Indonesia dengan segala polemiknya




Urusan politik memang rada ribet dan ruwet. Belum lagi bila ada tikung sana-sini. Sisip sana-sini alias yang lebih kita kenal sebagai "korupsi".

Indonesia sedang panas-panasnya saat ini. Situasi perpolitikan sedang merajai berbagai media massa saat ini. Ditambah dengan isu tentang kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang disinyalir adanya oknum yang tak bertanggung jawab atas pembakaran pada daerah wilayah bagian barat Indonesia yaitu di provinsi Sumatera tepatnya Riau, Pekan Baru dan Jambi juga provinsi ibu kota baru; ikut pula menjadi bagian dari istilah daerah kabut asapyang dampak asapnya bagi masyarakat di sekitarnya sudah dalam tahap berbahaya hingga membuat nyawa melayang, kasus penyakit ISPA yang semakin bertambah kian hari. Bukan hanya itu tentunya berdampak pula pada perekonomian daerah dan  masyarakat.

Lalu apa hubungannya saya membahas tentang kebakaran sedang tema kali ini adalah RUU KPK? Tenang gan. Ini hanya sisipin opini dikit. Tidak menutup kemungkinan dalam kasus ini ada unsur politiknya juga. Betul tidak komandan? Skip ajalah guyz! Lanjut!

Entah apa yang terjadi di negara ini. Semua terlihat membara. Terlebih ada demo besar-besaran dari kalangan mahasiswa yang bisa agan sista lihat dan baca. Ada yang berlangsung dengan damai dan tertib, ada pula yang berakhir ricuh. Saya tak bisa mengutip banyak link yang menyajikan konten-konten yang membahas tentang demo besar-besaran itu. Tapi saya lampirkan satu link yang membahas tentang kericuhan demo. Klik link ini aja bila gansis berniat cari tahu. Buat nambah referensi atau sekadar menjadi pengamat politik independen bagi diri sendiri atau untuk di perbincangkan ke siapa pun tentang masalah terkini bangsa kita yang kata orang-orang dalam keadaan darurat. Kalo darurat masukin aja ke ICU bang hehe. Oke. Back to topic about RUU KPK.





Semua perdebatan hingga saat ini belum menemukan keputusan final. Kok gitu? Ini untuk RUU lain bro. Perihal RUU KPK sudah ada keputusan kok. Penasaran? Lanjut bacanya gansis. Jangan lupa sediain air bila anda membara. Rada-radanya bakal nyesek nih. Ya udah daripada nanggung nyeseknya terusin bacanya. Siap nyesek? Lanjut!

Opini tentang adanya pe-revisi-an beberapa Rencana Undang-Undang di negara ini baik itu RUU KUHP, RUU pertanahan, RUU Minerba, RUU permasyarakatan, RUU yang membahas sumber daya alam, dan RUU KPK serta perihal kebakaran hutan dan lahan telah menuai pro kontra yang menjadikan segala komponen masyarakat baik dari kalangan akademisi, petani, buruh, para perempuan, mahasiswa dan juga dari kalangan pengamat politik ikut menyuarakan unek-unek atau opini. Apakah itu disebabkan oleh kekesalan atau berdasarkan sebab lain. Bisa iya bisa tidak.

Kapan bahas keputusannya Ry? Sabar bre. Nih simak dengan cermat yah?

Untuk menjawab pro kontra terkait RUU KPK meski demo besar-besaran, meski ada darah dan luka yang hasilnya tetap nihil tetap saja keputusannya bikin nyesek. Mau tahu keputusan Bapak Presiden Jokowi. Ini guyz:



Tetapi sepertinya kita masih ada harapan nih guyz.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana salah satu yang mengkritisi sikap Presiden atas penolakannya mencabut UU KPK baru dan menolak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) bersama sejumlah lembaga akan mengajukan judicial review ke MK.



Lalu apakah revisi RUU KPK menguatkan atau melemahkan pihak KPK? Saya bukan pengamat politik atau pun sangat suka dengan politik. Namun, sebagai warga negara Indonesia berdasar hasil baca sana-sini, ubek ini-itu saya memiliki pandangan bahwa revisi UU KPK yang baru melemahkan KPK terkait adanya pengekangan terhadap KPK dengan adanya pembentukan dewan pengawas yang memiliki kewenangan lebih dalam pengambilan keputusan (penggeledahan, penyitaan dan penyadapan), berubahnya KPK dari lembaga independen menjadi lembaga yang berada dalam kekuasaan eksekutif di mana dewan pengawas berada di bawah kekuasaan pimpinan tertinggi yaitu Presiden (Pasal 37 E ayat 1), pembatasan umur minimal berumur 50 tahun untuk menjadi pimpinan KPK dengan kata lain kawula muda tak punya kesempatan untuk menduduki kepemimpinan KPK, dengan menjadinya anggota KPK sebagai aparatur negara otomatis akan tunduk pada pemerintah. Jika orang-orang dalam lingkup pemerintah itu jujur atau tak korupsi sih tak masalah namun bila sebaliknya. Bagaimana coba?

Itu jelas-jelas memangkas kebebasan KPK. Satu lagi setiap kasus hanya memiliki batasan waktu penyelesaian penyelidikan hanya 2 tahun. Lalu apabila dalam batas waktu itu kasus tak menemukan hasil. Waw! Koruptor-koruptor bebas melenggang dong meski dampak positifnya dari pasal ini adalah memaksimalkan kinerja KPK agar lebih efisien dan cekatan dalam penetapan suatu kasus. Apakah kinerja KPK lambat? Entahlah.

Mengapa pemerintah sibuk menetapkan Revisi Undang-Undang yah sedangkan permasalahan rakyat paling terbawah pun kemungkinan masih banyak yang belum tersentuh. Apakah ini demi sebuah prestasi karena periode DPR akan berakhir? Mungkin ulasan tentang ini bisa gansis baca di sini.

Belum lagi RUU KUHP yang pasal-pasalnya ada yang membahas wanita keluar malam atau gelandangan akan didenda Rp.1.000.000,00, hewan yang berkeliaran di tanah yang ada benih bibitnya akan didenda Rp.10 juta. Oh nooooo! Duit dari mana tuh buat bayar denda. Makan aja susah buat rakyat kalangan menengah ke bawah. Nyekik abizz guyz.  Bagaimana coba bila pemilik unggas terjatuh atau melakukan hal yang mendadak gitu (tak bisa ditolak) dan peliharaannya berlarian sendiri mencari makan. Gimana kira-kira pendapat gansis terkait pasal-pasal karet yang multitafsir tersebut? Meski sebagian pasal dari RUU KUHP itu bagi otak sederhanaku ini masih setuju-setuju aja.



Thank's for reading my thread.