertangkap basah di tangan pelaku,
seperti kasus di malang yang sewa pengacara yusril itu,
memakai cocokmologi pengusaha bawa koper isi uang ditangkap di tempat yang berbeda dengan pejabatnya,
'oh, akan terjadi suap', begitu narasinya.


Logic lu fail gondrong... emoticon-Ngakak (S)

Kalo KPK aja bisa menyetting kapan mau OTT, artinya kejadian suap menyuap di situ sering terjadi dong..

Kalo kejadian itu sering terjadi, bagaimana mungkin lu menyebutnya sebagai "narasi" emoticon-Ngakak (S)

Orang gila macam apa yang menyebut sebuah daerah yang sering terjadi tindakan kriminal, perampokan, pembunuhan, dlsbnya sebagai daerah yang di narasikan "daerah kriminal"?? emoticon-Ngakak (S)

Lah wong KPK aja sampe bisa ngatur jadwal OTT, berarti kejadian suap menyuap itu sering banget terjadinya dong di sana.. emoticon-Ngakak (S)

Dan lu menyebut itu "narasi"?? Situ sehat.. emoticon-Ngakak (S)

Quote:di tengah tekanan politik mereka menggencarkan operasi mereka, untuk menarasikan tangkap tangan tadi.


Menarasikan tangkap tangan bagaimana? Lu mau nyebut kalo KPK memanipulasi kasus begitu? Jadi di kepala lu semua pelaku OTT itu aslinya di jebak? emoticon-Ngakak (S)

Biar kate yg di tangkep bukan pejabatnya langsung.. Kan bisa di cek hubungan antara orang yang di OTT dengan si pejabat.. Apakah dia ajudannya, atau bawahannya.. Cek aliran dananya.. Cek keterangan para pelaku yg di OTT.. Cek harta kekayaan si pejabat yang tuduh.. Apakah sesuai dengan profil pendapatannya.. Cek kaitan kewenangan si pejabat dengan proyek yang berhubungan dengan kasus OTT...

Banyak jalan menuju arab gondrong.. emoticon-Ngakak (S)

Quote:begitu juga dengan penetapan tersangka, juga memilih timing, aku liatnya itu manipulatif sekali.
seperti Nahrawi itu, meski kasusnya sudah lama tapi penetapan tersangkanya tepat setelah revisi UU KPK disahkan, tepat setelah Saut Situmorang mengundurkan diri.


Lu mau bilang kalo si nahrawi itu aslinya ga bersalah? emoticon-Ngakak (S)

Quote:begitu juga dengan narasi gencarnya OTT yang bahkan diamini peneliti pusat kajian anti korupsi UGM.
coba lu baca artikel si venom.

emoticon-Cape deeehh


Narasi itu bisa di anggap narasi kalo kita mengada2kan yang tidak ada..

Bukan narasi namanya kalo ente memang berburu di dalam kebun binatang...

Binatangnya memang ada, masalah ente mau nembaknya kapan itu suka2 ente...

Narasi itu kalo ente mengada2kan yang tidak ada.. emoticon-Ngakak (S)
0 0
0
profile picture
kaskus addict
17-10-2019 09:13


mereka manipulatif di pemilihan timing, kapan untuk gencar dan kapan untuk tidak, mana yang disimpan, mana yang diproses,

korupsi itu salah, suap menyuap itu salah, tapi yang mendasari pemilihan timing oleh KPK itu juga bukan sesuatu yang benar.

narasiku bukan di pembenaran korupsi, tapi di mengakui bahwa KPK itu sejatinya manipulatif.



Narasi yang dibikin lebih demi keberlangsungan KPK itu sendiri sebagai individu (Indeks Prestasi KPK) dan bukan negara (Indeks Persepsi Korupsi).

orientasi kerja KPK bagai LSM asing,

persis seperti Veronika Koman.

emoticon-Cape deeehh

icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.