- Beranda
- Berita dan Politik
Jokowi Tolak Empat Poin Revisi UU KPK Usulan DPR
...
TS
1nd0n3s14m3t4l
Jokowi Tolak Empat Poin Revisi UU KPK Usulan DPR
Quote:
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak setuju terhadap beberapa poin substansi dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan oleh DPR. Setidaknya ada empat poin yang Jokowi tolak.
"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK" kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).
Pertama, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Menurutnya, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.
Kedua, lanjutnya, dirinya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN)
"Yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," tuturnya.
Kemudian, yang ketiga, Jokowi mengatakan tak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan.Menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.
Terakhir, Jokowi menyatakan tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari lembaga antirasuah kepada kementerian atau lembaga lainnya.
"Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," ujarnya.
Jokowi mengaku sudah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat, pegiat antikorupsi, akademisi, serta tokoh-tokoh bangsa terkait dengan revisi UU KPK. Mantan wali kota Solo itu menyatakan terus mengikuti perkembangan rencana revisi UU KPK ini.
Ia pun telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk mewakili pemerintah membahas rancangan undang-undang atas perubahan UU KPK bersama DPR.
sumur
LOGIKA PANASBUNG disini.........diluar nalar.........
DPR yang mengusulkan dan membuat Undang-Undang........ Kok malah Eksekutif yang mau dikorbankan..........otak......mana otak......
Aturan yang benar itu begini BUNG..........
YANG DARI DOLO PALING SEMANGAT MENGUSULKAN
YANG DIKORBANKAN
YANG JADI PAHLAWAN
YANG DIKORBANKAN
YANG JADI PAHLAWAN
cybergen memberi reputasi
1
4K
54
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
669.9KThread•40.2KAnggota
Tampilkan semua post
eltosicu3
#13
KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawasuntuk menjaga kerahasiaan.
Ane bold untuk orang yg Otaknya agak kurang, DEWAN PENGAWAS sekarang ada dari unsur EKSEKUTIF, yang banyak GARONG DUIT ya pihak EKSEKUTIF, jadi KEMENTERIAN dipastikan aman dari OTT KPK
KPK bisa dari unsur ASN berarti selangkah lagi KPK tidak diisi oleh unsur PROFESIONAL, isinya cuman unsur tukang GARONG, KEJAKSAAN, POLISI, ASN.
PENCERAHAN untuk otak minus TSnya
Ane bold untuk orang yg Otaknya agak kurang, DEWAN PENGAWAS sekarang ada dari unsur EKSEKUTIF, yang banyak GARONG DUIT ya pihak EKSEKUTIF, jadi KEMENTERIAN dipastikan aman dari OTT KPK
KPK bisa dari unsur ASN berarti selangkah lagi KPK tidak diisi oleh unsur PROFESIONAL, isinya cuman unsur tukang GARONG, KEJAKSAAN, POLISI, ASN.
PENCERAHAN untuk otak minus TSnya
1nd0n3s14m3t4l dan jonitamvan memberi reputasi
0
Tutup