Soal Mahasiswa Demo Tolak RUU di Depan DPR, Fahri: Masalahnya Apa?

Beranda

...

Berita dan Politik
Soal Mahasiswa Demo Tolak RUU di Depan DPR, Fahri: Masalahnya Apa?

i.am.legend.

24-09-2019 12:46

Soal Mahasiswa Demo Tolak RUU di Depan DPR, Fahri: Masalahnya Apa?

Soal Mahasiswa Demo Tolak RUU di Depan DPR, Fahri: Masalahnya Apa?

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak paham dengan protes yang disampaikan massa mahasiswa yang menolak pengesahan sejumlah RUU. Ia heran mengapa massa seolah tidak ingin undang-undang Indonesia turut 'bereformasi' sesuai zaman.

Fahri mencontohkan soal RUU Pemasyarakatan yang ditunda pengesahannya. Menurut dia, RUU Pemasyarakatan yang sedianya disahkan hari ini berlandaskan semangat demokrasi.

"UU kolonial perlu kita ganti dengan UU demokrasi. Sistem pemenjaraan mesti kita ubah dengan pemasyarakatan, sesuai dengan ruh demokrasi. Demokrasi itu nggak ada lagi pemenjaraan. Nggak ada pemenjaraan. Itu mazhab lalu. Itu yang kita lawan. Kok sekarang pada pengin dianiaya lagi oleh negara," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Fahri juga menyinggung soal RUU KUHP. Fahri menegaskan RUU KUHP juga menjunjung tinggi nilai demokrasi.

"KUHP ini adalahKUHP demokrasi, negara batasi segala bentuk tindakan yang sifatnya represif terhadap rakyat. Maka dari penjara diganti dengan denda. Kok kita pengin balik kolonial, ada apa?" ujarnya.

Soal KUHP, Fahri pun mencontohkan soal pasal-pasal yang jadi kontroversi publik. Di antaranya soal denda terhadap gelandangan dan pemilik unggas yang membiarkan hewannya masuk ke pekarangan orang.

Fahri mengaku tidak mengerti apa yang dipersoalkan massa mahasiswa. Ia menilai saat ini mental masyarakat Indonesia masih feodal.

"Itu ada di KUHP lama, bukan KUHP baru. Di KUHP baru dijadikan denda. Masalahnya apa? Kita ini ingin dianiaya negara. Memang mentalitas kita jelek. Kita ini sebenarnya feodal. Kita ini ingin ada Ratu Adil, ada yang menyiksa, ada yang mengontrol kita. Maunya gitu. Mentalitas kita ini masih rusak, mesti diperbaiki. KUHP ini datang untuk merombak itu," pungkasnya.
(idh/tsa)
sumber

☆☆☆☆☆☆

Kesampingkan dulu soal Fahri ini. Entah kenapa, Fahri sama sekali tidak menjadi sasaran tembak para mahasiswa, padahal dia paling ngotot untuk urusan RKUHP, UUKPK, dan RUU lainnya yang bulan ini rombongan masuk dalam rencana pengesahan, meskipun akhirnya ada yang dibatalkan.

Kemarin ada yang bertanya, bagaimana sih proses pemilihan dan penunjukan Tim Perumus RKUHP? Kita bahas sama-sama disini.

Ingat, sejarah RKHUP dibawah ini terbilang panjang tulisannya. Tidak disarankan bagi buzzer bloon yang asal anti pemerintah agar terlihat cerdas tapi tidak mau belajar sejarah. Atau mereka yang hanya memposisikan diri sebagai bagian dari anti pemerintah tapi abai terhadap kapasitas otaknya sendiri.

Tulisan dibawah bisa menyebabkan perasaan bodoh berkepanjangan bagi yang asal anti RKUHP, atau yang merasa lebih pintar dari para pakar hukum dan guru besar hukum.

□□□□□□

Quote:

Alasan Ingin KHUP Cita Rasa Nasional

Ternyata mimpi untuk mempunyai KHUP dengan cita rasa Nasional sudah ada sejak setengah abad silam, saat berlangsung Seminar Hukum Nasional I di Semarang.

