AKURAT.CO, Calon presiden petahana Joko Widodo telah berhasil memenangkan pemilihan presiden (pilpres) untuk kedua kalinya, menurut hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diumumkan pada Selasa (21/5).

Hasil pilpres ini rupanya menjadi sorotan berbagai media internasional, salah satunya New York Times dari Amerika Serikat.

New York Times menyebut kemenangan pria yang kerap disapa Jokowi ini membuktikan berhasilnya upaya penolakan terhadap politik identitas dan politisasi agama.

Jokowi meraih 55,5 persen suara, jauh melebihi Prabowo Subianto, yang disebut New York Times "seorang mantan jenderal angkatan darat yang beraliansi dengan kelompok Islam garis keras".

Aliansi ini sempat mengkhawatirkan lantaran Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Dengan reputasi suka mendukung keragaman agama dan etnis Indonesia, teknokrat moderat yang antusias dengan proyek infrastruktur ini dituduh oleh pendukung Prabowo sebagai seorang Kristen yang sedang menjual negaranya kepada investor asing.

"Namun, visi memecah belah Prabowo telah gagal. Empat kali menjadi kandidat dalam pemilihan presiden, kali ini ia hanya meraup 44,5 persen suara.

Perolehan ini jauh lebih buruk daripada tahun 2014 lalu saat pertama kali bertanding dengan Jokowi," tulis New York Times.

Dukungan terkuat untuk sang petahana datang di wilayah yang populasinya dikuasai agama minoritas, seperti Bali dan Papua.

"Kita perlu melanjutkan kepemimpinan yang menyatukan semua agama dan semua etnis Indonesia," ucap Gubernur Bali Wayan Koster.

Sebaliknya, di Aceh, tempat ditegakkannya hukum syariat Islam, Jokowi hanya meraih sekitar 14 persen suara.
Secara keseluruhan, pria berusia 57 tahun ini memenangkan 21 dari 34 provinsi di Tanah Air.

Namun, hasil yang diumumkan pada Selasa (21/5) tidak akan dianggap final sampai gugatan terkait proses penghitungan suara diselesaikan.
Padahal, penyelesaian gugatan itu bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.

Pada tahun 2014 lalu, Prabowo mengajukan protes terhadap hasil pemilu. Akibatnya pengumuman resmi tertunda selama berbulan-bulan.

Pada bulan ini, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengklaim telah menemukan setidaknya 13 ribu kecurangan dalam pilpres. Padahal, para pengamat internasional menyatakan pilpres berjalan bebas dan adil.

New York Times juga menyoroti fakta bahwa Prabowo pernah menjadi menantu Soeharto, orang kuat yang dituduh mengorupsi triliunan rupiah anggaran negara selama berkuasa lebih dari 30 tahun.

Sementara itu, Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elite politik atau militer negara.

Dari perjalanannya sebagai wali kota, kemudian menjadi gubernur ibu kota, ia memenangkan hati rakyat karena memotong birokrasi, salah satu sumber korupsi negara.

"Strategi saya adalah mengelola negara seperti negara, bukan bisnis. Beberapa dampak dari program-program ini, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, akan muncul ketika saya tak lagi menjadi presiden. Namun, kita tidak bisa melihat dampak jangka pendeknya jika menyangkut kepentingan nasional jangka panjang," ungkap Jokowi dalam sebuah wawancara.

Sementara itu, para pendukung kandidat nomor 02 mengancam akan mengadakan demonstrasi besar-besaran di depan gedung KPU di Jakarta.

Dilansir dari DW, pengumuman resmi ini sejatinya dirilis pada Rabu (22/5), tetapi sudah dikeluarkan sehari sebelumnya.
Tampaknya ada upaya KPU untuk mencegah kerusuhan pada demonstrasi tersebut.
Pemerintah juga akan meningkatkan keamanan di seluruh negeri dan membarikade gedung KPU dengan kawat berduri.

Setelah hasil resmi diumumkan, seorang saksi BPN Prabowo-Sandi dan partai oposisi terkemuka menolak menandatangani dan memvalidasi hasil penghitungan resmi.

"Kami tidak akan menyerah menghadapi ketidakadilan, kecurangan, kebohongan, dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan demokrasi," tandas Azis Subekti, saksi dari BPN Prabowo-Sandi.

Namun, belum ada kepastian apakah oposisi akan mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi.
Masalah ini tak jauh berbeda dari pemilu 2014. Saat itu, Prabowo juga berhadapan dengan Jokowi dan menolak hasil penghitungan resmi KPU.
Setelah itu, sang mantan jenderal berupaya merebut kemenangan Jokowi, tetapi gugatannya ditolak pengadilan.