JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pedagang kaki lima ( PKL) menimbulkan masalah lain. Penempatan PKL di trotoar mengabaikan hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar. Kondisi itu terlihat di trotoar di sepanjang Jalan Kuningan Madya, tepatnya di samping


Menara Imperium. Di lokasi itu tengah dibangun lokasi sementara (loksem) JS48. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUKMP) Jakarta Selatan Shita Damayanti mengatakan, tak ada masalah dengan penempatan itu.


Ia mengatakan, pejalan kaki masih bisa berjalan di atas trotoar. "Masih tersisa setengah meter untuk pejalan kaki," kata Shita kepada Kompas.com, Kamis (18/10/2018). Namun, ruang setengah meter yang tersisa sulit digunakan berjalan kaki karena terhalang tiang.


Keyakinan bahwa PKL akan menyisakan setengah meter ruang di trotoar untuk pejalan kaki boleh jadi sia-sia. Kompas.com mengunjungi loksem lain yang masih berada di kawasan Setiabudi.

Di Jalan Setiabudi Tengah ada JS01. Di lokasi ini, PKL yang disponsori Frestea menyisakan sekitar setengah meter ruang bagi pejalan kaki.


Namun, ada titik-titik pejalan kaki tak bisa melintas karena ada plang dan cermin jalan. Di depan lapak penjual minuman juga ada gelondongan kelapa yang menghalangi pejalan kaki.


Seorang warga yang tinggal di seberang jalan itu mengeluhkan ketidaktertiban dari para pembeli PKL. Sepeda motor para pembeli parkir sampai di depan rumahnya.


Kepala Suku Dinas KUKMP Jakarta Selatan Shita Damayanti mengatakan, masalah itu telah dibahas bersama warga dan unsur usaha di kawasan itu. Solusinya, pembeli akan diminta parkir yang tertib dan tidak mengotori lingkungan.


"Sudah dicarikan solusinya di tingkat kota, jam operasionalnya saja dibatasi. Sudah tidak ada masalah," kata Shita.


Di lokasi lain, JS33 di Jalan Halimun, ruang bagi pejalan kaki juga tetap diserobot PKL. Padahal, sudah ada ubin kuning di trotoar itu yang dipasang sebagai penanda batas.


Ruang yang ada digunakan untuk menaruh bangku, pot tanaman, dan barang-barang lainnya. Padahal, kawasan tersebut ramai pejalan kaki. Ada SDSN Guntur 03 Pagi, Puskesmas Kecamatan Setiabudi, serta kampus milik Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Jakarta.
Bla....bla....bla
sumur

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui program rumah DP Rp0 tak cocok bagi warga Ibu Kota berpenghasilan di bawah Upah Miniumum Provinsi (UMP). Hitungan Anies, uang mereka akan terkuras oleh cicilan.

"Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP dan dialokasikan untuk nyicil, habis uangnya," ujar Anies di Kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dalam skema rumah DP Rp0, kata dia, tiap bulannya warga harus menyicil Rp2,1 juta hingga 2,6 juta. Sementara UMP Jakarta di 2018 sebesar Rp3,6 juta.
Tapi, Anies meminta masyarakat miskin tak berkecil hati. Dia sudah menyiapkan alternatif hunian lain yakni rumah susun sewa (rusunawa).

Harga sewa tiap bulannya lebih terjangkau.Lagipula, kata dia, warga yang membayar sewa selama 20 tahun akan memiliki rusun tersebut.

"Statusnya sewa beli, nah itu untuk mereka di bawah UMP," sambung dia.


Setidaknya, kata dia, warga punya kepastian memiliki tempat tinggal. Ia mengklaim konsep tersebut berbeda dengan zaman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Saat masa Ahok, rusun hanya bisa disewa, namun tidak bisa dimiliki. Dengan model saat ini, kata dia, para penghuni rusun ikut memiliki dan memelihara bangunan.

"Kalau mereka hanya sewa seperti yang selama ini ada tanpa bisa memiliki, maka untuk apa merawat dengan baik," kata dia.

Anies meluncurkan program rumah DP Rp0 bertajuk Solusi Ramah Warga (Samawa) pada 12 Oktober 2018. Peluncuran dibarengi penerbitan Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pergub itu dimaksudkan untuk pedoman pelaksanaan fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

sumur

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berkomitmen untuk memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

    " Kita akan bantu hingga tuntas"

Upaya merealisasikan program beasiswa tersebut dilakukan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan 68 perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan, melalui adanya bantuan pendidikan ini diharapkan mahasiswa-mahasiswa tersebut akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarganya di masa mendatang.

"Universitas adalah laksana eskalator untuk sosial ekonomi," kata Anies, usai menandatangani naskah kerja sama bersama para Rektor, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianto, serta Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/5).

Anies berpesan, kepada penerima bantuan biaya pendidikan ini untuk tekun belajar dan menjalani kuliah dengan sebaik-baiknya. "Kita akan bantu hingga tuntas. Prestasi tidak boleh kendor," katanya.

Sementara, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Intan Ahmad mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Pemprov DKI yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu.

"Anak bangsa dari keluarga kurang mampu diberikan kesempatan untuk memaksimalkan potensinya. Kita apresiasi Pemprov DKI," tandasnya.


sumur

Jakarta - Riwayat pulau-pulau reklamasi tamat di tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pulau C, D, dan G kini berganti nama menjadi Pantai Kita, Maju, dan Bersama.

Perubahan nama Pulau C, D, dan G ini merupakan Keputusan Gubernur Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepgub itu diteken pada Senin, 26 November 2018.


"Yang selama ini disebut sebagai Pulau C, D, dan G ini diubah penamaannya secara resmi menjadi kawasan pantai. C jadi kawasan Pantai 'Kita', D kawasan Pantai 'Maju', dan G kawasan Pantai 'Bersama'. Jadi, Kita, Maju, Bersama," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Menurut Anies, nama baru tersebut maknanya untuk masa depan. "Bahwa ke depan ini menjadi wilayah tempat kita, salah satu tempat bisa merasakan laut, pantai, dan merasakan kemajuan bersama," ujar Anies.

Perubahan nama ini mengakhiri polemik pulau reklamasi. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari langkah Anies mencabut izin proyek pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Izin 13 pulau reklamasi dicabut secara permanen.


"Sebanyak 13 pulau yang sudah dapat izin lakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi, Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau reklamasi tersebut sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan bahwa kegiatan reklamasi dihentikan," tutur Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).

Anies mengatakan pencabutan izin tersebut sudah melewati verifikasi secara detail di BKP Pantai Utara Jakarta.

Ke depan, wajah baru Pantai Kita, Maju, Bersama segera dibangun. Pembangunan kawasan ini diserahkan kepada BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018, yang baru disahkan pada 16 November 2018.

Anies juga memberikan gambaran tentang pengelolaan kawasan pantai yang akan dibangun. Nantinya, kawasan ini akan digunakan untuk kampung nelayan hingga pasar ikan. "Gambaran besarnya kami akan punya area yang terbuka untuk publik. Kami akan punya kampung yang kami akan lakukan peremajaan, mereka bisa hidup sebagai nelayan, tapi di sisi lain pantainya terbuka dan dipakai oleh berbagai kalangan. Menarik sekali," kata Anies.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro) akan mengelola 65 persen kawasan Pantai Kita, Maju, dan Bersama itu. "Sekarang Jakpro baru membangun infrastruktur dasar. Jadi infrastruktur dasar dikelola oleh Jakpro, misalnya jalan untuk kendaraan bermotor, jalan untuk sepeda, dan jalan untuk pejalan kaki. Nah, itu yang akan dibangun infrastruktur dasarnya," papar Anies. 


Mengenai hak guna bangunan (HGB) Pulau C dan D yang masih dimiliki oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI), Pemprov DKI siap melakukan dialog dengan pihak terkait agar pengelolaan kawasan pantai tak bermasalah.

"Kami siap, justru kami menugaskan Jakpro di sana untuk memulai pembicaraan dengan pihak yang selama ini menjadi kontraktor untuk pembangunan lahan-lahan hasil reklamasi. Jadi hal-hal seperti itu biar dibicarakan di antara mereka," kata Anies.

"Jadi, dengan begitu, Pemprov DKI akan bisa mengatur area yang cukup luas di wilayah hasil reklamasi dan memang kepentingan kami membuat agar masyarakat bisa memanfaatkan. Nah, nanti perencanaannya biar Jakpro yang menyusun," tambah dia.
sumur