Dalam seminar yang berlangsung pada 1963 tersebut muncul berbagai masukan untuk “RKHUP asli Indonesia.” Antara lain, perlunya perluasan delik-delik kejahatan keamanan negara, ekonomi, juga kesusilaan.

Gagasan lahir, antara lain, karena selain KUHP yang dipakai produk pemerintahan kolonial, yang sejumlah pasalnya juga tak bisa dilepaskan untuk kepentingan pemerintahan jajahan, juga perlu aturan dan rumusan baru bagi sejumlah delik pidana.

Sumber KUHP yang dipakai bangsa Indonesia sendiri adalah hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918.

□□□□□□

Pembentukan Tim Perumus RKUHP

Pemerintahan saat itu yang masih dipimpin oleh Ir. Sukarno merespon hasil seminar dengan membentuk sebuah tim perumus. Setahun kemudian terbentuklah tim perumus RKUHP yang diketuai pakar hukumUniversitas Diponegoro, Prof. Soedarto.

Tim beranggotakan sejumlah pakar hukum terkemuka Indonesia. Mereka, antara lain, Prof. Roeslan Saleh (Universitas Gajah Mada), Prof. Moeljanto, Prof. Satochid Kartanegara, Prof Oemar Seno Adji (pakar hukum Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung), juga J.E. Sahetapy dari Universitas Airlangga.

Karena ada beberapa Tim Perumus yang wafat, maka Tim Perumus RKUHP mendapat ganti agar pekerjaan tidak setengah jalan. Masuklah Prof. Mardjono Reksodiputro, Karlinah Soebroto, Andi Hamzah, Muladi, Barda Nawawi, Bagir Manan. Soedarto memimpin tim hingga ia wafat pada 1986 dan kemudian digantikan Roeslan Saleh.

Lalu apakah Tim Perumus membuat RKHUP dari awal? Dari nol? Ternyata tidak. Tim Perumus RKUHP sepakat tidak membuat KUHP sama sekali dari nol. Tim melakukan rekodifikasi KUHP Hindia Belanda, menghilangkan “Buku III,” dan membuat penjelasan setiap pasal.

Soedarto juga meminta pandangan dua pakar hukum Belanda untuk memberi masukan RKUHP. Keduanya, yaitu Prof. D. Schaffmeister dari Universitas Leiden dan Prof. N. Keijzer dari Universitas Leiden.

Akhirnya pada tahun 1986, penyusunan Buku I yang berisi asas-asas dan penjelasan pasal-pasal selesai. Tim Perumus kemudian melanjutkan dengan menyusun Buku II, yakni dengan memasukkan pasal yang dinilai tim masih relevan ke dalam buku II (Buku yang mengatur tindak pidana berikut ancaman pidananya).

Lalu apakah Buku III yang dihilangkan tersebut? Buku III adalah buku yang memuat tentang Pelanggaran yang termuat dalam 9 BAB dari Pasal 489 hingga Pasal 569.

Saat Menteri Ismail Saleh menjadi Menteri Kehakiman ia meminta tim untuk segera menyelesaikan penyusunan RKUHP ini. Ismail dan Sunarjati Hartono yang menjabat sebagai Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terus mengawal penyusunan RKUHP tersebut. Akhirnya pada 1993 Ketua Tim, saat itu dipegang Mardjono Reksodiputro menyerahkan naskah lengkap RKUHP kepada Ismail Saleh di kantornya. Mardjono menjadi ketua tim sejak 1987 hingga 1993.

Ketika Menteri Ismail Saleh lengser dan digantikan Oetojo Oesman, praktis tidak ada kemajuan dalam pembuatan RKUHP itu. Bisa disebut, hampir selama lima tahun RKUHP ini hanya “ngendon” di Kementerian Kehakiman.

RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan lagi ketika Muladi menjadi Menteri Kehakiman. Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara. RKUHP ini juga pernah diberikan ke DPR. Baru pada 2013 DPR secara intensif melakukan pembahasan RKUHP. Benny K. Herman dari Fraksi Demokrat memimpin Panitia Kerja pembahasan RKHUP.

