TRIBUNSOLO.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengungkapkan pendapatnya terkait peran mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, soal seleksi pengisian jabatan di lingkup Kementerian Agama. Mahfud juga merasa heran akan wewenang Romy yang bisa memberi rekomendasi pengisian jabatan tersebut.

Terlebih posisi Romy, menurut Mahfud, hanya seorang ketua umum partai. Oleh karenanya, ia berharap Komisi Pemberantasan Umum (KPK) menelisik lebih dalam terkait kasus ini.

Ketua Majelis Pakar PERADI ini juga memberikan tanggapannya terkait pernyataan Romy yang membawa-bawa nama Khofifah Indar Parawansa dan Kiai Asep Saifudin Halim.

Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews, Romy menyebut Kakanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanudin, yang kini juga terlibat kasus suap, merupakan hasil rekomendasi dari kedua tokoh di Jawa Timur di atas, Khofifah dan Kiai Asep.

Rommy mengatakan, Khofifah Indar Parawansa sempat memberikan nama Haris karena sudah mengenal Haris terlebih dahulu dengan kinerja yang baik. Serta dapat melakukan sinergitas kepada pemerintah daerah Jawa Timur.

"Dia bilang "Mas Rommy, percayalah sama Haris karena Haris ini memiliki kinerja yang sangat bagus," sebagai gubernur terpilih saat itu,"

"beliau mengatakan sangat percaya dengan kinerjanya dan memiliki sinergi dengan pemprov itu akan lebih baik," jelas Rommy. Bagi Rommy, tidak mungkin mengintervensi orang-orang yang terdiri dari guru besar dari universitas Islam di seluruh Indonesia.

"Kalau misalnya, meneruskan aspirasi itu dosa, nah terus, kita mengetahui kondite seseorang dari siapa? tapi, itu kan tidak menghilangkan proses seleksinya," kata Romahurmuziy.

Mahfud menilai rekomendasi yang disebutkan Romy belum tentu bisa dianggap sebagai bagian dari korupsi.

"Merekomendasi orng tak selalu ada korupsinya.
Sy jg pernah merekomendasi atau menerima rekomendasi utk mempertimbangkan penempatan orang. Itu boleh sj. Tinggallah, ada korupsinya atau tdk. Mnrt sy Khofifah dan K. Asep merekom biasa sj. @KPK_RI tahu cara memilah, takkan sembrono," tulis Mahfud, Sabtu (23/3/2019).

Terkait wewenang Romy yang dianggap memiliki peran penentuan pengisian jabatan, Mahfud menilai semua akan diungkap oleh KPK pada akhirnya.

"Nah, itu yang perlu ditelisik.
Itu yg perlu dibedah oleh KPK, mengapa posisi Ketua Partai jd begitu penting shg orng bs merekom kpd dia, bkn kpd menteri.
Percayalah, itu yg nanti akan dijadikan dalil oleh @KPK_RI di Pengadilan," lanjutnya.

"Nanti biar ditelisik oleh @KPK_RI .
Rekomendasi utk penempatan orang itu biasa.
Utk masuk S3 atau jabatan2 tertentu ada syarat "hrs ada rekomendasi" dari akademisi atau tokoh.
Tp kalau di luar rekomendasi itu ada penyuapan, tentu dilarang. Nah, itulah yg skrang didalami oleh KPK," pungkasnya.

sumber

Loyality to party end when loyalty to the country begin..