- Beranda
- Berita dan Politik
Anies soal 2 Tahun Pimpin Jakarta: Baru 40% Perjalanan Tugas
...
TS
i.am.legend.
Anies soal 2 Tahun Pimpin Jakarta: Baru 40% Perjalanan Tugas
Anies soal 2 Tahun Pimpin Jakarta: Baru 40% Perjalanan Tugas
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bicara soal dua tahun masa jabatannya. Dia menyebut waktu dua tahun baru 40 persen dari total perjalanan tugasnya di DKI Jakarta.
"Banyak program-program yang sekarang sudah berjalan, sudah dilaksanakan, tapi sebenarnya masih in progress. Karena memang ini baru 40% dari perjalanan tugas di DKI Jakarta," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Dia mengaku Pemprov DKI mengedepankan pembangunan lewat kolaborasi dengan masyarakat. Dia mengatakan masyarakat memiliki peran dalam membangun Jakarta.
"Pertama kita membangun Jakarta dengan pendekatan kolaborasi pendekatan kerja bersama kolaborasi ini dilakukan oleh Pemprov DKI bersama dengan warganya," tuturnya.
Anies menyebut masyarakat sengaja dilibatkan dalam penyelesaian masalah Jakarta. Keterlibatan masyarakat, menurut Anies, merupakan solusi efektif atasi masalah.
"Kita ingin agar solusi kota Jakarta itu, solusi sesuai kebutuhan masyarakat. Solusi paling efektif adalah libatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan," kata Anies.
Dia menyatakan banyak pekerjaan yang butuh waktu. Anies mengaku banyak tantangan dalam menjalankan program yang dijanjikannya.
"Saya ingin menempatkan itu supaya kita sama-sama menyadari bahwa sesungguhnya banyak hal yang dikerjakan memerlukan waktu, dan sebagian, itu menimbulkan tantangan di saat menjalani," pungkas Anies. (haf/aik)
sumber
☆☆☆☆☆☆☆☆
Seperti biasa. Kolaborasi dengan masyarakat katanya. Artinya semua diserahkan ke masyarakat, apa maunya masyarakat. Nah, Pemprov tinggal mengeksekusi.
Mau Monas bebas pakai? Gampang. Bongkar pagar taman. Monas yang sudah rapi harus dikembalikan fungsinya sebagai taman rakyat. Maka hancurlah rumput-rumputnya sampai meranggas. Jangan tertipu dengan acara agama. Lihat saja sekarang. Padahal masih tertera peraturan disana yang melarang menginjak rumput. Monas tidak rapi lagi? Gampang. Tinggal minta dana perbaikan untuk memperindah Monas katanya. Sedikitlah kalau masih hitungan M.
Mau Jakarta bebas polusi? Gampang. Bikin aturan ganjil genap, perluas. Paksa masyarakat untuk naik angkutan umum, lalu klaim keberhasilannya meningkatkan penumpang TJ. Sementara motor biarkan masuk jalan protokol dengan alasan keberpihakan. Paksa semuanya naik sepeda. Jalurnya tidak ada? Gampang. Lebarkan trotoar, persempit jalur kendaraan. Trotoar bagi dua dengan pejalan kaki.
Mau usaha berjalan? Gampang. Trotoar luas. Bebaskan PKL berjualan di trotoar. Peduli setan dengan UU. UU buatan manusia. Mencari rejeki adalah ibadah dan jihad demi keluarga. Dijamin Allah.
Kali bau? Gampang. Tutup pakai waring. Solusi jitu untuk menutup kekumuhan. Masih bau? Gampang. Tinggal guyur dengan serbuk anti bau untuk mengurai endapan di kali. Waringnya kemana? Gak tau. Tanya aja dia.
Jalanan kumuh? Gampang. Tinggal digambar. Gambar apa aja yang penting penuh warna. Dijamin mata akan terpana dengan keindahan sudut-sudut jalan di ibukota. Jangan berharap jalanan akan bagus. Tinggal berhitung sama pemerintah, mana jalan nasional, mana jatahnya Pemda. Yang jatah Pemda kapan-kapan aja dibagusinnya.
Jakarta kurang indah? Gampang. Bikin patung bambu. Mau bentuknya macam apa yang penting bambunya bukan dari Tiongkok. Bambunya rusak? Gampang. Bikin tumpukan bronjong. Cari filosofinya. Yang penting kawat bajanya made in Indonesia. Koq mahal ya? Wah gak tau. Kan waktu tandatangan gak ngecek lagi.
