News
Batal
KATEGORI
link has been copied
48
Lapor Hansip
17-09-2019 19:59

UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal

Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.

"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.

"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.

Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.

"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/

Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum emoticon-Kalah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
25-09-2019 22:49
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Ya, kasus yang anda dengar bisa saja terjadi, di luar kasus korupsi sekalipun, kasus penggelapan, penipuan (seperti kasus biro jasa umroh bodong misalnya), memang seperti itu keadaannya di negara ini.

Yang salah adalah, kewenangan KPK untuk menangkap high profile individual beserta kerabat dan yang dia lindungi sangat minim, apalagi banyak kasus komisioner KPK dikriminalkan, atau kasus lama yang pernah menimpa dirinya, dibuka2 lagi.

Jadi nanti jika komisioner KPK mau menindak high profile individual, kasus lama yang disimpan, bisa dipakai dan dibuka lagi.

Maka kewenangan dewan pengawas KPK, juga harus bisa melindungi KPK dari kriminalisasi selama mereka menjabat. Kalau yang saya lihat, dewan pengawas malah bisa menemui tersangka KPK. Kok kesannya melindungi tersangka, bukan komisioner KPK nya.

Kalau Kejaksaan dan Polisi sudah ada pengawasnya, apa kasus korupsi yang melibatkan high profile individual, yang sudah berhasil diselesaikan oleh mereka berdua ?

Maka dari itu, hukuman korupsi sebaiknya disesuaikan dengan nilai korupsinya, tetapi hal tsb tidak diatur di UU KPK dan KUHP yang baru.


karena itu lebih baik mencegah agar masyarakat tidak dirugikan.

memangnya waktu menangani kasus adik ipar jokowi, pemimpinnya dikriminalisasi dan kasus2 lama diungkit lagi?

tidak akan bisa, kriminalisasi akan selalu ada di negara yang menganut hukum di atas segalanya. di negara yang menganut hukum diatas segalanya, kasus2 lama akan bisa dipakai untuk menjatuhkan seseorang. di negara2 maju juga terjadi kriminalisasi. trump dan keluarganya kapanhari kena kasus masa lalu dengan stormy daniel, russiagate yang tidak terbukti, sekarang ukrainegate. trudeu sekarang kena kasus foto lama yang dianggap rasis (entah ada dampak hukumnya atau tidak). kalau tidak salah hillary clinton juga pernah kena kasus lama penghapusan email atau benghazi, saya lupa. selain itu kalau tidak salah jaksa agung amerika serikat juga sekarang sedang diungkit masalah pelecehan seksual yang terjadi beberapa tahun lalu. kabinet trump sedang digoyang dengan kasus masa lalu. meskipun bukan kasus hukum di dunia hiburan, tweet lama kevin hart dan sutradara GOTG membuat mereka dipecat. para wanita dan pria tiba2 bermunculan menuduh orang2 terkenal melakukan pelecehan seksual di masa lalu.
mungkin hanya di sistem kerajaan seorang raja bisa mengabulkan hak imunitas.

menurut undang2 lama, KPK menangani korupsi diatas 1 miliar. dibawah 1 miliar ditangani polisi atau kejaksaan. jadi seingat saya tidak ada yang high profile atau tingkat nasional. saya merasa sering dengar atau baca beritanya kasus korupsi lokal di radio atau surat kabar, tapi saya tidak dapat mengingat. entah kenapa hanya ingat kasus2 yang besar2 di tingkat nasional atau luar biasa besar korupsinya, sedang kasus2 lokal diabaikan oleh memori saya. saya hanya tau kasus korupsi baru2 ini di lokal Surabaya, kasus jasmas. jadi mungkin korupsi2 yang ditangani polisi dan jaksa adalah tingkat lokal.
0 0
0
profile picture
kaskuser
25-09-2019 23:14
Kalau begitu, polisi kenapa tidak ditekan untuk lebih melakukan pencegahan kriminal supaya tidak merugikan masyarakat, sepertinya KPK terus yang ditekan.
Padahal pelaku korupsi, seharusnya terpelajar dan memahami hukum tipikor dengan baik.

Oh, dan satu lagi, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas di UU baru, padahal itu baik untuk mencegah korupsi terjadi, dan memudahkan menangkap pelaku2 nya.

Kriminalisasi pada orang2 tersebut didasari oleh sentimen politik, begitu juga dengan KPK saat ini kan ?
Secara institusi KPK dikebiri dan dikriminalisasi dengan tuduhan Taliban, walaupun buktinya tidak kuat, dan tidak dibawa ke pengadilan.

Lalu bedanya, di negara maju, prosesnya lebih transparan, sementara di Indonesia tidak.

Dalam kasus ipar presiden, apa anda yakin di belakang layar (yang tidak transparan) tidak ada apa2..?

Faktanya, kasus dahlan iskan yang ditangani kejaksaan, nilainya Miliaran Rupiah (kasus mobil listrik, dll), walaupun ternyata kejaksaan kalah di MA. (Sepertinya sarat muatan politis).
Sehingga kejaksaan seharusnya boleh menangani kasus besar.
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia