- Beranda
- Berita dan Politik
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
...
TS
indrainiesta28
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.
"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).
Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.
"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.
Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.
"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)
http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/
Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum
Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.
"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).
Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.
"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.
Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.
"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)
http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/
Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
2.4K
48
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
669.8KThread•40.2KAnggota
Tampilkan semua post
jaguarxj220
#1
Ya betul di negara lain masih ada, tapi korupsinya tidaklah semasif di sini, dan posisi yg korup tidaklah setinggi di sini.
Di Indonesia, Ketua MK, Menteri, Ketua DPR pernah ada yg ditangkap KPK
Saya lebih setuju kalau minta izin pengadilan tipikor dibanding dewan pengawas yang ditunjuk Presiden.
Kalau besan presiden mau ditangkap, apa diizinkan sama dewan pengawas yang ditunjuk presiden. (Besan presiden terdahulu pernah ada yg ditangkap KPK)
Lagipula apakah ada kriteria khusus bagi dewan pengawas itu..?
Kalau dewan pengawas terdiri dari mantan Ketua dan wakil ketua KPK yang tidak pernah terlibat politik praktis, saya sih setuju dengan dewan pengawas itu
Di Indonesia, Ketua MK, Menteri, Ketua DPR pernah ada yg ditangkap KPK
Saya lebih setuju kalau minta izin pengadilan tipikor dibanding dewan pengawas yang ditunjuk Presiden.
Kalau besan presiden mau ditangkap, apa diizinkan sama dewan pengawas yang ditunjuk presiden. (Besan presiden terdahulu pernah ada yg ditangkap KPK)
Lagipula apakah ada kriteria khusus bagi dewan pengawas itu..?
Kalau dewan pengawas terdiri dari mantan Ketua dan wakil ketua KPK yang tidak pernah terlibat politik praktis, saya sih setuju dengan dewan pengawas itu
0