Jakarta banjir? Santai. Belanda masih jauh. Musim penghujan belum datang. Normalisasi gak bisa menghilangkan banjir. Harus pakai cara Naturalisasi. Koq gak jalan-jalan? Repot. Soalnya naturalisasi juga harus menggusur eh menggeser. Lagipula belum tentu naturalisasi bisa menghilangkan banjir. Itu buktinya yang udah normalisasi masih banjir juga. Solusinya? Bikin bendungan! Udah? Udah, pemerintah pusat yang bikin, Pemda yang maksa dipercepat. Biar apa? Biar nanti kalau musim penghujan dan Jakarta gak banjir, biar gampang diklaim itu keberhasilan gue.
Jakarta rusuh? Gampang. RS milik Pemda siap sedia. Korban demo rusuh dijamin Pemda. Jadi kalau mau demo rusuh jangan kuatir. Ambulance juga siap sedia.
Gak punya rumah? Gampang. Bikin rumah dp 0%. Dicicil ya. Harus yang berpenghasilan 7 juta buat beli rumahnya. Sama tanahnya? Gak. Ini rumah lapis. Rumah susun? Bukan. Rumah lapis. Dilapisi harapan dan doa.
Tapi gak semua bisa beli rumah dp 0%. Gampang. Tanah Pemprov masih banyak dan luas. Nanti dibikin rumah. Pemda yang danain. Situ tinggal tempatin. Gak perlu modal. Cagar budaya gak penting. Itu masa lalu. Kita fokus aja ke masa depan.
Taman di Jakarta kurang? Gampang. Berhentikan RPTRA. Ganti nama dengan yang lain. Nanti pengerjaannya dikebut.
Rumah dinas rusak atapnya? Gampang. Tinggal ajuin anggaran. Berapa sih yang dibutuhin? Gak sampai 1 T kan?
Uang Pemprov banyak. Bahkan kalau mau, TGUPP bisa aja nambah jadi 1000 orang. Kerjanya? Gampang. Tinggal bikin laporan. Cuma lapor. Gak repot.
Apa kata lu aja Nies.
Diubah oleh i.am.legend. 16-10-2019 00:20
gagalproduk dan 24 lainnya memberi reputasi
25
8.3K
122
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
669.7KThread•40.1KAnggota
Tampilkan semua post
mony372an
#3
Quote:
- UMP DKI Jakarta tiap tahun juga naik yak. Ini bukan prestasi. Kalau mau hitung besarannya, 2017 ke 2018 naiknya kisaran 8%. Sebelumnya di tahun 2015-2016 pernah naik 15%. Jadi kenaikan UMP itu bukanlah prestasi. (Di sisi lain , buruh mintanya lebih gede dari yang ditetapkan Anies. Anies tetapkan 3,9jt, Buruh minta 4,2jt. Urusan ini emang gak akan pernah selesai. Manusia gak pernah puas).
- Jaman Ahok menjabat, dia sudah kasih bantuan lansia dengan besaran yang sama. Namun saat itu masih menggunakan uang operasional dia pribadi. Untuk membantu lansia lebih banyak lagi, programnya sudah dirancang . sistemnya sama seperti KJP. Jadi yang dilaksanakan Anies itu cuma meneruskan program masa Ahok yang namanya sedikit diganti. Sebelumnya: "Kartu Jakarta Lansia" kemudian diganti jadi "Kartu Lansia Jakarta". Sistem sebelumnya direncanakan non-tunai, mirip KJP masa Ahok. Kemudian berubah jadi seperti KJP plus yang bisa diuangkan tunai.
- Program pengembangan KJP menjadi KJP plus. Jika sebelumnya dengan KJP hanya bisa non-tunai demi menghindari kebocoran dan pemakaian yang tidak sesuai peruntukan, dengan KJP plus uangnya bisa ditarik tunai sehingga bisa digunakan sesukanya. Perubahan ini bisa memberi manfaat lebih atau malah merugikan sangat bergantung pada si pemakai. KJP plus memberi kebebasan lebih pada pengguna namun jadi lebih longgar krn pengguna bisa pakai uang tunai itu untuk apa saja, tidak hanya untuk barang-barang keperluan sekolah seperti tujuan semula program ini dibuat.
