Mahasiswa: Tuntutan Kami Jelas, Batalkan RKUHP dan UU KPK, Enggak Ada Lengserkan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus akan kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta Gregorius Anco membantah anggapan bahwa aksi mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

Ia menegaskan bahwa selama ini mahasiswa sudah secara tegas menyuarakan tuntutannya, yakni pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Anco menilai kedua rancangan undang-undang tersebut tak sesuai dengan amanat reformasi.

"Tuntutan kami jelas, RUU KPK dan RKUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi. Kan enggak ada tuntutan turunkan Jokowi," ujar Anco kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Secara terpisah, Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Edmund Seko mengatakan, pihaknya kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Beberapa perwakilan mahasiswa dari luar Jakarta direncanakan ikut bergabung.

Edmund memperkirakan ada 1.000 mahasiswa Trisakti yang akan turun ke jalan.

"Kurang lebih ada 1.000 mahasiwa dari Trisaksi," ujar Edmund melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019).

Setidaknya ada empat poin tuntutan mahasiswa dalam aksinya, yakni:

1. Merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

3. Merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reforma agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.

4. Merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

Menurut Edmund, mahasiswa akan tetap bertahan di gedung DPR sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Paling tidak, pemerintah dan DPR sepakat untuk membatalkan pengesahan rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah.
sumber

☆☆☆☆☆☆☆

Paham ya.
Jadi bagi yang punya agenda lain, para pendompleng, para barisan sakit hati, para pendengki, tutup mimpi mulai sekarang, dan kubur dalam-dalam keinginan untuk menyingkirkan Jokowi.

Sejak semula telah ditegaskan, ratusan ribu mahasiswa bergerak menuntut suatu perubahan, tanpa dukungan 1 komponen yaitu rakyat, ditambah dukungan yang lain meskipun samar yaitu TNI-POLRI, tak akan pernah ada yang namanya pergantian kekuasaan ditengah jalan.

Para mahasiswa ini nampaknya lebih pintar dibandingkan para begundal politik dan para pendukungnya yang menyebarkan tagar-tagar lain selain yang mahasiswa tuntut, yang menyebar opini di Kaskus atau Twitter, Facebook, group-group WA dan Line. Mereka para mahasiswa sadar, bahwa ongkos demokrasi itu teramat mahal.

Pun jika ada sebagian eksponen mahasiswa yang mempunyai niat lain dan berbeda, mereka hanyalah buih diantara gelombang lautan, yang akan hilang ketika membentur pantai, dan kembali ke lautan bergabung dengan gelombang yang besar.



Satu hal yang patut ditekankan, beberapa diantara ribuan mahasiswa-mahasiswi yang menguasai gedung MPR/DPR seperti foto diatas, sekarang ini mereka ada di partai, menjadi elite partai dan menjadi anggota MPR/DPR. Bahkan Eksponen 66 yang menyuarakan Orde Baru pun masih banyak yang bercokol menjadi anggota Dewan, baik DPR maupun DPD. Mereka bukanlah manusia karbitan yang ujug-ujug duduk disana. Mereka juga pernah turun kejalan, menghadapi situasi yang lebih keras. Dan mereka ada disana karena membawa mimpi. Tapi nyatanya mereka ikut terlena dan membuang semua mimpinya yang muluk. Dan selalu nama Rakyat menjadi bahan jualan yang laku dipasaran.

Jadi kalau sekarang ini masih saja ada begundal politik atau begundal partai yang selalu membawa nama ummat dan rakyat, tanyalah sama mereka, ummat yang mana? Rakyat yang mana?

Silakan demo, sebesar apapun juga. Tapi tolong, banyak yang juga terganggu karena akses jalan tertutup. Disana ada kepala keluarga yang tengah mencari nafkah, menjalankan tugas, yang sakit, dan lain-lain. Tak perlu caper dengan menutup jalan atau membakar ban, apalagi bertindak anarkis. Tunjukan bahwa hanya manusia yang tahu hukum dan peraturan. Tuntut selagi kalian jadi mahasiswa, mungkin hal itu berguna buat diceritakan kepada anak-anak kalian kelak.



"Nak, ayah dulu pernah ikut demo besar."
"Ohya? Ayah hebat!" "Demo apa Yah?"
"Demo RUU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Pertanian, RUU Perumahan, RUU Karantina, RUU PKS."
"Banyak benar Yah. Koq bisa?"
"Iya. Sebab anggota dewan waktu itu macam Fadli Zon dan Fahri Hamzah cuma banyak bacot tanpa bukti kerja, jadi selama 5 tahun hampir nggak ada UU yang mereka buat. Pas giliran mau lengser, mereka baru kejar setoran agar dianggap kerja."
"Gitu ya Yah. Ayah maju paling depan?"
"Iyalah."
"Terus sekarang selama 3 tahun Ayah jadi anggota Dewan, udah berapa UU yang dihasilkan Dewan periode sekarang Yah?"
"2."
"................."


Dan kehidupan pun berulang, begitu seterusnya.