alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
Lapor Hansip
29-07-2019 15:43
FPI: Berhutang ke Negara Komunis Juga Ancaman untuk Ideologi Pancasila
FPI: Berhutang ke Negara Komunis Juga Ancaman untuk Ideologi Pancasila
Umat Islam Gelar Tabligh Akbar Dalam Rangka Penyambutan Habib Rizieq di Bandara | AKURAT.CO/Yudi Permana


AKURAT.CO, Front Pembela Islam (FPI) menganggap kurang tepat jika Jokowi sebagai Presiden terpilih tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI, dengan alasan mengancam ideologi negara.
Juru bicara FPI, Munarman, menilai yang mengacam ideologi Pancasila sebenarnya adalah hutang pemerintah yang terus menumpuk hutang dari negara berideologi komunis.
"Yang mengancam ideologi negara (Pancasila) itu adalah, ngutang sama negara komunis jor-joran," kata Munarman, di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Baca Juga:

PKPI Bertemu Jokowi Di Istana Untuk Laporkan Hasil Pileg 2019
Zulkifli: Kita Nggak Ada Syarat-Syarat, PAN Tuh Nggak Pernah Minta-Minta
Teddy Gusnaidi: Kalau FPI Dilarang Hidup Di Indonesia Bagus Saja, Tapi...



Tak hanya itu, Munarman juga menyebut diduga pemerintah telah memperbolehkan "impor" besar-besaran tenaga kerja dari Tiongkok masuk ke Tanah Air.

"Masukkan tenaga kerja dari negara komunis besar besaran, buat aturan membolehkan jabatan di berbagai sektor pemerintahan dipegang oleh kaum komunis dan asing lainnya," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Munarman, sebenarnya negara sendiri telah menjamin kebebasan tiap-tiap warga untuk berserikat dan berkumpul. Bahkan, hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Munarman juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendaftaran ormas yang sifatnya sukarela. Ia menegaskan tidak ada yang namanya ormas terlarang.
Munarman mengatakan putusan MK yang dimaksudnya ialah putusan MK nomor 82/PUU-XI/[url=tel:2013][color=#2b2e34]2013[/color][/url]. 

Dilihat dari salinan putusan yang diunggah di situs MK, putusan itu berisi soal perkara Pengujian UU Nomor [url=tel:172013][color=#2b2e34]17/2013[/color][/url]tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terhadap UUD [url=tel:1945][color=#2b2e34]1945[/color][/url]. Pemohon uji materi (judicial review) tersebut ialah PP Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin selaku Ketua Umum dan Abdul Mu'ti selaku Sekretaris Umum yang menjabat saat itu. 

Karenanya,menurut Munarman, kalau masih ada yang menggaungkan izin ormas, maka  sebaiknya membaca terlebih dahulu putusan MK.
Sebelumnya, Jokowi menyinggung kemungkinan dirinya akan melarang FPI dalam lima tahun ke depan. Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat wawancara dengan Associated Press.[]





Sumber

profile-picture
samsol... memberi reputasi
1
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
29-07-2019 15:45
Kalian,
Umat islam Indonesia, muslimin dan muslimat,
apa gak malu punya sodara seiman spt seekor munarman, rizieq shihab, tengku zulkarnaen?

malu gak?
emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
alvinprstynto dan 11 lainnya memberi reputasi
12
profile picture
kaskuser
29-07-2019 18:55
nyebut-nyebut nama gw. lo mo diguyur teh atau mo dipersekusi ya?
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.