- Sama seperti poin nomor 2, hanya dana-nya dahulu berasal dari CSR. Ahok sudah merencanakan programnya untuk menjangkau lebih banyak kaum disabilitas namun belum sempat terlaksana sehingga akhirnya baru bisa dijalankan pada masa Anies.
- Jaman Ahok juga sudah ada.
- Ini bisa dibilang realisasi salah satu program Anies saat dulu menjabat sebagai menteri pendidikan. Patut diapresiasi, dilestarikan dan ditingkatkan.
- Terusan programnya Ahok dengan beberapa perubahan desain seperti adanya ruang yang direncanakan untuk pedagang kaki lima di trotoar. Pada rencana Ahok, pedagang kaki lima tidak ditempatkan di trotoar, tapi disediakan tempat tersendiri. dikumpulkan dalam satu lokasi, sehingga tidak menyebar demi memudahkan pengawasan. Kita belum bisa menilai bagaimana hasil dari perubahan desain masa Anies untuk menampung pkl. Utk JPO, inipun sebenarnya rencana Ahok, hanya desain belum ada. Jadi desain yang dipakai sekarang setahu gw memang baru ada di masa Anies.
- ANDA BUTUH OPERASI MATA.
- Bagi orang awam, janji terpenuhi. Bagi orang yang paham, janji diakal-akali agar terpenuhi. Janji awal adalah rumah tapak yang harganya terjangkau utk bisa dimiliki oleh rakyat kecil. Realisasinya: rumah susun (atau rumah lapis, sesuka kalian saja lah) yang tidak bisa mendapat status hak milik dengan kisaran harga yang tidak mungkin digapai oleh rakyat kecil, Marketnya adalah masyarakat menengah - menengah atas dengan pendapatan minimal 7 juta. Cicilan per bulan kisaran 2 juta. Rakyat kecil gak akan mampu.
- Urusan ritual agama, urus saja sendiri-sendiri. Jika utk urusan ritual dasar agamamu saja perlu diingatkan orang lain apalagi diwajibkan orang lain, anda adalah pribadi yang kekanak-kanakan.
- Luar biasa karena akhirnya bisa nyaingin istiqlal dan mekah sebagai lokasi ibadah? sebagai warga Jakarta, saya tidak memandang ini sesuatu yang luar biasa. Perubahan kebijakan dari Ahok ke Anies adalah Ahok melarang penggunaan monas utk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan urusan negara dan pemerintahan. Dia ingin Monas jadi lokasi netral. Sedangkan Anies membolehkan semua hal bisa dilakukan di Monas asalkan meminta ijin dan diijinkan oleh pengelola Monas. Perubahan ini memberi dampak positif dan negatif. Positifnya Monas jadi lebih terbuka, beragam kegiatan bisa dilakukan di tempat itu. Negatifnya, dipakai juga sebagai ajang show of force dari kalangan tertentu berkali-kali.
- Coba lebih konkrit. Dari jaman dulu sampai jaman Ahok juga sudah dilestarikan dan didorong utk semakin tampil, hanya ada aturannya. jangan sembarang tampil. Coba jelaskan apa bedanya dengan jaman Anies?
- Coba lebih konkrit. Dari jaman dulu sampai jaman Ahok, makanan Betawi disemarakkan. Coba jelaskan apa bedanya dengan jaman Anies?
- Memangnya sejak kapan acara dan kegiatan agama Islam dilarang seenaknya? gak usah ngarang-ngarang lah. Jaman Ahok itu diusahakn untuk semua sesuai aturan, dan itu dilakukan dengan konsisten. Jika kamu merujuk pada pelarangan kegiatan ibadah di monas, hal itu terjadi memang karena begitulah kebijakan Ahok utk kawasan monas. Umat kristen yang mau bikin acara ibadah di MOnas pun dilarang kok. Gak usah merasa sebagai korban spesial yang paling sial deh.
- Memangnya adzan di jaman Ahok diapain? dilarang-larang? kapan dilarangnya? ini bawaan fitnah yang digaungkan sudah sejak jaman Jokowi maju pilgub yang akhirnya mendapat angin dengan naiknya Ahok menjadi gubernur menggantikan Jokowi. Dengan adanya non-muslim, fitnah berbasis kebencian ini akhirnya mendapatkan sasaran empuknya. Untuk kamu yang masih berkutat dengan pemikiran hasil fitnah ini dan menyebarluaskannya, elu adalah orang guoblok yang brengsek.
gagalproduk dan 13 lainnya memberi reputasi
14