News
Batal
KATEGORI
link has been copied
48
Lapor Hansip
17-09-2019 19:59

UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal

Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Revisi Undang-Undang (RUU) KPK telah disahkan oleh DPR. RUU itu sebelumnya juga telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sisi perekonomian, ada anggapan bahwa selama ini KPK terlalu berkuasa. Banyak dari petinggi BUMN yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Alhasil banyak dari proyek-proyek atau investasi tersendat karena para pejabat takut mengambil keputusan.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira hal itu justru anggapan yang salah. Sebab sudah lama teori korupsi sebagai grease of economy atau pelumas ekonomi dibantah.

"Artinya kalau ada pejabat atau petinggi BUMN yang takut kena KPK kemudian proyek jadi mangkrak jangan salahkan KPK-nya, tapi salahkan itikad yang memang dari awal sudah tidak baik dari pejabat itu," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Menurutnya dengan disahkannya RUU KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Dengan menghambat pemberantasan korupsi akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia, lantaran menurun kepercayaan terhadap penegakan hukum.

"Kita lihat aja gimana respons investor seminggu ini Rp 1,53 triliun keluar dari pasar saham dalam bentuk net sell atau jual bersih. Ini tanda adanya distrust ke sistem penegakan hukum," tambahnya.

Bhima juga menilai pengesahan RUU KPK merupakan langkah mundur bagi investasi dan perekonomian. Tidak ada jaminan proyek-proyek BUMN berjalan lancar pasca RUU KPK disahkan.

"Masalah proyek BUMN lambat itu karena perencanaan yang kurang matang, oknum birokrat korup yang menghambat proyek dan ada ketidakpastian kebijakan," tutupnya.(dtf)

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...i_pasar_modal/

Investor semakin sulit percaya Indonesia karena korupsi dan ketidakpastian hukum emoticon-Kalah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aloha.duarr dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
UU KPK Direvisi, Ekonom: Rp 1,5 T Keluar dari Pasar Modal
18-09-2019 23:36
Quote:Original Posted By jaguarxj220
Ya, saya paham sistem yang anda maksudkan

Istilahnya itu three way match

Begitu juga di pemerintahan dan politik, ada 3 bagian, eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Masalahnya, di Indonesia ketiganya tidak ada yang bersih dari korupsi, ketiganya main mata (ketiga fungsi/bagian itu pernah ada yang tertangkap KPK, bahkan sampai posisi yang tinggi, menteri pernah, ketua DPR pernah, Jenderal Polisi ya pernah)

Jika ketiga bagian dalam three way match saling kerjasama mengakali sistem, ya sistemnya tidak jalan.

Maka perlu pihak keempat yaitu fungsi Audit, dalam hal ini KPK.

KPK sebaiknya berfungsi ganda, penindakan dan pencegahan.

Kalau hanya pencegahan, dia ya akan kerepotan sendiri kalau hampir semua bagian terlibat korupsi semua. Kecuali kalau mau ada KPK yang duduk di semua ruangan di kantor pemerintahan

Saya harap respons nya cerdas tanpa perlu makian atau umpatan


sepertinya di negara2 lain masih ada korupsi di eksekutif, yudikatif dan legislatif. setahu saya di amerika serikat masih begitu.
menurut saya, KPK juga harus ada semacam badan pengontrol dan pengawas, pegawai2 KPK juga berasal dari kepolisian dan kejaksaan. saya dulu juga sempat di bagian audit (saya pegawai di perusahaan A, disuruh audit perusahaan B yang pemiliknya sama), dan orang2 yang kelihatan suci dan santun ternyata juga korupsi berdasar hasil audit. jadi saya tidak lagi mudah percaya pada seseorang atau organisasi yang dianggap baik dan benar, salah satu contohnya KPK. ada banyak orang terlalu mendewakan KPK, dan saya merasa itu akan dapat digunakan untuk berpolitik untuk mendapatkan keinginan KPK, misalnya tidak ingin adanya pengawas atau penyadapan tidak perlu ijin pengadilan. di luar negeri (amerika serikat) ternyata penyadapan oleh penegak hukum (lokal) harus ijin pengadilan atau attorney general (untuk federal seperti FBI) karena ditakutkan penyadapannya akan disalah gunakan dan ijin pengadilan merupakan bagian dari penegakkan HAM.
kalau di perusahaan, pencegahan memang lebih susah, karena harus bangun sistem dan memperkirakan bisa dibobol bagaimana nantinya. harus berpikir seperti koruptor untuk menambal sistem manajemen. menurut saya porsi besarnya adalah pencegahan, porsi kecilnya adalah penindakan. mungkin mengganti sebagian besar pegawai2 KPK dengan ahli2 sistem manajemen pemerintahan untuk memikirkan cara membangun sistem pemerintahan bebas korupsi, tapi juga tidak menghambat ekonomi (misal pengusaha akan kesulitan kalau harus ijin ke 20 instansi daerah dan pusat kalau mau buka usaha)
0 0
0
profile picture
kaskuser
19-09-2019 00:01
Ya betul di negara lain masih ada, tapi korupsinya tidaklah semasif di sini, dan posisi yg korup tidaklah setinggi di sini.

Di Indonesia, Ketua MK, Menteri, Ketua DPR pernah ada yg ditangkap KPK

Saya lebih setuju kalau minta izin pengadilan tipikor dibanding dewan pengawas yang ditunjuk Presiden.

Kalau besan presiden mau ditangkap, apa diizinkan sama dewan pengawas yang ditunjuk presiden. (Besan presiden terdahulu pernah ada yg ditangkap KPK)

Lagipula apakah ada kriteria khusus bagi dewan pengawas itu..?

Kalau dewan pengawas terdiri dari mantan Ketua dan wakil ketua KPK yang tidak pernah terlibat politik praktis, saya sih setuju dengan dewan pengawas itu
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia