News
Batal
KATEGORI
link has been copied
48
Lapor Hansip
17-09-2019 19:59

UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal

Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.

"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.

"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.

Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.

"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/

Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum emoticon-Kalah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Lapor Hansip
25-09-2019 23:14
Balasan post Chen21
Kalau begitu, polisi kenapa tidak ditekan untuk lebih melakukan pencegahan kriminal supaya tidak merugikan masyarakat, sepertinya KPK terus yang ditekan.
Padahal pelaku korupsi, seharusnya terpelajar dan memahami hukum tipikor dengan baik.

Oh, dan satu lagi, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas di UU baru, padahal itu baik untuk mencegah korupsi terjadi, dan memudahkan menangkap pelaku2 nya.

Kriminalisasi pada orang2 tersebut didasari oleh sentimen politik, begitu juga dengan KPK saat ini kan ?
Secara institusi KPK dikebiri dan dikriminalisasi dengan tuduhan Taliban, walaupun buktinya tidak kuat, dan tidak dibawa ke pengadilan.

Lalu bedanya, di negara maju, prosesnya lebih transparan, sementara di Indonesia tidak.

Dalam kasus ipar presiden, apa anda yakin di belakang layar (yang tidak transparan) tidak ada apa2..?

Faktanya, kasus dahlan iskan yang ditangani kejaksaan, nilainya Miliaran Rupiah (kasus mobil listrik, dll), walaupun ternyata kejaksaan kalah di MA. (Sepertinya sarat muatan politis).
Sehingga kejaksaan seharusnya boleh menangani kasus besar.
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia