- Beranda
- Berita dan Politik
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
...
TS
indrainiesta28
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.
"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).
Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.
"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.
Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.
"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)
http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/
Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum
Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.
"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).
Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.
"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.
Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.
"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)
http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/
Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
2.4K
48
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Tampilkan semua post
jaguarxj220
#1
Kalau yang saya lihat di Jakarta sih tidak ada pencegahan sama sekali, mulai dari yang simple, kenapa polisi selalu menjaga penerobos jalur busway di ujung, bukan di awal jalur, rambu2 ganjil genap tidak jelas, polisi banyak yang tidak bisa membedakan P dan S dicoret, penindakannya asal.
Kasus Trump itu ditangani khusus oleh Robert Mueller, saya rasa cukup transparan. Anyway, Trump memang punya banyak sekali kasus, sampai ada Wikipedia Page khusus untuk itu (bukan hanya saat dia naik jadi Presiden).
Saya harap anda tidak terlalu naif untuk menyatakan tidak ada sama sekali permainan di belakang layar di politik Indonesia. Terlalu banyak kasus dimana penguasa (dan mantan penguasa) beserta kroni nya tidak dihukum secara adil, tidak ada penindakan, dan diabaikan. (Tidak perlu saya jelaskan karena banyak).
Serta saya tidak yakin Presiden saat ini tidak bertindak seperti pendahulunya. Pernyataan saya ini didasarkan pengamatan historis pada kasus yang melibatkan high profile individual sebelum2nya. Jadi saya minta pembuktian kalau kasus ini tidak seperti kasus serupa di masa lalu. (Jangan dibalik, saya yang membuktikan penyebab kasus ini mandek)
Kasus dahlan iskan pertama saat dia Dirut PLN (gardu 2011-2013), kedua kasus BUMD Jatim (2000 -2010), ketiga kasus mobil listrik saat dia jadi Menteri.
Ketiganya tidak berhubungan, dan Kejaksaan ngotot sekali mencari2 kasus, karena ketiganya kalah di MA, maka saya anggap mencari2 kasus, dan terasa politis, apalagi Jaksa Agung adalah kader Nasdem, which is politician (ex anggota DPR pula).
Makanya saya harap, next jaksa agung jangan dari politisi, tetapi orang netral yang tidak ada beban politik. (Walaupun itu ya terserah presiden sih)
Kasus Trump itu ditangani khusus oleh Robert Mueller, saya rasa cukup transparan. Anyway, Trump memang punya banyak sekali kasus, sampai ada Wikipedia Page khusus untuk itu (bukan hanya saat dia naik jadi Presiden).
Saya harap anda tidak terlalu naif untuk menyatakan tidak ada sama sekali permainan di belakang layar di politik Indonesia. Terlalu banyak kasus dimana penguasa (dan mantan penguasa) beserta kroni nya tidak dihukum secara adil, tidak ada penindakan, dan diabaikan. (Tidak perlu saya jelaskan karena banyak).
Serta saya tidak yakin Presiden saat ini tidak bertindak seperti pendahulunya. Pernyataan saya ini didasarkan pengamatan historis pada kasus yang melibatkan high profile individual sebelum2nya. Jadi saya minta pembuktian kalau kasus ini tidak seperti kasus serupa di masa lalu. (Jangan dibalik, saya yang membuktikan penyebab kasus ini mandek)
Kasus dahlan iskan pertama saat dia Dirut PLN (gardu 2011-2013), kedua kasus BUMD Jatim (2000 -2010), ketiga kasus mobil listrik saat dia jadi Menteri.
Ketiganya tidak berhubungan, dan Kejaksaan ngotot sekali mencari2 kasus, karena ketiganya kalah di MA, maka saya anggap mencari2 kasus, dan terasa politis, apalagi Jaksa Agung adalah kader Nasdem, which is politician (ex anggota DPR pula).
Makanya saya harap, next jaksa agung jangan dari politisi, tetapi orang netral yang tidak ada beban politik. (Walaupun itu ya terserah presiden sih)
Diubah oleh jaguarxj220 26-09-2019 09:27
0