Pada 5 Juni 2015 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP. DPR dan Pemerintah sepakat merampungkan pembahasan itu dalam tempo dua tahun yaitu sampai akhir 2017 –yang akhirnya terlewati.

Dengan perjalanan seperti ini, jika RKUHP yang terdiri sekitar 780 pasal itu disahkan pada 2018, maka berarti inilah rancangan undang-undang yang terbilang paling lama pembuatannya dalam sejarah bangsa ini. Jika dihitung dari Seminar Hukum Nasional I di Semarang, memakan waktu sekitar 55 tahun! Lebih dari setengah abad!

□□□□□□

Sekarang , setelah mendapat penjelasan diatas, masihkah ada orang-orang yang merasa sangat dan paling pintar?

Mereka, para guru besar dibidang hukum, punya niat mulia, niat tulus, agar bangsa Indonesia tidak dianggap sebagai bangsa pengekor, bangsa plagiat, bangsa yang hanya bisa memakai tanpa membuat, MESKIPUN pada kenyataannya memang tak bisa. BUKTINYA RKHUP juga adalah REVISI dari KUHP buatan Kolonial Belanda.

Menilik dari sejarah perjalanan pembentukan Tim Perumus yang telah bekerja sejak 1964, artinya RKUHP pasti banyak mendapat perubahan seiring perjalanan waktu. Seiring perubahan jaman dan kondisi perjalanan bangsa Indonesia yang mengalami pasang surut politik dan keamanan nasional.

Mengapa ada penolakan? Karena kita sebagai bangsa, telah terbiasa memakai produk kolonial yang telah meresap mendarah daging.

Tapi hebatnya, ketika pasal-pasal mengenai makar dan keamanan negara, atau UU darurat warisan kolonial dipakai untuk penjerat warga negara Indonesia yang terbukti bersalah, langsung ditolak dan dikritisi dengan alasan sudah tidak up to date, karena sudah kuno dan tidak relevan lagi.

Jadi maunya apa?

Kalaupun hal ini dianggap salah, maka yang dipersalahkan adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia terlalu sombong! Banyak diantara kita yang selalu berteriak anti aseng anti asing. Selalu membuat narasi anti aseng anti asing. Padahal kita cinta mati dengan produk asing, tak bisa lepas dalam keseharian dari produk aseng. Lebih suka memegang USD dibanding Rupiah. Lebih suka memakai barang produk aseng karena murah dan tersedia dimana-mana.

Kita sebagai bangsa Indonesia terlena dengan sifat yang mudah menghina bangsa lain, padahal saat kita sibuk tertawa dan menghina, ekonomi bangsa yang kita hina lambat laun menjadi raksana dan menggurita. Alutsistanya ditakuti dunia. Dan dunia antariksanya telah menjelajah bulan. Dan disini, kita masih asik berkutat dalam perdebatan surga dan neraka, siapa yang paling berhak, siapa yang pantas masuk. Tanpa sadar bahwa kita justru jadi bahan tertawaan mereka.

Apakah itu bentuk Nasionalisme?
Bukan! Sama sekali bukan! Itu adalah bentuk kebodohan yang masif, terstrutur dan sistematis, yang dibawa oleh kadal gurun. Apalagi bangsa Indonesia masih senang saling membanggakan antar satu suku dengan suku lainnya. Belum lagi yang merasa telah melewati masa evolusi dengan yang gagal evolusi. Lalu sampai kapan?

Terakhir!

Kenapa para mahasiswa tidak menyasar mereka-mereka anggota DPR yang getol menyuaraka percepatan RKUHP menjadi KUHP seperti Fahri ini? Atau Fadli? Atau fraksi PKS? Kenapa? Padahal mereka bukanlah mahluk ghaib. Mereka asa san berkantor di gedung kura-kura (meskipun kenyataannya itu bentuk kepala garuda).

Berdebatlah dengan mereka. Bawa mereka kehadapan massa mahasiswa. Lalu dengarkan mereka bicara. Tidak setuju? Semua berpulang kepada anda. Anda yang lebih tahu arah berikutnya.

Begitulah.